JAKARTA — Polemik harga solar di tengah aksi nelayan di Pati memunculkan perdebatan soal distribusi BBM subsidi. Namun pemerintah menegaskan, solar subsidi tetap diprioritaskan untuk nelayan tradisional dengan kapal di bawah 30 gross ton (GT), bukan kapal industri besar.
Di balik aksi protes nelayan pesisir utara Jawa Tengah, pemerintah justru disebut sedang memperkuat perlindungan agar subsidi energi benar-benar dinikmati rakyat kecil dan tidak diserap kapal-kapal bermodal besar.
Pertamina Patra Niaga memastikan stok solar subsidi di Kabupaten Pati dalam kondisi aman. Bahkan, cadangan yang tersedia mencapai 2,7 kali lipat konsumsi harian normal.
PJS Area Manager Communication Relation dan CSR Pertamina Patra Niaga Regional Jawa Bagian Tengah Rizky Diba Avrita menegaskan nelayan tradisional tetap menjadi prioritas penerima subsidi.
“Nelayan kapal di bawah 30 gross ton (GT) masih dapat memperoleh solar subsidi melalui rekomendasi dari Dinas Kelautan dan Perikanan setempat,” ujar Rizky.
Ia menjelaskan kapal nelayan di atas 30 GT wajib menggunakan BBM nonsubsidi karena sudah masuk kategori industri. Kebijakan itu disebut sesuai aturan distribusi subsidi energi agar tepat sasaran.
Narasi bahwa seluruh nelayan kehilangan akses subsidi dinilai tidak sepenuhnya tepat. Sebab, pemerintah tetap menjamin perlindungan bagi kapal kecil yang menjadi tulang punggung ekonomi pesisir.
Di sisi lain, kapal-kapal besar yang menggunakan BBM nonsubsidi dinilai memang menghadapi tekanan biaya operasional akibat kenaikan harga minyak dunia.
Anggota Komisi IV DPR RI Firman Soebagyo mengatakan lonjakan harga BBM bukan hanya terjadi di Indonesia, melainkan dampak global.
Baca Juga :
“Ini bukan hanya terjadi di Indonesia, tetapi menjadi persoalan global. Harga minyak dunia naik, sehingga berdampak pada harga BBM di dalam negeri,” kata Firman.
Meski demikian, ia menegaskan pemerintah tetap menjaga agar solar subsidi tetap terjangkau bagi nelayan kecil.
Firman juga menilai pemerintah perlu mencari formulasi yang lebih proporsional agar nelayan kapal menengah dan besar tetap bisa bertahan tanpa mengambil jatah subsidi rakyat kecil.
Sementara itu, Anggota Komisi VI DPR RI Asep Wahyuwijaya meminta pengawasan distribusi BBM subsidi diperketat agar tidak disalahgunakan pihak yang tidak berhak.
“Jangan sampai BBM subsidi justru dinikmati pihak yang tidak berhak, sementara nelayan kecil kesulitan mendapatkan akses,” ujar Asep.
Pernyataan tersebut memperkuat arah kebijakan pemerintah yang kini fokus memperketat distribusi BBM subsidi, termasuk solar nelayan, agar tidak bocor ke sektor industri atau pelangsir.
Di tengah polemik yang berkembang, pemerintah menegaskan subsidi energi tetap hadir untuk melindungi nelayan tradisional dan masyarakat kecil, bukan untuk mensubsidi operasional kapal industri besar.
