Inversi Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang diinisiasi pemerintah terus menunjukkan dampak positif di berbagai daerah, termasuk di Provinsi Sulawesi Tengah.
Berdasarkan data dari Badan Gizi Nasional (BGN), sebanyak 524.789 orang telah menerima manfaat program tersebut di wilayah ini. Capaian tersebut mencerminkan komitmen pemerintah dalam meningkatkan kualitas gizi masyarakat sekaligus mendorong pembangunan sumber daya manusia yang unggul.
Direktur Tata Kelola Pemenuhan Gizi BGN, Sitti Aidha Adha, menyampaikan bahwa jumlah penerima manfaat tersebut mencakup berbagai kelompok sasaran, mulai dari peserta didik hingga kelompok rentan lainnya.
Dalam kunjungannya di Kota Palu, ia menegaskan bahwa program MBG tidak hanya berfokus pada pemenuhan kebutuhan gizi, tetapi juga memberikan dampak luas terhadap aspek sosial dan ekonomi masyarakat.
Menurutnya, keberhasilan implementasi program MBG sangat bergantung pada sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, serta partisipasi aktif masyarakat. Oleh karena itu, ia mendorong pemerintah daerah untuk terus meningkatkan produksi pangan lokal dengan melibatkan berbagai pihak, seperti petani, pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), serta koperasi.
Upaya tersebut dinilai penting untuk memastikan bahwa kebutuhan bahan pangan dalam program MBG dapat dipenuhi dari dalam daerah. Selain memperkuat ketahanan pangan, langkah ini juga berpotensi meningkatkan perputaran ekonomi lokal, sehingga manfaat program dapat dirasakan secara lebih luas oleh masyarakat.
Dalam pelaksanaannya, BGN juga menekankan pentingnya standar kualitas dan keamanan pangan. Setiap dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) diwajibkan memiliki tiga sertifikasi utama, yaitu Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS), sertifikat halal, serta sertifikasi Hazard Analysis and Critical Control Points (HACCP).
Ketiga sertifikasi tersebut menjadi indikator bahwa proses pengolahan makanan telah memenuhi standar kesehatan, kebersihan, dan keamanan yang ditetapkan. Hingga saat ini, terdapat 225 unit dapur SPPG yang beroperasi di Sulawesi Tengah.
Dari jumlah tersebut, sekitar 28 persen telah mengantongi Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS), sementara sisanya masih dalam proses pemenuhan persyaratan. Ke depan, pemerintah menargetkan seluruh dapur SPPG dapat memenuhi standar tersebut guna menjamin kualitas makanan yang diberikan kepada penerima manfaat.
Baca Juga :
Selain itu, pelaksanaan program MBG di Sulawesi Tengah juga didukung oleh 10.460 relawan dan staf operasional yang tersebar di berbagai daerah. Para relawan ini memiliki peran penting dalam memastikan kelancaran proses produksi hingga distribusi makanan. Mereka juga telah mendapatkan pelatihan dari dinas kesehatan setempat, khususnya terkait pengelolaan makanan yang higienis dan aman dikonsumsi.
Secara nasional, program MBG telah menjangkau sekitar 61,93 juta penerima manfaat di seluruh Indonesia. Jumlah dapur SPPG pun terus meningkat dan kini telah mencapai 26.663 unit, dengan dukungan lebih dari 1,18 juta relawan.
Capaian ini menunjukkan bahwa program MBG berkembang secara masif dan terstruktur di berbagai wilayah. Dalam aspek pembiayaan, setiap unit SPPG memperoleh alokasi anggaran berkisar antara Rp900 juta hingga Rp1 miliar per bulan.
Penyaluran anggaran tersebut dilakukan melalui mekanisme bantuan pemerintah (banper) yang ditransfer langsung oleh Kementerian Keuangan melalui perbankan Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) menggunakan sistem virtual account. Sistem ini dirancang untuk memastikan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan program.
Melalui mekanisme tersebut, penggunaan dana dapat dipantau secara real time, sehingga meminimalkan potensi penyimpangan dan memastikan bahwa anggaran benar-benar digunakan untuk kepentingan penerima manfaat. Hal ini sejalan dengan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik, yaitu transparansi, akuntabilitas, dan efisiensi.
Lebih dari sekadar program bantuan, MBG juga memiliki tujuan jangka panjang dalam membangun kebiasaan hidup sehat di masyarakat. Melalui penyediaan makanan bergizi yang seimbang, pemerintah berharap dapat membentuk pola konsumsi yang lebih baik, terutama pada anak-anak sebagai generasi penerus bangsa.
Program ini juga menjadi salah satu strategi dalam menurunkan angka stunting dan meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat secara keseluruhan. Dengan asupan gizi yang memadai, diharapkan anak-anak dapat tumbuh dan berkembang secara optimal, baik dari segi fisik maupun kognitif.
Sitti Aidha Adha menambahkan bahwa pemerintah terus melakukan penyempurnaan program MBG melalui penyesuaian petunjuk teknis (juknis). Hal ini dilakukan berdasarkan berbagai masukan dari lapangan, mengingat program ini masih relatif baru dan terus berkembang sesuai dengan kebutuhan.
Pendekatan adaptif ini menjadi kunci agar program MBG tetap relevan dan efektif dalam menjawab tantangan di berbagai daerah. Setiap masukan dari pemangku kepentingan, baik di tingkat pusat maupun daerah, menjadi bahan evaluasi untuk meningkatkan kualitas pelaksanaan program.
Dengan berbagai capaian yang telah diraih, pemerintah optimistis bahwa program MBG akan terus memberikan manfaat yang lebih luas bagi masyarakat. Dukungan dari seluruh pihak, mulai dari pemerintah, pelaku usaha, hingga masyarakat, menjadi faktor penting dalam menjaga keberlanjutan program ini.
Secara keseluruhan, implementasi program MBG di Sulawesi Tengah menunjukkan bahwa intervensi gizi yang terencana dan terintegrasi dapat memberikan dampak positif yang signifikan. Tidak hanya meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat, program ini juga mampu menggerakkan ekonomi lokal serta memperkuat ketahanan pangan daerah.
Ke depan, diharapkan program MBG dapat terus berkembang dan menjangkau lebih banyak masyarakat, sehingga tujuan untuk menciptakan generasi yang sehat, cerdas, dan produktif dapat terwujud secara optimal di seluruh Indonesia.
