DPR nilai negoisasi masih alot
Mulyanto juga mengungkapkan terkait lahan Vale yang tidak produktif, pemerintah daerah dalam Rapat Dengar Pendapat bersama Komisi VII DPR RI mendesak agar pemerintah pusat dapat menyerahkan sebagian lahan tersebut untuk dikelola daerah.
“Pemerintah daerah setempat sudah lama teriak-teriak, soal lahan Vale yang dianggurkan alias tidak produktif,” papar politisi Daerah Pemilihan Banten III.
Tidak hanya itu, Politisi dari Fraksi PKS ini juga mengutarakan negoisasi saham antara pemerintah pusat dengan PT Vale masih alot, sehingga Mulyanto mengingatkan peran pemerintah sebagai pengendali operasional.
“Pemerintah jangan mau dipermainkan Vale dan terlihat lemah. Sudah saham pemerintah kurang dari 51 persen, tidak menjadi pengendali operasional dan finansial, kini harga sahamnya tetap ditahan tinggi, sehingga rencana divestasi molor dari jadwal,” terang Mulyanto.
Baca juga: Kecelakaan Kereta Maut KA Turangga-KA Bandung Raya, Komisi V DPR RI: Usut Penyebabnya
