Inversi Pusat Kajian Sosiologi Universitas Indonesia (UI) resmi memublikasikan laporan ilmiah mengenai dampak sosiologis dan signifikansi ekonomi dari implementasi Program Strategis Nasional (PSN) Makan Bergizi Gratis (MBG).
Berdasarkan hasil riset empiris yang dirilis pada Mei 2026, kebijakan jaring pengaman sosial ini mendapatkan respons yang sangat positif dan penerimaan yang masif dari kelompok masyarakat kelas sosial-ekonomi menengah ke bawah. Program ini terbukti secara ilmiah mampu menjadi katalisator bagi efisiensi anggaran domestik keluarga prasejahtera di berbagai wilayah sampel.
Rangkaian pengumpulan data kuantitatif dan kualitatif secara ekstensif telah dilaksanakan oleh tim peneliti UI sejak bulan Oktober hingga Desember 2025.
Proses standardisasi survei mengambil lokus penelitian pada lima kabupaten dan kota yang representatif, meliputi Kota Kupang (Nusa Tenggara Timur), Kota Depok (Jawa Barat), Kabupaten Sukabumi (Jawa Barat), Kabupaten Garut (Jawa Barat), serta Kabupaten Pesisir Selatan (Sumatera Barat).
Melalui pelibatan total 1.267 responden secara acak terstruktur, riset ini menemukan indikator kepuasan yang tinggi: sebesar 85,8 persen kelompok siswa dari stratifikasi sosial-ekonomi terbawah tercatat selalu menghabiskan menu makanan MBG yang didistribusikan ke sekolah mereka.
Korelasi Stratifikasi Sosial Terhadap Derajat Penerimaan Program
Dosen sekaligus Peneliti Utama dari Klaster Sosiologi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Universitas Indonesia, Hari Nugroho, memaparkan bahwa terdapat korelasi linier yang sangat kuat antara status ekonomi rumah tangga dengan derajat urgensi pemenuhan gizi yang disiapkan oleh negara.
“Program Makan Bergizi Gratis dinilai memberikan potret kebermanfaatan yang riil dan substansial bagi ketahanan domestik keluarga dari kelompok ekonomi rentan.”
“Data empiris penelitian menunjukkan potret sosiologis yang konsisten: semakin rendah posisi kelas sosial ekonomi dari orang tua siswa, maka semakin tinggi pula tingkat akseptabilitas serta apresiasi mereka terhadap kehadiran program intervensi gizi ini,” urai Hari Nugroho dalam taklimat media resmi di Jakarta.
Secara sosiologi ekonomi, riset ini mengupas secara kritis bagaimana kehadiran paket makanan matang ini mampu mengubah struktur pengeluaran bulanan rumah tangga (household expenditure). Mayoritas orang tua murid mengonfirmasi bahwa program MBG sukses menjalankan fungsi sebagai instrumen bantuan sosial non-tunai yang efektif melalui beberapa koridor utama.
Baca Juga :
Pertama, program ini memberikan reduksi pengeluaran harian yang signifikan dengan mengurangi alokasi belanja dapur bulanan serta secara langsung menghemat pengeluaran uang jajan harian anak di sekolah.
Kedua, tercipta efisiensi waktu domestik yang nyata bagi para ibu rumah tangga atau orang tua pekerja yang memiliki keterbatasan waktu dalam menyiapkan bekal makanan sehat di pagi hari.
Ketiga, kehadiran program ini berhasil memitigasi kelaparan di sekolah dengan menjamin kepastian konsumsi nutrisi makro anak, sehingga mengeliminasi risiko anak mengalami penurunan konsentrasi akibat kelaparan fungsional saat jam pelajaran berlangsung.
Keempat, program ini terbukti menaikkan kualitas asupan kalori dengan membantu keluarga miskin dalam mengakses komoditas protein hewani, seperti daging ayam ras, telur, dan susu, yang secara normal sulit dijangkau akibat keterbatasan daya beli harian.
Kritik Akademis: Jebakan Sentralisasi Birokrasi dan Kekakuan Tata Kelola
Meskipun mencatatkan kepuasan sosiologis yang impresif pada aspek penerimaan manfaat, Tim Peneliti Universitas Indonesia memberikan catatan kritis yang tajam terkait tata kelola operasional, desain program, serta rantai distribusi logistik pangan.
Sosiolog UI mengingatkan bahwa apabila problem struktural di tingkat manajemen hilir ini tidak segera dibenahi, maka ketidakpastian tata kelola berpotensi memicu risiko kontaminasi kesehatan siswa serta berbalik mengganggu efektivitas kegiatan belajar-mengajar di sekolah.
Hasil riset tersebut memetakan empat persoalan utama dalam implementasi Program MBG di lapangan. Masalah pertama bersumber dari arah perencanaan yang dinilai bersifat top-down tanpa adanya pelibatan intensif dari kelembagaan maupun instansi pemerintah di tingkat daerah.
Model ini memicu terjadinya disonansi regulasi dan ketidakselarasan dengan prioritas anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) di tingkat kota atau kabupaten.
Masalah kedua terletak pada struktur komando yang hierarkis dan kaku dari Badan Gizi Nasional (BGN). Pola pengawasan vertikal ini menyebabkan lambatnya respons penanganan di tingkat bawah apabila terjadi kendala operasional yang bersifat darurat.
Hambatan ini diperparah oleh persoalan ketiga, yaitu mekanisme pendanaan yang disalurkan langsung dari pusat ke tingkat Satuan Pelayanan, sehingga meminimalkan ruang fleksibilitas bagi pengelolaan dana tak terduga dalam menghadapi dinamika pasar lokal.
Implikasi Penyeragaman Menu Terhadap Budaya Pangan Lokal
Faktor kritis keempat yang paling disorot oleh tim investigator FISIP UI adalah penyeragaman Petunjuk Teknis (Juknis) dan Standard Operating Procedure (SOP) secara nasional yang ditetapkan sangat terpusat.
Aturan yang berlaku saat ini menyamaratakan seluruh detail operasional dapur di setiap region tanpa pengecualian, mulai dari jam penyiapan bahan baku, sistem pelaporan aplikasi daring secara real-time, hingga standardisasi hitungan Angka Kecukupan Gizi (AKG).
Kekakuan birokrasi ini berdampak langsung pada kewajiban pengelola Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di daerah untuk mengikuti siklus menu nasional secara mutlak. Akibatnya, manajemen dapur di tingkat desa atau kecamatan tidak memiliki ruang diskresi hukum untuk menyesuaikan jenis hidangan dengan komoditas pangan lokal yang melimpah di wilayahnya maupun preferensi cita rasa kultural siswa setempat.
Penetapan menu yang mengabaikan aspek kultural geografis ini berpotensi memicu timbulnya sisa makanan yang terbuang sia-sia (food waste) akibat ketidakcocokan selera lidah anak-anak di daerah tertentu.
Rekomendasi riset Universitas Indonesia menegaskan perlunya desentralisasi tata kelola menu agar program strategis ini tidak hanya berhasil menopang pemenuhan gizi nasional, melainkan juga adaptif terhadap ekosistem kebudayaan dan kearifan pangan lokal nusantara.
