JAKARTA – Terbongkarnya modus “helikopter” dalam penyalahgunaan BBM subsidi di Jepara menjadi alarm keras bahwa jalur distribusi energi bersubsidi masih menyisakan banyak celah yang bisa dimanfaatkan oknum nakal. Temuan sebuah truk yang membawa 16 QR Code dan 18 pasang pelat nomor berbeda memperlihatkan bagaimana mafia BBM masih berupaya mengakali sistem demi meraup keuntungan pribadi.
Kasus tersebut memicu desakan agar pemerintah segera memperketat pengawasan distribusi sekaligus menerapkan pembatasan pembelian BBM subsidi dalam batas wajar. Langkah ini dinilai penting untuk mengunci ruang gerak para spekulan sehingga kuota subsidi benar-benar dinikmati masyarakat yang berhak.
Di tengah munculnya berbagai modus penyalahgunaan tersebut, Pendiri Institute for Development of Economics and Finance (INDEF), Fadhil Hasan, menegaskan bahwa pengawasan distribusi BBM subsidi harus menjadi prioritas utama.
“Distribusi di lapangan tetap membutuhkan pengawasan ketat agar pasokan tidak terlambat sampai ke masyarakat,” kata Fadhil Hasan di Jakarta, Selasa (19/5/2026)
Menurut Fadhil, persoalan yang sering muncul di lapangan bukan semata-mata karena stok BBM subsidi kurang, melainkan lebih banyak dipengaruhi oleh tata kelola distribusi yang belum optimal.
“Kalau melihat stok dan cadangan yang disiapkan Pertamina, persoalannya kemungkinan lebih berada pada tata kelola distribusi di lapangan. Jadi, faktor terbesar memang ada pada distribusi,” ujarnya.
Ia juga mengingatkan bahwa lemahnya pengawasan distribusi dapat memicu antrean panjang, mengganggu distribusi barang, meningkatkan biaya logistik, hingga berdampak pada inflasi daerah dan kesejahteraan masyarakat.
Karena itu, Fadhil menilai pengawasan tidak cukup hanya mengandalkan identifikasi konsumen melalui sistem digital. Pemerintah perlu memperkuat verifikasi penerima manfaat serta mengintegrasikan data antara Pertamina, pemerintah daerah, dan kementerian terkait.
“Hal terpenting bukan mengidentifikasi konsumen, tetapi memastikan penerima manfaat subsidi tepat sasaran. Data sosial ekonomi masyarakat perlu disinergikan dengan data Pertamina, pemerintah daerah, dan kementerian terkait agar distribusi BBM subsidi lebih tepat sasaran,” tegasnya.
Baca Juga :
Kasus Jepara semakin memperkuat argumentasi bahwa pengetatan pengawasan dan pembatasan pembelian BBM subsidi dalam batas wajar bukan lagi sekadar opsi, melainkan kebutuhan mendesak. Dengan aturan yang lebih ketat, peluang manipulasi menggunakan banyak QR Code, pelat nomor palsu, maupun tangki modifikasi dapat ditekan secara signifikan.
