JAKARTA – Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia melaporkan kepada Presiden Prabowo Subianto mengenai tingginya ketergantungan Indonesia terhadap impor LPG. Hal itu disampaikan Bahlil dalam rapat terbatas bersama Presiden di Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Senin (27/4).
Bahlil menjelaskan, konsumsi LPG nasional saat ini mencapai sekitar 8,6 juta ton per tahun. Namun, kemampuan produksi dalam negeri baru berada di kisaran 1,6 juta hingga 1,7 juta ton per tahun. Artinya, sekitar 7 juta ton kebutuhan LPG Indonesia masih harus dipenuhi melalui impor.
“Saya juga melaporkan tentang bagaimana kita mencari langkah-langkah alternatif terkait substitusi impor LPG kita. Kita tahu bahwa LPG kita, konsumsi kita 8,6 juta ton per tahun. Dari 8,6 juta ton itu hanya kurang lebih sekitar 1,6 sampai 1,7 juta ton yang produksinya dalam negeri, selebihnya kita impor kurang lebih sekitar 7 juta ton,” ujar Bahlil.
Menurut Bahlil, besarnya impor LPG bukan terjadi secara tiba-tiba. Kondisi tersebut telah berlangsung sejak program konversi minyak tanah ke LPG mulai diterapkan. Sejak program itu berjalan, kebutuhan masyarakat terhadap LPG meningkat tajam, sementara ketersediaan bahan baku dalam negeri belum mampu mengikuti lonjakan konsumsi tersebut.
Bahlil mengungkapkan, salah satu penyebab utama Indonesia belum mudah membangun industri LPG nasional adalah keterbatasan bahan baku. LPG membutuhkan komponen propana dan butana atau dikenal sebagai C3 dan C4. Namun, produksi kedua komponen tersebut di dalam negeri masih relatif terbatas.
“Saya juga melaporkan bahwa untuk LPG ini kita putar otak terus. Hampir tiap malam tidak kita istirahat, kita mengkaji sumber-sumber LPG-nya. Salah satu problem kita di Indonesia kenapa tidak bisa membangun industri LPG adalah bahan baku LPG itu C3, C4, dan itu produksi kita tidak terlalu banyak,” kata Bahlil.
Dengan kondisi tersebut, pemerintah kini terus mencari sejumlah alternatif untuk menekan ketergantungan terhadap impor LPG. Langkah ini dinilai penting agar beban neraca energi nasional tidak semakin besar dan ketahanan energi domestik dapat diperkuat.
Salah satu opsi yang dikaji adalah pengembangan dimethyl ether atau DME berbasis batu bara kalori rendah. Bahlil menyebut, pemanfaatan batu bara kalori rendah menjadi salah satu alternatif substitusi LPG karena Indonesia memiliki sumber daya batu bara yang besar.
“Kemudian kita cari alternatif, kita konversi untuk melakukan DME dari batu bara low calorie. Itu salah satu alternatif,” ujar Bahlil.
Baca Juga :
Selain DME, pemerintah juga tengah membahas pengembangan compressed natural gas atau CNG sebagai opsi lain untuk menggantikan sebagian penggunaan LPG. CNG dinilai berpeluang dimanfaatkan pada sektor-sektor tertentu yang memungkinkan penggunaan gas terkompresi.
Bahlil menyampaikan, opsi CNG saat ini masih dalam tahap pembahasan dan perlu difinalisasi. Namun, pemerintah melihat alternatif tersebut sebagai salah satu jalan yang cukup potensial untuk mendorong kemandirian energi, khususnya dalam mengurangi ketergantungan terhadap LPG impor.
“Alternatif ketiga, sekarang lagi masih dalam pembahasan yang tadi saya laporkan adalah kita membuat CNG. Tapi ini masih dalam pembahasan, saya harus finalisasi, dan ini salah satu alternatif terbaik untuk kita dorong agar kemandirian energi kita di sektor LPG bisa dapat kita lakukan,” tuturnya.
Melalui kajian berbagai alternatif tersebut, pemerintah berupaya menyusun strategi yang lebih kuat untuk menjaga pasokan energi nasional. Substitusi impor LPG menjadi salah satu agenda penting agar Indonesia tidak terus bergantung pada pasokan luar negeri dan dapat memperkuat pemanfaatan sumber energi domestik.
