INVERSI.ID – Anggota DPRD DKI Jakarta, Jhonny Simanjuntak, menilai anggaran pendidikan di Jakarta masih perlu ditingkatkan untuk mengatasi persoalan anak tidak sekolah (ATS) yang hingga kini masih menjadi tantangan serius di ibu kota.
Menurut Jhonny, alokasi dana pendidikan gratis yang saat ini digelontorkan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dinilai belum cukup untuk menyelesaikan persoalan tingginya angka anak putus sekolah.
“Menurut saya, anggaran untuk sekolah gratis di DKI itu masih sangat kecil, tidak bisa menyelesaikan persoalan anak putus sekolah,” kata Jhonny saat dikonfirmasi di Jakarta, Rabu.
Ia menegaskan anggaran pendidikan harus menjadi prioritas utama dalam kebijakan pemerintah daerah, terutama untuk memperluas akses pendidikan bagi masyarakat kurang mampu.
Selain penambahan anggaran, Jhonny juga mendorong Pemerintah Provinsi DKI Jakarta agar memperbanyak jumlah sekolah gratis di berbagai wilayah Jakarta.
Langkah tersebut dinilai penting agar persoalan anak tidak sekolah dapat ditangani secara lebih efektif dan merata.
Menurutnya, masalah anak putus sekolah tidak hanya dipengaruhi faktor ekonomi, tetapi juga dipicu persoalan sosial dan budaya di lingkungan masyarakat.
Jhonny menilai masih banyak orang tua yang belum menempatkan pendidikan sebagai kebutuhan utama bagi anak-anak mereka.
“Betul-betul, Pemprov harus proaktif jemput bola ke masyarakat. Disdik (Dinas Pendidikan) DKI Jakarta juga harus melakukan sosialisasi kepada orang tua bahwa pendidikan adalah hal yang penting,” ujar Jhonny.
Baca Juga :
Sebelumnya, Ketua Tim Kerja Pendidikan Anak Usia Dini dan Kesetaraan Balai Penjaminan Mutu Pendidikan DKI Jakarta, Heni Mulyani, mengungkapkan jumlah anak tidak sekolah di wilayah Jakarta Utara mencapai lebih dari 22 ribu anak berdasarkan data Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah Republik Indonesia.
Di sisi lain, Pemprov DKI Jakarta sebelumnya telah mengalokasikan anggaran sebesar Rp253,6 miliar untuk program sekolah swasta gratis di Jakarta.
Program tersebut mencakup 103 sekolah swasta yang tersebar di berbagai wilayah ibu kota sebagai upaya memperluas akses pendidikan bagi masyarakat.
“Jakarta secara sungguh-sungguh mulai mengalokasikan anggaran untuk sekolah swasta gratis,” kata Pramono Anung selaku Gubernur DKI Jakarta.
Program sekolah gratis itu tertuang dalam Keputusan Gubernur DKI Jakarta Nomor 312 Tahun 2025.
Dari total sekolah yang terlibat, sebanyak 40 sekolah swasta penerima lanjutan mendapatkan pendanaan penuh selama Januari hingga Desember 2026.
Sementara 63 sekolah swasta lainnya sebagai penerima baru memperoleh dukungan anggaran untuk periode Juli hingga Desember 2026.
Program pendidikan gratis tersebut mencakup jenjang SD, SMP, SMA/SMK hingga SLB di lima wilayah administrasi Jakarta.
Selain itu, Pemprov DKI Jakarta memastikan sejumlah bantuan pendidikan lain tetap berjalan, seperti Kartu Jakarta Pintar, Kartu Jakarta Mahasiswa Unggul, serta program pemutihan ijazah.
