INVERSI.ID – Amerika Serikat dan Iran dikabarkan semakin dekat menuju kesepakatan baru berupa perpanjangan gencatan senjata selama 60 hari. Kesepakatan tersebut disebut berpotensi membuka kembali Selat Hormuz, jalur pelayaran strategis dunia, sekaligus memberi ruang bagi Iran untuk kembali mengekspor minyak dan melanjutkan pembahasan terkait program nuklirnya.
Laporan Axios menyebutkan proposal perdamaian itu dapat diumumkan paling cepat pada Ahad mendatang. Meski begitu, seorang pejabat Amerika Serikat yang mengetahui rancangan kesepakatan tersebut mengingatkan bahwa proses finalisasi masih berlangsung dan kemungkinan batal tetap ada.
Dalam rancangan nota kesepahaman yang sedang disiapkan, Iran disebut akan membersihkan ranjau di kawasan Selat Hormuz dan membuka akses pelayaran tanpa pungutan biaya lintas bagi kapal-kapal internasional.
Sebagai gantinya, pemerintah Amerika Serikat dikabarkan bakal mencabut blokade terhadap pelabuhan Iran serta memberikan pembebasan sanksi sementara agar Teheran dapat kembali menjual minyak selama periode 60 hari.
Seorang pejabat AS menyebut konsep tersebut sebagai “keringanan berdasarkan performa”, karena pencabutan tekanan ekonomi akan dilakukan berdasarkan komitmen Iran alih-alih diberikan langsung di awal.
Selain itu, rancangan kesepakatan juga mencakup komitmen Iran untuk tidak mengembangkan senjata nuklir. Teheran disebut akan membahas kemungkinan penghentian pengayaan uranium serta penyerahan cadangan uranium yang telah diperkaya.
Sementara itu, pembahasan mengenai pencairan aset Iran yang dibekukan di luar negeri akan menjadi bagian dari negosiasi lanjutan selama masa gencatan senjata berlangsung. Kebijakan tersebut baru akan diterapkan apabila tercapai kesepakatan final yang telah diverifikasi kedua pihak.
Pasukan militer Amerika Serikat yang berada di kawasan Timur Tengah disebut tetap bertahan selama masa gencatan senjata berlangsung. Penarikan pasukan baru akan dilakukan jika perjanjian damai permanen berhasil dicapai.
Rancangan kesepakatan ini juga berkaitan dengan upaya penghentian konflik antara Israel dan Hizbullah di Lebanon. Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu dilaporkan telah menyampaikan kekhawatiran terkait rencana tersebut dalam pembicaraan telepon dengan Presiden AS Donald Trump pada Sabtu lalu.
Meski demikian, pejabat AS memastikan Israel tetap diberikan ruang untuk mengambil tindakan jika Hizbullah kembali memperkuat persenjataan atau melancarkan serangan baru.
Upaya diplomasi ini turut mendapat dukungan dari sejumlah negara Arab dan Islam seperti Arab Saudi, Qatar, Mesir, Turki, Pakistan, hingga Uni Emirat Arab.
Pakistan disebut memainkan peran penting sebagai mediator, termasuk melalui kunjungan langsung Marsekal Asim Munir ke Teheran demi mendorong tercapainya kesepakatan damai.
Pemerintah Amerika Serikat berharap seluruh poin yang masih menjadi perdebatan dapat segera diselesaikan dalam waktu dekat. Namun, Washington juga menegaskan bahwa gencatan senjata bisa dihentikan sewaktu-waktu apabila Iran dianggap tidak serius dalam proses negosiasi nuklir.