Kontroversi korban judi online dapat bansos atas gagasan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy dipertanyakan. Sejumlah pro kontra hadir di tengah masyarakat, termasuk peneliti.
Peneliti Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (Fitra) Gurnadi R mengatakan lebih baik pemerintah membuka lapangan kerja seluas-luasnya dibandingkan memberikan bansos untuk korban judi online.
“Alih-alih memberikan bansos untuk keluarga korban judi online, lebih baik pemerintah membuka lapangan pekerjaan seluas-luasnya untuk menyelesaikan akar permasalahan yang menjerat korban judi online,” ujar Gurnadi dikutip dari Kompas.id, Senin (17/6/2024).
Baca juga: Korban Judi Online Dapat Bansos, Komisi 8 DPR: Tidak Masuk Kriteria DTKS
Terlebih lagi, lanjut Gurnadi, masyarakat ekonomi menengah-bawah yang merupakan kategori masyarakat yang rentan dan mudah terbuai dengan iklan judi.
Sebelumnya, Menko PMK Muhadjir Effendy mengusulkan agar keluarga korban judi daring atau online diberi bansos. Kegiatan judi online dinilai telah membuat keluarga korban menjadi semakin miskin.
Padahal, menurut Menko Polhukam Hadi Tjahjanto, sebanyak 80 persen pelaku judi online berasal dari kalangan masyarakat ekonomi kelas menengah-bawah.
Salah satu gagasan yang hendak diperkenalkan kepada publik adalah memasukkan keluarga korban judi online tersebut ke dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS). Namun, tidak semua keluarga korban yang akan dimasukkan ke daftar DTKS melainkan hanya yang memenuhi kriteria saja.
