Inversi Pemerintah secara resmi mengungkapkan dampak ekonomi signifikan yang dihasilkan dari implementasi program Makan Bergizi Gratis (MBG). Melalui data terbaru yang dirilis oleh Badan Gizi Nasional (BGN), program ini terbukti telah berhasil menyerap 1,28 juta tenaga kerja di seluruh Indonesia.
Keberhasilan ini dinilai sebagai salah satu kontribusi ekonomi paling substansial yang dihasilkan dari operasional 29.225 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang tersebar dari Sabang hingga Merauke.
Penyerapan Tenaga Kerja dan Visi Kemandirian
Dalam keterangan resmi yang dikeluarkan oleh Badan Komunikasi Pemerintah Republik Indonesia di Jakarta, disebutkan bahwa capaian penyerapan tenaga kerja tersebut sejalan dengan arahan Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto.
Dalam Sidang Paripurna DPR RI ke-19, Masa Persidangan V Tahun Sidang 2025–2026, Presiden Prabowo menegaskan komitmen pemerintah untuk menjadikan program MBG sebagai motor penggerak ekonomi rakyat.
“Dari program MBG saja, kita telah membuka 1,2 juta lapangan kerja baru di dapur-dapur produksi. Hal ini menjadi bukti nyata bahwa negara tidak hanya hadir untuk menjamin asupan gizi, tetapi juga memastikan adanya pasar yang terjamin dan kepastian penyerapan (offtake) bagi puluhan juta petani, peternak, serta nelayan di Tanah Air,” ungkap Presiden Prabowo dalam pidatonya.
Para pekerja yang terserap dalam ekosistem ini memiliki peran vital, yakni mengelola dapur-dapur SPPG untuk menyiapkan makanan bergizi bagi 62,45 juta penerima manfaat.
Kelompok penerima ini meliputi peserta didik, balita, ibu hamil, ibu menyusui, hingga para santri di berbagai pondok pesantren. Dengan demikian, program MBG tidak lagi dipandang sebagai bantuan sosial semata, melainkan instrumen pembangunan ekonomi yang inklusif.
Menggerakkan Ekosistem UMKM dan Ekonomi Kerakyatan
Keberhasilan program MBG tidak berhenti pada pembukaan lapangan kerja di dapur produksi. Program ini secara nyata telah mengintegrasikan jutaan pelaku usaha lokal ke dalam rantai pasok nasional. Hingga akhir Mei 2026, BGN mencatat keterlibatan sebanyak 142.387 pemasok yang menyokong operasional SPPG di seluruh wilayah Indonesia.
Dukungan terhadap ekonomi kerakyatan terlihat dari profil pemasok yang terlibat, di antaranya:
Baca Juga :
- Pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM): 59.921 pemasok.
- Koperasi: 13.306 pemasok.
- Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP): 690 pemasok.
- Badan Usaha Milik Desa (BUMDes): 1.410 pemasok.
- Badan Usaha Milik Desa Bersama (BUMDesma): 157 pemasok.
- Penyedia jasa pendukung dan kategori lainnya: 66.903 pemasok.
Keterlibatan berbagai entitas usaha desa dan UMKM ini membuktikan bahwa program MBG berfungsi sebagai jaring pengaman ekonomi yang menggerakkan roda usaha dari hulu hingga hilir. Dengan adanya permintaan yang pasti dan berkelanjutan, para pelaku usaha lokal mendapatkan kepastian dalam merencanakan produksi dan memperluas kapasitas usaha mereka.
Skala Kebutuhan yang Menopang Produksi Nasional
BGN menjelaskan bahwa program MBG menciptakan efek ekonomi berantai (multiplier effect) karena membutuhkan pasokan bahan pangan dalam skala besar dan rutin. Sebagai gambaran mengenai masifnya kebutuhan logistik, satu unit SPPG rata-rata membutuhkan sekitar 200 kilogram beras per hari atau mencapai 4,8 ton per bulan untuk memenuhi 3.000 porsi makanan.
Selain beras, kebutuhan protein hewani sebagai unsur penting dalam gizi seimbang juga sangat tinggi. Untuk satu unit SPPG, dibutuhkan sekitar 2.800 ekor ayam per bulan dengan asumsi menu ayam disajikan dua kali dalam sepekan.
Begitu pula dengan kebutuhan susu, yang mencapai 450 liter per hari untuk 3.000 porsi sajian. Setiap penerima manfaat mendapatkan porsi standar sebesar 150 mililiter susu dalam sekali makan.
