JAKARTA, INVERSI – Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia menegaskan bahwa percepatan Program Listrik Perdesaan merupakan wujud konkret kehadiran negara dalam memastikan keadilan energi bagi seluruh masyarakat. Menurutnya, akses listrik yang merata bukan sekadar soal infrastruktur, melainkan fondasi bagi peningkatan kualitas hidup, pelayanan publik, dan pertumbuhan ekonomi rakyat.
Pernyataan tersebut disampaikan Bahlil saat meninjau pembangunan Program Listrik Perdesaan di Desa Bandar Jaya, Kecamatan Sekayu, Kabupaten Musi Banyuasin, Sumatera Selatan. Ia menyebut masih terdapat sekitar 5.700 desa dan 4.400 dusun yang belum menikmati aliran listrik. Kondisi ini, kata Bahlil, menjadi tanggung jawab negara dan merupakan arahan langsung Presiden Prabowo Subianto untuk diselesaikan paling lambat pada 2029.
“Saat ini masih ada ribuan desa dan dusun yang belum menikmati listrik. Ini menjadi tanggung jawab negara dan arahan langsung Presiden untuk kita selesaikan,” ujar Bahlil.
Untuk mewujudkan target tersebut, pemerintah menyiapkan anggaran sebesar Rp64,09 triliun pada periode 2025 hingga 2029. Dari total tersebut, Rp61,65 triliun dialokasikan khusus untuk Program Listrik Perdesaan, sementara Rp2,44 triliun diperuntukkan bagi Bantuan Pasang Baru Listrik. Program BPBL menyasar rumah tangga tidak mampu yang berada di sekitar jaringan listrik namun belum dapat melakukan sambungan baru karena keterbatasan ekonomi.
Dampak nyata program ini dirasakan langsung oleh masyarakat. Ruslam, warga Desa Bandar Jaya, menjadi salah satu penerima manfaat. Selama bertahun-tahun, ia dan keluarganya mengandalkan genset kecil untuk penerangan rumah. Penggunaan genset mengharuskannya membeli bahan bakar secara rutin dan membatasi waktu penggunaan listrik.
“Sebelumnya saya pakai genset. Untuk enam jam harus satu liter bensin. Jadi jam sepuluh malam sudah gelap lagi,” kenang Ruslam.
Keterbatasan listrik berdampak langsung pada aktivitas keluarga. Anak-anak Ruslam harus belajar dengan penerangan seadanya, sementara istrinya yang menjahit pakaian warga sekitar kerap menghentikan pekerjaan karena bahan bakar genset habis. Kini, setelah listrik masuk, kondisi tersebut berubah.
“Alhamdulillah, sekarang rumah kami terang tanpa harus mikir beli bensin tiap malam. Anak-anak bisa belajar sampai malam, istri bisa menjahit tanpa terburu-buru, dan saya bisa istirahat dengan tenang,” ucap Ruslam dengan haru.
Pelaksanaan Program Listrik Perdesaan dilakukan melalui tiga pendekatan utama. Pertama, perluasan jaringan listrik atau grid extension untuk wilayah yang memungkinkan. Kedua, pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Surya komunal berbasis mini grid bagi desa yang sulit dijangkau jaringan utama. Ketiga, penyediaan PLTS individual dengan baterai untuk permukiman terpencar. Pendekatan berlapis ini dirancang agar setiap wilayah mendapatkan solusi paling efektif sesuai kondisi geografis dan kebutuhan setempat.
Baca Juga :
Bahlil menekankan bahwa kehadiran listrik membawa efek berganda bagi pembangunan desa.
“Kalau listrik masuk, anak bisa belajar, layanan kesehatan berjalan, dan ekonomi rakyat tumbuh. Inilah esensi Asta Cita Presiden dalam pembangunan energi,” ujarnya.
Pemerintah berharap percepatan elektrifikasi perdesaan dapat memperkecil kesenjangan antarwilayah sekaligus memperkuat ketahanan sosial dan ekonomi nasional.
Dengan komitmen anggaran, strategi teknis yang adaptif, dan pengawasan berkelanjutan, Program Listrik Perdesaan diharapkan menjadi pilar keadilan energi yang nyata hingga pelosok negeri, memastikan setiap warga memiliki kesempatan yang setara untuk maju.
