JAKARTA, INVERSI – Pemerintah menegaskan bahwa pengembangan Proyek Strategis Nasional (PSN) Kawasan Industri Pupuk (KIP) Fakfak di Papua Barat merupakan langkah strategis jangka panjang yang tidak terhindarkan. Proyek ini didorong oleh kebutuhan mendesak untuk menjaga ketahanan pangan nasional dari ancaman impor urea senilai triliunan rupiah, sekaligus memberikan solusi nyata bagi efisiensi pertanian di wilayah Papua.
KIP Fakfak dirancang sebagai bagian dari upaya revitalisasi industri pupuk nasional. Data menunjukkan, sekitar 72% kapasitas produksi urea nasional saat ini ditopang oleh pabrik yang berusia di atas 20 tahun. Tanpa revitalisasi dan penambahan kapasitas baru, Indonesia berisiko kehilangan hampir setengah kapasitas produksi pupuk nasional pada tahun 2035.
Kondisi ini berpotensi mengubah posisi Indonesia dari negara pengekspor menjadi negara pengimpor mulai tahun 2028. Estimasi nilai impor kumulatif yang harus ditanggung negara diproyeksikan mencapai Rp102,7 triliun hingga tahun 2035.
“Risiko kehilangan kapasitas produksi pupuk merupakan ancaman serius terhadap ketahanan pangan nasional. Oleh karena itu, pembangunan pabrik ammonia dan urea berteknologi modern menjadi kebutuhan mendesak,” jelas dokumen klarifikasi proyek yang diterima redaksi.
Proyek ini menjamin keberlanjutan pasokan pupuk nasional melalui pemanfaatan teknologi yang lebih efisien dan didukung oleh pengamanan pasokan gas bumi dengan skema harga kompetitif sebesar USD 3,6 per MMBTU.
Selain manfaat di tingkat nasional, KIP Fakfak juga membawa dampak langsung yang transformatif bagi petani di Papua. Anggota Komite Eksekutif Percepatan Pembangunan (KEPP) Otonomi Khusus Papua, Gracia Josaphat Jobel Mambrasar (Billy Mambrasar), menekankan bahwa kehadiran pabrik ini akan merevolusi sektor pertanian lokal.
Billy menyoroti tingginya biaya logistik pupuk yang selama ini menjadi tantangan utama sektor pertanian di Papua.
“Cost biaya pengiriman pupuk itu kan menjadi hampir lebih sepertiga dari biaya pertanian selain biaya tenaga kerja. Jadi bayangkan ketika terjadi hilirisasi pupuk dan biaya logistiknya lebih murah,” ujar Billy.
Dengan hadirnya pabrik di Fakfak, efisiensi logistik dapat dicapai, yang berpotensi menekan biaya produksi pertanian hingga sepertiga, membuat produk pertanian Papua lebih kompetitif.
Baca Juga :
Lebih lanjut, kedekatan akses pupuk akan meningkatkan produktivitas petani lokal yang selama ini harus menunggu berjam-jam untuk mendapatkan stok.
“Petani-petani lokal yang ada di wilayah-wilayah yang selama ini ketika mendatangkan pupuk harus nunggu berjam-jam. Itu bisa terbantu dengan availability yang ada. Jadi produktivitasnya naik,” jelas Billy.
Hilirisasi Gas Alam dan Pembangunan Ekonomi Wilayah
KIP Fakfak juga berperan strategis dalam hilirisasi sumber daya alam, khususnya gas alam yang merupakan bahan baku utama pupuk. Gas alam yang tadinya 100% diekspor, kini sebagian akan dialokasikan untuk pabrik pupuk di dalam negeri.
Proyek ini diharapkan menjadi penggerak pertumbuhan ekonomi di kawasan timur Indonesia melalui penciptaan lapangan kerja, peningkatan aktivitas ekonomi regional, serta penguatan rantai pasok industri nasional.
“Jadi bayangkan dampak bergandanya itu luar biasa dari sisi income, revenue, sampai ke penyerapan tenaga kerja,” tutur Billy, menekankan multiplier effect bagi perekonomian daerah.
Pemerintah juga menegaskan bahwa penetapan lokasi proyek di Tomage, Fakfak, dilakukan berdasarkan kajian ilmiah dan prinsip kehati-hatian, setelah melalui serangkaian studi teknis mendalam dan pertimbangan keselamatan, efisiensi, serta daya dukung lingkungan.
