Inversi Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Dadan Hindayana, memberikan klarifikasi terkait pernyataannya mengenai estimasi kebutuhan hingga 19.000 ekor sapi dalam pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Ia menegaskan bahwa angka tersebut bukan merupakan kebutuhan riil harian, melainkan hasil simulasi perhitungan sebagai bentuk ilustrasi teknis dalam memahami skala operasional program.
Menurut Dadan, angka tersebut muncul dari pengandaian apabila seluruh Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) secara serentak menyajikan menu berbahan dasar daging sapi dalam satu waktu tertentu. Dengan demikian, perhitungan dilakukan secara agregat berdasarkan jumlah unit SPPG yang beroperasi di seluruh wilayah.
“Ini hanya pengandaian. Jadi, satu SPPG kalau memasak daging sapi, maka membutuhkan sekitar satu ekor sapi. Jika seluruh SPPG memasak menu yang sama pada waktu bersamaan, maka tinggal dikalikan jumlah SPPG yang ada,” ujar Dadan usai meresmikan SPPG Pemuda Muhammadiyah di Bekasi, Selasa (21/4).
Ia menjelaskan bahwa dalam praktik pelaksanaan Program MBG, tidak terdapat kebijakan menu nasional yang bersifat seragam. Setiap SPPG diberikan keleluasaan untuk menyusun menu berdasarkan ketersediaan bahan pangan lokal, preferensi masyarakat setempat, serta prinsip keseimbangan gizi.
Hal ini bertujuan untuk menjaga keberlanjutan pasokan bahan pangan sekaligus mengoptimalkan potensi daerah. Dadan menambahkan bahwa dalam satu kali proses memasak, kebutuhan daging sapi di satu SPPG berkisar antara 350 hingga 382 kilogram.
Jumlah tersebut secara teknis setara dengan satu ekor sapi, tergantung pada bobot dan hasil daging yang diperoleh setelah proses pemotongan.
“Menu dalam Program MBG sangat beragam, ada telur, ayam, ikan, dan juga daging sapi. Jika satu kali memasak menggunakan daging sapi, maka kebutuhan sekitar 350 kilogram, atau setara satu ekor sapi untuk satu SPPG,” jelasnya.
Ia menegaskan bahwa pendekatan ini penting untuk menjaga keseimbangan antara kebutuhan gizi, ketersediaan bahan pangan, serta stabilitas harga di pasar. Dengan tidak memberlakukan menu seragam secara nasional, tekanan terhadap komoditas tertentu dapat dihindari sehingga tidak menimbulkan lonjakan harga yang signifikan.
Baca Juga :
BGN juga menyoroti pengalaman sebelumnya dalam pelaksanaan program berskala besar. Pada peringatan Hari Ulang Tahun Presiden, ketika menu nasi goreng dan telur disajikan untuk sekitar 36 juta penerima manfaat, tercatat kebutuhan telur mencapai sekitar 36 juta butir atau setara 2.200 ton. Kondisi tersebut sempat memengaruhi harga telur di pasar dengan kenaikan sekitar Rp3.000 per kilogram.
Pengalaman tersebut menjadi pembelajaran penting bagi BGN dalam merancang strategi distribusi dan penyusunan menu pada Program MBG. Oleh karena itu, pendekatan fleksibel terus diterapkan dengan menyesuaikan kondisi daerah serta kapasitas produksi lokal.
“Tujuan utama kita adalah memberdayakan potensi sumber daya lokal dan menyesuaikan dengan kebiasaan konsumsi masyarakat di daerah masing-masing. Dengan cara ini, tekanan terhadap permintaan bahan pangan dapat lebih terkendali,” ujar Dadan.
Pendekatan berbasis lokal ini juga dinilai memberikan dampak positif terhadap perekonomian daerah. Dengan melibatkan petani, peternak, dan pelaku usaha lokal sebagai bagian dari rantai pasok, Program MBG turut mendorong peningkatan aktivitas ekonomi masyarakat di berbagai wilayah.
Selain itu, fleksibilitas menu juga memungkinkan SPPG untuk beradaptasi dengan kondisi ketersediaan bahan pangan di masing-masing daerah. Hal ini menjadikan sistem distribusi pangan lebih efisien, berkelanjutan, dan tidak bergantung pada satu jenis komoditas tertentu.
BGN menegaskan bahwa seluruh perhitungan dalam program ini dilakukan secara ilmiah dan terukur sebagai bagian dari perencanaan kebijakan publik.
Simulasi seperti kebutuhan daging sapi dalam jumlah besar digunakan semata-mata untuk menggambarkan skala potensi kebutuhan apabila terjadi kondisi tertentu secara serentak.
Dengan demikian, masyarakat diharapkan dapat memahami bahwa angka-angka tersebut bukan merupakan konsumsi harian yang bersifat tetap, melainkan bagian dari analisis teknis untuk memastikan kesiapan sistem dalam berbagai skenario pelaksanaan program.
Melalui pendekatan yang adaptif, berbasis data, dan mengedepankan potensi lokal, Program Makan Bergizi Gratis diharapkan dapat terus berjalan secara efektif, efisien, serta memberikan manfaat luas bagi peningkatan kualitas gizi masyarakat Indonesia sekaligus memperkuat ketahanan pangan nasional secara berkelanjutan.
