JAKARTA — Di tengah dunia yang semakin dipenuhi perang dan ketegangan geopolitik, kekuatan pasukan perdamaian internasional justru mengalami pelemahan serius. Kebuntuan politik global, krisis pendanaan, hingga menyusutnya jumlah personel membuat kemampuan misi perdamaian Perserikatan Bangsa-Bangsa semakin tertekan.
Laporan terbaru Stockholm International Peace Research Institute (SIPRI) mengungkap kondisi misi penjaga perdamaian dunia kini berada dalam situasi genting. Bahkan, misi yang dikelola PBB disebut menjadi pihak yang paling terdampak.
Hingga akhir 2025, jumlah personel penjaga perdamaian internasional tercatat kurang dari 79.000 orang. Angka itu menjadi yang terendah dalam 25 tahun terakhir dan turun hampir 49 persen dibandingkan tahun 2016.
Direktur Program Operasi Perdamaian dan Manajemen Konflik SIPRI, Jair van der Lijn, memperingatkan situasi tersebut dapat memicu dampak global yang jauh lebih besar.
“Jika situasi ini terus berlanjut, kita bisa melihat pelemahan drastis dalam pengelolaan konflik secara multilateral dan hampir tersisihnya lembaga seperti PBB,” kata Van der Lijn dikutip dari AFP, Sabtu (23/5/2026)
Menurutnya, dunia kini sedang menghadapi “badai sempurna” akibat kombinasi persoalan pendanaan, politik, dan rivalitas geopolitik antarnegara besar.
“Akibatnya kemungkinan akan muncul lebih banyak konflik, dan konflik-konflik tersebut bisa berdampak lebih parah terhadap warga sipil karena negara-negara mulai meninggalkan norma-norma yang telah lama dijunjung,” tambahnya.
SIPRI mencatat PBB terpaksa melakukan pemotongan besar terhadap jumlah personel akibat banyak negara donor utama tidak memenuhi komitmen keuangan mereka. Kondisi itu menyebabkan kekurangan dana hingga 2 miliar dollar AS atau sekitar Rp31 triliun.
Di sisi lain, ketegangan geopolitik global juga memperparah kebuntuan dalam tubuh Dewan Keamanan PBB. Ancaman veto dari negara-negara anggota tetap membuat banyak keputusan penting terkait operasi perdamaian menjadi sulit disepakati.
Baca Juga :
Laporan tersebut juga menyoroti bagaimana pada masa pemerintahan Donald Trump, Amerika Serikat mengurangi komitmen terhadap lembaga-lembaga internasional seperti PBB dan World Health Organization.
Akibatnya, respons dunia terhadap konflik global kini semakin sering dilakukan melalui pendekatan sepihak, bilateral, atau koalisi ad hoc yang lebih mengedepankan kekuatan militer dan kepentingan masing-masing negara.
Salah satu contoh yang disebut SIPRI adalah tekanan Amerika Serikat untuk menghentikan mandat Pasukan Sementara PBB di Lebanon atau United Nations Interim Force in Lebanon meski pelanggaran gencatan senjata antara Israel dan Lebanon terus terjadi.
Situasi ini memunculkan kekhawatiran bahwa dunia perlahan kehilangan instrumen kolektif untuk mencegah konflik berkepanjangan.
Meski demikian, SIPRI menilai harapan menjaga sistem perdamaian global masih ada apabila negara-negara dunia benar-benar serius memperkuat multilateralisme.
Peneliti senior SIPRI, Claudia Pfeifer Cruz, mengatakan dukungan terhadap operasi penjaga perdamaian PBB sebenarnya masih cukup luas.
“Terlihat jelas bahwa secara prinsip ada dukungan yang luas terhadap operasi penjaga perdamaian PBB,” ujarnya.
“Namun, untuk mempertahankan pengelolaan konflik secara multilateral, negara-negara harus melakukan lebih dari sekadar menyatakan dukungan, mereka perlu menyediakan pendanaan yang dapat diprediksi dan menciptakan ruang politik yang cukup agar respons multilateral bisa berjalan efektif,” tambahnya.
Laporan ini menjadi peringatan bahwa ketika dunia semakin rawan konflik, melemahnya pasukan perdamaian internasional dapat membuat perang dan krisis kemanusiaan semakin sulit dikendalikan.
