Di era digital yang semakin kompleks, disinformasi menjadi ancaman nyata bagi stabilitas informasi publik. Salah satu korporasi yang paling banyak diserang dalam dua tahun terakhir adalah PT Pertamina (Persero). Menurut laporan terbaru dari Masyarakat Anti Fitnah Indonesia (Mafindo), Pertamina menjadi sasaran utama hoaks, scam, dan deepfake sepanjang 2024–2025. Serangan ini tidak hanya merusak reputasi perusahaan, tetapi juga berpotensi mengganggu kepercayaan publik terhadap program kemandirian energi nasional.
Dalam konferensi pers yang digelar pada 23 Oktober 2025 di Jakarta, Presidium Mafindo, Loina Lalolo Krina Perangin-angin, mengungkapkan bahwa selama satu tahun pemerintahan Prabowo-Gibran, terdapat 32 kasus hoaks, scam, dan deepfake yang menyasar Pertamina.
Jenis-jenis disinformasi yang ditemukan:
- Penipuan lowongan kerja palsu mengatasnamakan Pertamina
- Undian hadiah fiktif dengan logo Pertamina
- Narasi palsu soal subsidi BBM dan kompensasi energi
- Deepfake video yang memanipulasi pernyataan pejabat Pertamina
- Hoaks terkait kebijakan energi yang dikaitkan dengan isu politik
Mengapa Pertamina Jadi Target Utama?
Menurut Mafindo, ada beberapa alasan mengapa Pertamina menjadi sasaran utama disinformasi:
- Posisi strategis sebagai BUMN energi terbesar di Indonesia
- Keterkaitan langsung dengan isu BBM, subsidi, dan harga energi
- Tingginya eksposur publik dan kepercayaan masyarakat terhadap Pertamina
- Kaitannya dengan janji kampanye kemandirian energi Presiden Prabowo
Isu energi sangat sensitif dan mudah memicu emosi publik. Disinformasi yang menyasar Pertamina sering kali dimanfaatkan untuk menggiring opini dan menciptakan ketidakpercayaan terhadap pemerintah dan korporasi.
Disinformasi di Media Sosial: Pola dan Dampaknya
Platform yang paling banyak digunakan untuk menyebarkan hoaks tentang Pertamina adalah:
Baca Juga :
- WhatsApp (grup keluarga dan komunitas)
- Facebook (posting viral dan komentar)
- TikTok (video manipulatif dan narasi provokatif)
- Instagram (infografis palsu dan giveaway fiktif)
Dampak langsung terhadap masyarakat:
- Kebingungan dan kepanikan terkait harga BBM
- Korban penipuan lowongan kerja dan undian palsu
- Penurunan kepercayaan terhadap program subsidi energi
- Polarisasi opini publik menjelang pemilu dan kebijakan strategis
Pentingnya Verifikasi dan Literasi Digital
Loina Lalolo dari Mafindo menekankan bahwa masyarakat perlu meningkatkan kemampuan verifikasi informasi. Ia juga mendorong agar lembaga seperti Pertamina lebih aktif dalam memberikan klarifikasi cepat dan edukasi publik.
“Kami berharap masyarakat tidak langsung percaya pada informasi yang beredar, terutama yang menyangkut BUMN strategis seperti Pertamina. Verifikasi ke sumber resmi adalah kunci,” ujar Loina.
Untuk Korporasi (Pertamina dan BUMN lainnya):
- Membentuk tim respons cepat terhadap hoaks dan disinformasi
- Meningkatkan transparansi informasi melalui kanal resmi
- Berkolaborasi dengan platform digital untuk menindak akun penyebar hoaks
- Mengedukasi publik lewat kampanye literasi digital dan energi
Untuk Publik:
- Selalu cek informasi ke situs resmi Pertamina dan pemerintah
- Hindari menyebarkan informasi yang belum terverifikasi
- Laporkan akun atau konten yang menyebarkan hoaks
- Ikuti akun resmi Pertamina di media sosial untuk update valid
Mafindo mencatat bahwa lonjakan hoaks terjadi bersamaan dengan momentum politik dan kebijakan energi strategis. Program kemandirian energi yang menjadi janji kampanye Presiden Prabowo kerap dijadikan bahan manipulasi oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab.
Isu seperti transisi energi, subsidi BBM, dan harga minyak dunia menjadi bahan bakar utama bagi penyebar hoaks untuk menciptakan ketidakstabilan informasi.
Pertamina menjadi sasaran utama disinformasi bukan karena kelemahan, tetapi karena posisinya yang strategis dan sentral dalam kehidupan masyarakat. Di era digital, tantangan bukan hanya soal produksi energi, tetapi juga menjaga integritas informasi.
Masyarakat, media, dan korporasi perlu bersatu dalam melawan hoaks dan membangun ekosistem informasi yang sehat. Karena kemandirian energi tidak hanya soal kilowatt dan liter BBM, tapi juga tentang kepercayaan publik yang dijaga lewat transparansi dan edukasi.
