Inversi Pemerintah Kota Cilegon menunjukkan komitmen kuat dalam mendukung percepatan pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) sebagai bagian dari program strategis nasional yang diinisiasi oleh pemerintah pusat.
Komitmen tersebut diwujudkan melalui pelaksanaan rapat koordinasi yang melibatkan berbagai organisasi perangkat daerah (OPD) guna memperkuat sinergi lintas sektor dalam mendukung implementasi program secara optimal di tingkat daerah.
Rapat koordinasi tersebut dipimpin oleh Ketua Satuan Tugas (Satgas) MBG Kota Cilegon, Bambang Hario Bintan, yang juga menjabat sebagai Asisten Daerah (Asda) I Pemerintah Kota Cilegon.
Dalam keterangannya, Bambang menegaskan bahwa Pemerintah Kota Cilegon saat ini mulai bergerak secara progresif untuk mempercepat pelaksanaan program MBG sebagai bagian dari tanggung jawab daerah dalam mendukung kebijakan nasional.
Menurutnya, percepatan implementasi program ini sejalan dengan amanat Peraturan Presiden Nomor 115 Tahun 2025tentang Tata Kelola Penyelenggaraan Program Makan Bergizi Gratis. Dalam regulasi tersebut, pemerintah daerah memiliki peran strategis dalam memastikan keberhasilan pelaksanaan program melalui dukungan kebijakan, fasilitasi operasional, serta pengawasan terhadap standar pelaksanaan.
Bambang menjelaskan bahwa terdapat sejumlah ketentuan dalam peraturan tersebut yang mengatur kewajiban pemerintah daerah, termasuk dalam hal koordinasi, pengawasan, dan penyediaan dukungan infrastruktur yang diperlukan. Hal ini menjadi landasan bagi Pemerintah Kota Cilegon dalam menyusun langkah-langkah strategis guna mempercepat pelaksanaan program MBG di wilayahnya.
“Ini merupakan program strategis nasional. Oleh karena itu, dalam waktu dekat kami akan segera menyusun surat perintah kunjungan kerja atau monitoring yang bersifat percepatan pelaksanaan program,” ujar Bambang usai rapat koordinasi yang dilaksanakan pada Selasa, 27 Januari 2026.
Sebagai bagian dari langkah percepatan, Satgas MBG Kota Cilegon akan melakukan kegiatan monitoring secara menyeluruh terhadap Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang telah beroperasi di wilayah tersebut.
Monitoring ini bertujuan untuk memastikan bahwa seluruh aspek pelaksanaan program berjalan sesuai dengan standar yang telah ditetapkan, baik dari sisi keamanan pangan, kualitas gizi, hingga aspek distribusi makanan.
Baca Juga :
Bambang menegaskan bahwa pengawasan tidak hanya difokuskan pada hasil akhir, tetapi juga mencakup seluruh proses operasional, mulai dari pengolahan makanan, penyimpanan bahan baku, hingga pendistribusian kepada penerima manfaat.
Selain itu, aspek pendukung seperti pengelolaan limbah melalui Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL), serta pemenuhan sertifikasi halal, juga menjadi bagian penting yang akan diperhatikan dalam kegiatan monitoring tersebut.
“Kami memastikan bahwa penyelenggaraan program ini berjalan dengan aman dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, baik dari aspek gizi, keamanan pangan, distribusi, hingga pengelolaan lingkungan. Semua harus terkontrol dengan baik,” jelasnya.
Saat ini, sebanyak 33 dapur SPPG telah beroperasi di Kota Cilegon untuk mendukung pelaksanaan program MBG. Dapur-dapur tersebut dikelola oleh berbagai pihak, termasuk instansi pemerintah maupun sektor swasta, yang bekerja sama dalam menyediakan layanan pemenuhan gizi bagi masyarakat, khususnya peserta didik.
Keberadaan SPPG ini menjadi tulang punggung dalam pelaksanaan program MBG di tingkat daerah. Oleh karena itu, Pemerintah Kota Cilegon berupaya memastikan bahwa seluruh SPPG dapat beroperasi secara optimal, memenuhi standar operasional, serta mampu memberikan layanan yang berkualitas kepada masyarakat.
Selain itu, Bambang juga menekankan pentingnya kolaborasi antara seluruh pemangku kepentingan dalam mendukung keberhasilan program ini. Ia mengajak seluruh OPD, mitra pelaksana, serta pihak terkait lainnya untuk bersama-sama berkontribusi dalam mempercepat implementasi program MBG di Kota Cilegon.
Menurutnya, keberhasilan program tidak hanya bergantung pada satu pihak, melainkan membutuhkan sinergi yang kuat antara pemerintah daerah, pelaksana di lapangan, serta dukungan dari masyarakat. Dengan kerja sama yang baik, diharapkan program MBG dapat berjalan secara efektif dan memberikan manfaat yang maksimal bagi masyarakat.
“Satgas MBG ini bekerja untuk percepatan penyelenggaraan program. Masing-masing kepala OPD akan berperan aktif dalam memberikan dukungan, dan kami akan memfasilitasi seluruh kebutuhan yang diperlukan agar program ini dapat berjalan dengan baik,” tuturnya.
Lebih lanjut, Pemerintah Kota Cilegon berharap bahwa percepatan pelaksanaan program MBG dapat memberikan dampak positif yang luas, tidak hanya dalam meningkatkan kualitas gizi masyarakat, tetapi juga dalam mendukung pembangunan sumber daya manusia yang lebih sehat dan produktif.
Program Makan Bergizi Gratis sendiri merupakan salah satu upaya strategis pemerintah dalam meningkatkan kualitas gizi anak-anak Indonesia, khususnya di lingkungan sekolah. Dengan adanya dukungan dari pemerintah daerah, diharapkan pelaksanaan program ini dapat berjalan lebih efektif, tepat sasaran, dan berkelanjutan.
Secara keseluruhan, langkah yang diambil oleh Pemerintah Kota Cilegon menunjukkan komitmen nyata dalam mendukung program nasional melalui pendekatan yang terencana, terkoordinasi, dan berbasis pada prinsip tata kelola yang baik.
Melalui kegiatan monitoring dan penguatan koordinasi lintas sektor, diharapkan seluruh SPPG di Kota Cilegon dapat beroperasi secara optimal serta memberikan kontribusi nyata dalam mewujudkan generasi yang sehat, cerdas, dan berdaya saing di masa depan.
