Mantan Wakil Presiden (Wapres) Jusuf Kalla atau yang akrab disapa JK, mengatakan, dalam waktu dekat utang pemerintah Indonesia akan tembus Rp 8.000 triliun jika dalam 10 tahun hutang tersebut belum lunas.
Ungkapan itu dikatakan oleh JK saat memberikan penjelasan terkait pernyataan nominal pembayaran cicilan dan bunga utang pemerintah yang mencapai Rp 1.000 triliun per tahun.
Sebab, hingga saat ini Jusuf Kalla menyebutkan, utang pemerintah telah menembus level Rp 7.850 triliun.
Dia pun meyakini, dalam waktu dekat total utang pemerintah akan menembus Rp 8.000 triliun.
“Bulan-bulan ini pasti naik Rp 8.000 triliun,” kata mantan Wapres Jusuf Kalla, dalam sebuah acara diskusi stasiun TV nasional, dikutip MInggu, 11 Juni 2023.
Dominasi Hutang Pemerintah
Lebih lanjut JK juga bilang, saat ini utang pemerintah didominasi oleh surat berharga negara (SBN). Adapun SBN sendiri disebut memiliki bunga rata-rata sebesar 6,5 persen per tahun.
Dengan asumsi utang pemerintah sebesar Rp 8.000 triliun, yang didominasi oleh SBN dengan tingkat suku bunga sebesar 6,5 persen, maka besaran bunga yang dibayarkan oleh pemerintah, mencapai lebih dari Rp 500 triliun per tahun.
“Itu bunga saja. Ini kan utang kan dicicil, tenornya katakan rata-rata 10 tahun, artinya dalam 10 tahun utang harus lunas,” ujar Jusuf Kalla.
Menurut JK, dengan asumsi tersebut, maka nominal cicilan pokok yang harus dibayarkan pemerintah mencapai sekitar Rp 700 triliun per tahun.
Baca Juga :
“Sehingga, total pembayaran berkaitan dengan utang mencapai lebih dari Rp 1.000 triliun per tahunnya. Ini perhitungan kasar saja, dan perhitungan data bunga yang dibayar tahun ini Rp 450 (triliun),” ucapnya.
Bantahan Pemerintah
Sebelumnya, pemerintah melalui Kementerian Keuangan telah menampik pernyataan mantan Wakil Presiden Jusuf Kalla yang menyebutkan, nominal pembayaran berkaitan utang pemerintah mencapai Rp 1.000 triliun per tahun.
Lebih lanjut, juru bicara Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Yustinus Prastowo mengatakan, pemerintah sangat berhati-hati dan terukur dalam melakukan pembayaran pokok dan bunga utang.
Ia pun menunjukan data pengeluaran pembiayaan pemerintah yang tidak menembus Rp 1.000 triliun, namun memang terus meningkat setiap tahunnya.
Berdasarkan data Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) BPK, pada 2021 pemerintah mengeluarkan dana Rp 902,37 triliun untuk melakukan pembayaran utang pokok dan bunganya.
