JAKARTA, INVERSI – Hubungan transatlantik kembali berada di titik genting setelah Uni Eropa mempertimbangkan langkah balasan terhadap ancaman Presiden Amerika Serikat Donald Trump yang berencana mengenakan tarif impor kepada negara negara Eropa.
Ancaman tersebut muncul seiring penolakan Eropa terhadap rencana Trump untuk mencaplok Greenland, wilayah otonom yang berada di bawah kedaulatan Denmark. Sejumlah pejabat Eropa bahkan menilai langkah Washington tersebut sebagai bentuk tekanan ekonomi yang mendekati praktik pemerasan.
Ketegangan ini mendorong para pemimpin Denmark, Norwegia, Swedia, Prancis, Jerman, Inggris, Belanda, dan Finlandia mengeluarkan pernyataan bersama. Dalam pernyataan tersebut, mereka menegaskan bahwa ancaman tarif dari Amerika Serikat berpotensi merusak fondasi hubungan transatlantik yang telah terbangun selama puluhan tahun.
Para pemimpin Eropa juga memperingatkan bahwa eskalasi kebijakan tarif dapat memicu spiral penurunan hubungan ekonomi dan politik yang berbahaya.
Pernyataan bersama itu menekankan komitmen negara negara Eropa untuk mempertahankan kedaulatan masing masing. Mereka menilai penggunaan instrumen ekonomi sebagai alat tekanan politik bertentangan dengan prinsip kerja sama internasional dan berisiko melemahkan stabilitas global.
Kekhawatiran tersebut semakin menguat karena isu Greenland tidak hanya menyentuh aspek ekonomi, tetapi juga menyangkut geopolitik dan keamanan kawasan Arktik.
Sebagai respons awal, para diplomat utama Uni Eropa menggelar pertemuan darurat pada Minggu waktu setempat. Pertemuan tersebut membahas kemungkinan mengaktifkan kembali paket tarif balasan terhadap barang barang Amerika Serikat dengan nilai mencapai 93 miliar euro atau setara sekitar Rp1.827 triliun.
Paket ini sebelumnya telah disiapkan sebagai respons atas ancaman ekonomi Trump, namun sempat ditangguhkan setelah tercapainya kesepakatan dagang antara kedua pihak pada musim panas lalu.
Presiden Prancis Emmanuel Macron menjadi salah satu tokoh yang paling vokal mendorong sikap tegas Uni Eropa. Ia bahkan menyerukan penggunaan instrumen anti koersi Uni Eropa yang kerap dijuluki sebagai bazooka besar. Instrumen tersebut memungkinkan Uni Eropa mengambil langkah balasan luas terhadap negara yang menggunakan tekanan ekonomi untuk memengaruhi kebijakan politik.
Macron menegaskan bahwa Eropa tidak akan tunduk pada intimidasi atau ancaman dalam isu apa pun, baik yang berkaitan dengan Ukraina, Greenland, maupun kawasan lainnya.
Sikap serupa disampaikan Ketua Dewan Eropa António Costa. Ia menyatakan Uni Eropa siap menggelar pertemuan tingkat tinggi atau KTT darurat guna merespons perkembangan situasi ini. Menurut Costa, blok Eropa telah menunjukkan kesiapan untuk membela diri terhadap segala bentuk koersi ekonomi yang dapat mengancam kedaulatan dan kepentingan bersama negara anggotanya.
Dari Italia, Perdana Menteri Giorgia Meloni menilai rencana tarif Trump sebagai langkah yang keliru dan berpotensi merugikan kedua belah pihak. Sementara itu, Menteri Luar Negeri Belanda secara terbuka menyebut ancaman tarif tersebut sebagai bentuk pemerasan, menandakan meningkatnya kemarahan di kalangan pejabat Eropa terhadap pendekatan Washington.
Meski tekanan untuk bertindak semakin kuat, Uni Eropa belum sepenuhnya mencapai kesepakatan mengenai langkah balasan yang akan diambil. Seorang diplomat senior Uni Eropa menyatakan bahwa hingga saat ini belum ada keputusan resmi untuk segera menerapkan instrumen anti koersi maupun tarif balasan. Ia menegaskan masih ada keinginan kuat di dalam blok tersebut untuk membuka ruang dialog dengan Amerika Serikat demi mencegah eskalasi konflik.
Ancaman tarif Trump sendiri menyasar enam negara anggota Uni Eropa serta Inggris dan Norwegia. Ia menyebut tarif sebesar 10 persen akan mulai diberlakukan pada 1 Februari dan meningkat menjadi 25 persen pada 1 Juni, hingga tercapai apa yang ia sebut sebagai kesepakatan penuh dan total terkait pembelian Greenland.
Pernyataan tersebut memicu kekhawatiran serius mengenai masa depan hubungan Uni Eropa dan Amerika Serikat, bahkan berpotensi memengaruhi stabilitas aliansi NATO.
Dari Jerman, Wakil Kanselir Lars Klingbeil menegaskan bahwa Eropa tidak akan tunduk pada tekanan semacam itu. Ia menekankan bahwa Uni Eropa selalu membuka pintu bagi solusi bersama, namun tidak akan membiarkan dirinya diintimidasi. Menurutnya, jika ancaman terus berlanjut, Eropa siap memberikan respons yang tegas dan terukur demi melindungi kepentingan dan kedaulatannya.