INVERSI – Upaya pemerintah dalam mengejar target 25,77 juta penerima manfaat kelompok ibu hamil, ibu menyusui, dan balita (kelompok 3B) dalam Program Makan Bergizi Gratis (MBG) terus mendapatkan pengawalan ketat dari DPR RI.
Wakil Ketua DPR RI, Saan Mustopa, menekankan bahwa di tengah upaya perluasan jangkauan program, aspek pemberdayaan ekonomi lokal melalui penyerapan hasil pertanian dan produk UMKM harus menjadi prioritas utama.
“Kita tidak boleh hanya berorientasi pada jumlah penerima manfaat semata, tetapi juga pada bagaimana proses penyediaan makanan tersebut mampu menggerakkan ekonomi masyarakat bawah. Optimalisasi potensi lokal adalah cara paling efektif untuk menjaga kualitas dan keberlanjutan pasokan pangan,” tegas Saan Mustopa.
Menutup Celah Cakupan Melalui Pendampingan
Pernyataan Saan Mustopa menjadi relevan saat meninjau laporan Kemendukbangga/BKKBN yang mengungkapkan bahwa cakupan program bagi kelompok 3B masih berada pada angka 38,51 persen.
Kelompok balita non-PAUD menjadi tantangan tersendiri bagi pemerintah karena tidak terikat pada institusi pendidikan formal. Oleh karena itu, Kemendukbangga mengerahkan lebih dari 200 ribu Tim Pendamping Keluarga (TPK) yang terdiri dari kader KB, PKK, dan bidan untuk memastikan distribusi gizi mencapai sasaran yang paling sulit dijangkau.
Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, Wihaji, menyatakan bahwa pemerintah telah menyiapkan enam strategi optimalisasi, termasuk pelatihan edukasi dan penguatan peran Dapur Sehat Atasi Stunting (Dashat).
Dashat dipandang sebagai model ideal untuk menyinergikan edukasi gizi dengan pemanfaatan sumber pangan lokal yang dihasilkan oleh petani dan pelaku usaha mikro di sekitar lingkungan tempat tinggal penerima manfaat.
Integrasi Data dan Pemberdayaan Ekonomi
Lebih lanjut, DPR RI mendorong agar data penerima manfaat yang dimiliki oleh Kemendukbangga dan data operasional dari Badan Gizi Nasional (BGN) dapat terintegrasi secara real-time.
Dengan data yang akurat, kebutuhan bahan baku makanan di setiap wilayah dapat dipetakan, sehingga pemerintah daerah dapat dengan mudah mengarahkan hasil pertanian dan produk UMKM lokal untuk menyuplai SPPG terdekat.
Baca Juga :
Pola ini akan menciptakan simbiosis mutualisme yang kuat. Di satu sisi, kesehatan anak-anak dan ibu hamil terjamin melalui asupan makanan lokal yang segar. Di sisi lain, petani dan pelaku UMKM mendapatkan kepastian pasar yang berkelanjutan.
Saan Mustopa optimistis bahwa jika model pemberdayaan ekonomi ini diterapkan secara konsisten, maka target penurunan prevalensi stunting nasional menjadi 18,8 persen pada tahun 2025 bukan sekadar angka di atas kertas, melainkan hasil nyata dari transformasi ekonomi dan kesehatan yang terpadu.
Dengan total 599.918 personel pendamping di lapangan, pemerintah memiliki jaringan yang cukup luas untuk memastikan bahwa setiap rupiah yang dibelanjakan dalam Program MBG kembali kepada masyarakat melalui pembelian produk-produk lokal berkualitas.
Ke depan, sinkronisasi kebijakan antara legislatif dan eksekutif ini diharapkan menjadi fondasi kuat dalam membangun ketahanan nasional yang dimulai dari piring makan anak-anak Indonesia.
