Inversi Pemerintah melalui Badan Gizi Nasional (BGN) terus memperkuat pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dengan menitikberatkan pada peningkatan kualitas layanan, keamanan pangan, serta kepatuhan terhadap standar operasional yang telah ditetapkan.
Upaya pengawasan tersebut dilakukan secara sistematis melalui struktur organisasi yang sudah berjalan tanpa membentuk tim khusus baru. Kepala BGN, Dadan Hindayana, menjelaskan bahwa mekanisme pengawasan dalam program MBG telah terintegrasi dalam sistem kerja internal lembaga.
Terdapat tiga wakil kepala yang memiliki tugas masing-masing, termasuk bidang investigasi dan komunikasi publik. Selain itu, terdapat Deputi Pemantauan dan Pengawasan yang bertanggung jawab untuk mengoordinasikan seluruh Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di seluruh Indonesia.
“Pengawasan ini bukan melalui pembentukan tim baru, karena secara organisasi sudah ada. Kami memiliki struktur yang berjalan, termasuk deputi pemantauan dan inspektorat yang menangani pengawasan lebih rinci di lapangan,” ujar Dadan usai meresmikan SPPG Pemuda Muhammadiyah di Bekasi, Selasa (21/4).
Ia menegaskan bahwa seluruh mekanisme tersebut dijalankan secara berkelanjutan dengan tujuan meningkatkan mutu layanan Program MBG. Pemerintah menargetkan agar seluruh pelaksanaan program pada tahun 2026 dapat berjalan lebih efektif, tertib, dan sesuai dengan standar keamanan pangan yang berlaku.
Pengetatan Standar Operasional SPPG
Sebagai bagian dari upaya peningkatan kualitas, BGN mengambil langkah pengetatan terhadap SPPG yang belum memenuhi persyaratan teknis dan administratif.
Dadan menyampaikan bahwa setiap unit SPPG wajib memiliki Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) serta Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS) sebagai bagian dari standar keamanan pangan.
“SPPG yang tidak memiliki IPAL atau belum mengantongi SLHS akan kami hentikan sementara operasionalnya sampai persyaratan tersebut dipenuhi. Demikian juga yang masih dalam proses pengajuan tetapi belum memenuhi ketentuan,” tegasnya.
Kebijakan tersebut dilakukan sebagai bentuk komitmen pemerintah dalam menjaga kualitas makanan yang disajikan kepada masyarakat, khususnya penerima manfaat program MBG yang sebagian besar merupakan kelompok rentan seperti anak-anak sekolah.
Baca Juga :
Saat ini, tercatat sekitar 1.780 SPPG dari total 26.800 unit yang dihentikan sementara operasionalnya. Namun demikian, angka tersebut bersifat dinamis karena proses verifikasi dan perbaikan di lapangan terus berlangsung.
“Jumlah ini dapat berubah sewaktu-waktu karena ada SPPG yang sedang melakukan perbaikan dan pemenuhan standar. Dalam satu atau dua minggu, datanya bisa kembali berubah,” jelas Dadan.
MBG sebagai Investasi Jangka Panjang SDM Nasional
Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan, menegaskan bahwa Program MBG merupakan bagian dari strategi besar pemerintah dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia Indonesia. Program ini tidak hanya berfokus pada pemberian makanan bergizi, tetapi juga menjadi investasi jangka panjang dalam pembangunan generasi masa depan.
Menurutnya, skala program yang mencakup sekitar 82,9 juta penerima manfaat merupakan tantangan besar yang membutuhkan waktu, konsistensi, dan perbaikan berkelanjutan.
“Program ini sangat besar skalanya. Tidak mudah untuk langsung sempurna, tetapi kita terus melakukan evaluasi dan perbaikan agar tidak ada masalah dalam pelaksanaannya, karena ini menyangkut anak-anak kita,” ujar Zulkifli Hasan.
Ia menambahkan bahwa pemerintah telah mengambil langkah tegas dengan menutup sementara SPPG yang tidak memenuhi standar. Tindakan tersebut merupakan bagian dari komitmen untuk memastikan keamanan dan kualitas layanan tetap terjaga.
“Sebanyak 1.780 SPPG telah dihentikan sementara karena tidak sesuai standar. Ini merupakan langkah perbaikan yang tegas demi menjaga kualitas program,” tegasnya.
Penguatan Sistem Pengaduan dan Pengawasan Publik
Selain pengetatan standar, pemerintah juga memperkuat mekanisme pengawasan berbasis partisipasi publik. Sekolah dan masyarakat diimbau untuk aktif melaporkan apabila ditemukan ketidaksesuaian dalam pelaksanaan program MBG.
BGN menyediakan layanan pengaduan melalui pusat layanan (call center) dan command center yang berfungsi untuk menindaklanjuti laporan secara cepat dan terkoordinasi.
“Kami mendorong sekolah dan masyarakat untuk menyampaikan masukan atau keluhan. Semua laporan akan segera ditindaklanjuti melalui sistem pengawasan yang telah kami siapkan,” kata Zulkifli Hasan.
Komitmen Peningkatan Kualitas Berkelanjutan
Dengan berbagai langkah penguatan tersebut, pemerintah menegaskan komitmennya untuk terus meningkatkan kualitas Program Makan Bergizi Gratis. Penyesuaian standar, penghentian sementara SPPG yang belum memenuhi ketentuan, serta penguatan pengawasan menjadi bagian dari proses perbaikan berkelanjutan.
Program MBG diharapkan tidak hanya memberikan manfaat dalam pemenuhan gizi masyarakat, tetapi juga menjadi fondasi penting dalam pembangunan generasi yang sehat, produktif, dan berdaya saing tinggi di masa depan.
