INVERSI.ID – Anggota Komisi E DPRD DKI Jakarta, Jhonny Simanjuntak, menilai program sekolah gratis di Jakarta perlu diperluas agar semakin banyak anak mendapatkan akses pendidikan yang layak.
Pernyataan tersebut disampaikan sebagai respons atas data tingginya angka anak tidak sekolah (ATS) di wilayah Jakarta Utara. Berdasarkan data Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah yang disampaikan Ketua Tim Kerja PAUD dan Kesetaraan BPMP DKI Jakarta, Heni Mulyani, jumlah anak yang belum mengenyam pendidikan di wilayah tersebut mencapai lebih dari 22 ribu anak.
“Salah satu jalan keluar itu sekolah swasta gratis harus menjadi prioritas Pemprov DKI Jakarta, jangan hanya 103 sekolah,” tegas Jhonny saat dikonfirmasi di Jakarta, Rabu.
Menurut Jhonny, persoalan anak tidak sekolah bukan semata-mata disebabkan faktor ekonomi. Ia menilai masih ada persoalan sosial dan budaya yang membuat sebagian orang tua belum menempatkan pendidikan sebagai kebutuhan utama bagi anak-anak mereka.
Karena itu, ia meminta Dinas Pendidikan DKI Jakarta untuk lebih aktif turun langsung ke masyarakat dan meningkatkan edukasi terkait pentingnya pendidikan.
“Betul-betul, Pemprov harus proaktif jemput bola ke masyarakat. Disdik (Dinas Pendidikan) DKI Jakarta juga harus melakukan sosialisasi kepada orang tua bahwa pendidikan adalah hal yang penting,” ujar Jhonny.
Ia juga berharap pimpinan Komisi E DPRD DKI Jakarta segera memanggil Kepala Dinas Pendidikan DKI Jakarta guna membahas persoalan tersebut secara serius. Menurutnya, isu pendidikan menjadi sangat krusial mengingat Jakarta saat ini menyandang status sebagai kota global.
Sebelumnya, Hendra Hidayat turut menyoroti tingginya angka anak tidak sekolah di Jakarta Utara. Ia menyebut tantangan pendidikan di wilayah tersebut masih cukup kompleks dan membutuhkan perhatian serius dari berbagai pihak.
Pemerintah Kota Jakarta Utara pun telah menyiapkan sejumlah langkah strategis untuk menangani persoalan tersebut. Upaya yang dilakukan meliputi penguatan kolaborasi lintas sektor, pembaruan dan verifikasi data anak tidak sekolah secara akurat, hingga optimalisasi peran Bunda PAUD dan masyarakat dalam mengajak anak kembali bersekolah.
Baca Juga :
Selain itu, pendekatan persuasif dan kolaboratif juga akan terus diperkuat agar anak-anak yang putus sekolah dapat kembali mendapatkan akses pendidikan.
“Serta penguatan komitmen bersama melalui langkah konkret dan berkelanjutan,” ungkap Hendra.
