INVERSI.ID – Badan Pangan Nasional memastikan ketegangan geopolitik yang terjadi di kawasan Selat Hormuz, Timur Tengah, belum memberikan dampak signifikan terhadap ketahanan pangan nasional. Pemerintah menegaskan stok 11 komoditas pangan pokok strategis Indonesia masih berada dalam kondisi aman.
Sekretaris Utama Badan Pangan Nasional, Sarwo Edhy, menyebut gangguan jalur perdagangan internasional di kawasan tersebut sejauh ini tidak memengaruhi distribusi maupun ketersediaan pangan nasional.
“Pemerintah memastikan ketersediaan 11 pangan pokok strategis masih aman dan tidak mengalami distorsi,” kata Sarwo saat menerima peserta didik Sekolah Staf dan Pimpinan Tinggi Polri di Kementerian Pertanian Republik Indonesia sebagaimana keterangan di Jakarta, Selasa.
Menurut Sarwo, berdasarkan proyeksi neraca pangan nasional, seluruh komoditas strategis diperkirakan tetap berada dalam kondisi surplus hingga pertengahan 2026.
Ia menjelaskan, beberapa komoditas yang masih dipenuhi melalui impor juga berasal dari negara di luar kawasan konflik Timur Tengah sehingga tidak terdampak langsung oleh situasi di Selat Hormuz.
“Secara neraca dan ketersediaan sangat cukup. Kami belum melihat adanya dampak signifikan terhadap pasokan pangan nasional,” ujarnya.
Sarwo menambahkan, sumber impor pangan Indonesia saat ini berasal dari sejumlah negara seperti Amerika Serikat untuk kedelai, India untuk daging kerbau, Australia untuk sapi hidup, serta China untuk bawang putih.
“Dengan demikian, jalur distribusi tidak melalui Selat Hormuz sehingga pengaruhnya sangat kecil,” katanya.
Di sisi lain, Badan Pusat Statistik juga mencatat kondisi stabilitas pangan nasional yang semakin membaik. Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa BPS, Ateng Hartono, mengungkapkan tren kenaikan Indeks Perkembangan Harga (IPH) terus menurun sepanjang April 2026.
Baca Juga :
Menurut Ateng, pada pekan keempat April 2026 hanya terdapat 13 provinsi yang mengalami kenaikan IPH, turun dibandingkan pekan sebelumnya yang mencapai 15 provinsi.
“Trennya terus menurun sejak awal April. Pada minggu pertama tercatat 21 provinsi, kemudian 22 provinsi pada minggu kedua, turun menjadi 15 provinsi pada minggu ketiga, dan kini 13 provinsi,” ujarnya.
Penurunan serupa juga terjadi di tingkat kabupaten dan kota. Data BPS menunjukkan jumlah daerah yang mengalami kenaikan IPH turun menjadi 126 kabupaten/kota dari sebelumnya 137 daerah.
“Jumlahnya terus menurun sejak awal April, dari 160 daerah, kemudian 149, 137, dan kini 126 daerah,” kata Ateng.
Sebelumnya, Kepala Badan Pangan Nasional sekaligus Menteri Pertanian, Andi Amran Sulaiman, menegaskan bahwa Indonesia saat ini telah mencapai kondisi swasembada pangan dengan tingkat impor yang relatif kecil dibandingkan total produksi nasional.
Ia menyebut total impor pangan Indonesia hanya sekitar 3,5 juta ton dibandingkan produksi nasional yang mencapai 73 juta ton per tahun.
Menurutnya, angka tersebut masih berada di bawah ambang batas maksimal impor sebesar 10 persen sebagaimana definisi swasembada pangan yang ditetapkan oleh Food and Agriculture Organization atau FAO.
Adapun 11 komoditas pangan strategis nasional meliputi beras, jagung pakan, cabai rawit, cabai besar, daging ayam, telur ayam, bawang merah, gula konsumsi, kedelai, bawang putih, serta daging sapi dan kerbau.
