JAKARTA – Rencana pemerintah menjadikan Compressed Natural Gas (CNG) sebagai alternatif pengganti LPG 3 kilogram memunculkan perdebatan baru di ruang publik. Setelah pemerintah mengumumkan program konversi tersebut, sebagian warganet mempertanyakan penggunaan tabung CNG yang pada tahap awal masih dipenuhi melalui impor, termasuk dari China.
Di tengah polemik tersebut, pemerintah menegaskan bahwa fokus utama program bukan semata asal tabung, melainkan membangun kemandirian energi nasional dengan mengurangi ketergantungan terhadap impor LPG yang selama ini membebani neraca perdagangan dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi Kementerian ESDM Laode Sulaiman sebelumnya memastikan masyarakat tidak perlu membeli tabung baru ketika beralih ke CNG. Menurutnya, tabung akan menjadi aset badan usaha sehingga masyarakat cukup melakukan sistem tukar tabung sebagaimana mekanisme distribusi LPG saat ini.
“Tabungnya-tabungnya (CNG), itu nanti polanya bukan dibeli oleh masyarakat, tapi milik badan usaha. Jadi, masyarakat tinggal tukar-tukar (isi tabung CNG) saja,” ujar Laode di Kantor Kementerian ESDM, Jakarta, beberapa waktu lalu.
Skema tersebut dinilai menjadi salah satu cara mempercepat transisi energi tanpa membebani masyarakat dengan investasi awal yang besar.
Sementara itu, Menteri ESDM Bahlil Lahadalia menargetkan produksi CNG ukuran 3 kilogram dapat dimulai pada Juli 2026 setelah rangkaian uji keamanan selesai dilakukan.
“Sekarang kita lagi uji tahap ketiga, mudah-mudahan bulan Juli sudah bisa produksi,” kata Bahlil dalam Energy Forum di Jakarta, pekan lalu.
Menurut Bahlil, penggunaan CNG merupakan bagian dari strategi pemerintah memanfaatkan gas bumi domestik yang melimpah sekaligus mengurangi impor LPG yang selama ini masih sangat besar.
Dalam jangka pendek, kebutuhan tabung bertekanan tinggi memang masih dapat melibatkan produk impor karena industri dalam negeri membutuhkan waktu untuk meningkatkan kapasitas produksi sesuai standar keselamatan internasional. Namun, pengadaan tabung merupakan investasi yang bersifat jangka panjang, berbeda dengan LPG yang harus terus diimpor sebagai komoditas konsumsi apabila ketergantungan tidak dikurangi.
Pemerintah juga tengah memperluas pembangunan terminal regasifikasi LNG, jaringan distribusi gas, fasilitas CNG, hingga infrastruktur pengolahan gas agar pemanfaatan sumber daya domestik semakin optimal.
Selain rumah tangga, kebijakan penurunan harga LNG untuk industri menjadi US$13 per mmbtu juga diharapkan memperkuat daya saing sektor manufaktur dan menjaga lapangan kerja di tengah tantangan ekonomi global.
Perdebatan mengenai asal tabung CNG diperkirakan masih akan berlanjut. Namun, pemerintah menegaskan bahwa sasaran utama program ini adalah membangun sistem energi yang lebih efisien, meningkatkan pemanfaatan gas bumi nasional, serta mengurangi ketergantungan terhadap energi impor secara bertahap. Keberhasilan transisi tersebut nantinya tidak hanya bergantung pada kesiapan teknologi dan infrastruktur, tetapi juga pada kemampuan membangun industri pendukung di dalam negeri sehingga seluruh rantai pasok CNG dapat semakin mandiri.