INVERSI.ID – Menteri Sosial Saifullah Yusuf menegaskan komitmennya untuk mengawal pembangunan Sekolah Rakyat di Kabupaten Ogan Komering Ulu (OKU) Timur, Sumatera Selatan. Proyek ini memanfaatkan lahan seluas 9,6 hektare sebagai bagian dari percepatan program pendidikan gratis bagi masyarakat kurang mampu.
Hal tersebut disampaikan Saifullah saat menerima audiensi Bupati OKU Timur, Lanosin, di Kantor Kementerian Sosial, Jakarta, Rabu.
“Ini sudah bagus, harus jadi Sekolah Rakyat di OKU Timur. Saya kawal ini,” katanya saat menerima audiensi Bupati OKU Timur, Lanosin di Kantor Kementerian Sosial, Jakarta, Rabu.
Saifullah menjelaskan bahwa terdapat sejumlah persyaratan yang harus dipenuhi pemerintah daerah dalam pengajuan pembangunan Sekolah Rakyat. Salah satunya adalah ketersediaan lahan minimal tujuh hektare dengan status clean and clear serta didukung akses yang memadai.
“Selain itu, lahan harus bersertifikat, bukan dalam sengketa, milik pemerintah daerah, dan tidak berada di kawasan rawan bencana,” katanya mengingatkan.
Dalam kesempatan yang sama, Bupati OKU Timur Lanosin menyatakan kesiapan penuh pemerintah daerah untuk mendukung program tersebut, khususnya dalam upaya pengentasan kemiskinan melalui akses pendidikan gratis bagi masyarakat berpenghasilan rendah.
Pemkab OKU Timur telah menyiapkan lahan seluas 9,6 hektare yang dinilai memenuhi seluruh ketentuan untuk pembangunan Sekolah Rakyat di wilayah tersebut, yang dikenal sebagai salah satu lumbung pangan nasional.
“Apapun persyaratannya kami siap melaksanakan Sekolah Rakyat,” kata Lanosin.
Sekolah Rakyat sendiri merupakan program prioritas Presiden Prabowo Subianto yang bertujuan membuka akses pendidikan gratis dan berkualitas bagi anak-anak dari keluarga dengan tingkat kesejahteraan terendah, khususnya kelompok desil 1 hingga 4 dalam Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN).
Baca Juga :
Program ini dirancang sebagai solusi terpadu dalam pengentasan kemiskinan, dengan mengintegrasikan berbagai program unggulan pemerintah, seperti Cek Kesehatan Gratis (CKG), Makan Bergizi Gratis (MBG), jaminan kesehatan PBI-JK, Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih, hingga Program 3 Juta Rumah bagi keluarga penerima manfaat.
Kementerian Sosial sebagai pelaksana teknis mencatat, hingga saat ini telah tersedia 166 titik Sekolah Rakyat rintisan yang tersebar di 38 provinsi. Program tersebut mampu menampung sekitar 15.900 siswa, dengan dukungan 2.400 tenaga pengajar dan lebih dari 4.000 tenaga kependidikan dari jenjang SD hingga SMA atau sederajat.
