Inversi Badan Gizi Nasional (BGN) terus menunjukkan komitmennya dalam memastikan keberhasilan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) melalui penguatan berbagai aspek strategis, salah satunya kepastian hukum dan kelancaran perizinan.
Dalam rangka tersebut, BGN melakukan kunjungan kerja ke Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Makassar pada Kamis (2/4/2026).
Kunjungan ini menjadi bagian dari upaya BGN dalam membangun sinergi lintas instansi guna mendukung pelaksanaan program MBG secara optimal.
Kolaborasi antara pemerintah pusat dan daerah dinilai sangat penting untuk memastikan bahwa seluruh pelaku usaha yang terlibat, khususnya Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), memiliki legalitas yang jelas dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Kepala Biro Hukum dan Hubungan Masyarakat BGN, Khairul Hidayati, menegaskan bahwa koordinasi antarinstansi merupakan faktor kunci dalam menciptakan sistem tata kelola yang tertib dan akuntabel. Ia menyampaikan bahwa meskipun saat ini proses perizinan SPPG masih banyak dibantu secara manual melalui Dinas Kesehatan, ke depan diperlukan sistem yang lebih terintegrasi dan efisien.
“Koordinasi antara BGN, DPMPTSP, Dinas Kesehatan, serta Bagian Hukum Sekretariat Daerah menjadi kunci agar pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis dapat berjalan lancar, tertib, dan sesuai dengan regulasi yang berlaku,” ujar Khairul dalam keterangannya di Makassar.
Dalam pertemuan tersebut, turut dibahas mengenai penguatan sistem perizinan berbasis digital yang dapat dimanfaatkan oleh para pelaku usaha SPPG.
Salah satu sistem yang menjadi perhatian adalah Online Single Submission (OSS), yaitu platform perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik yang dikembangkan oleh pemerintah. Melalui pemanfaatan OSS, diharapkan proses perizinan dapat dilakukan secara lebih cepat, transparan, dan efisien.
Hal ini tentu akan memberikan kemudahan bagi pelaku usaha dalam memenuhi kewajiban administratif, sekaligus mempercepat implementasi program MBG di berbagai daerah. Selain OSS, Pemerintah Kota Makassar juga memiliki inovasi layanan digital yang dapat mendukung pelaksanaan program MBG.
Baca Juga :
Di antaranya adalah aplikasi SOLATA’ BOSS (Sistem Online Layanan Terpadu), yang menyediakan layanan non-OSS, serta aplikasi SIPANAMAMO (Sistem Informasi Pengendalian Penanaman Modal) yang berfungsi untuk memantau dan mengendalikan aktivitas penanaman modal di daerah.
Pemanfaatan kedua aplikasi tersebut diharapkan mampu memperkuat sistem pengawasan terhadap operasional pelaku usaha SPPG. Dengan adanya sistem pengawasan yang terencana dan berbasis data, pemerintah dapat memastikan bahwa seluruh kegiatan usaha berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, sekaligus menjaga kualitas layanan kepada masyarakat.
Khairul Hidayati menambahkan bahwa dukungan perizinan yang jelas serta akses terhadap bantuan hukum yang cepat dan responsif akan menjadi fondasi penting bagi pelaku usaha SPPG. Dengan adanya kepastian hukum, para pelaku usaha dapat menjalankan kegiatan operasionalnya dengan lebih percaya diri dan profesional.
“Sinergi ini bertujuan memastikan bahwa seluruh pihak yang terlibat dalam program MBG memiliki legalitas yang lengkap. Dengan demikian, program dapat berjalan secara efektif, aman, dan berkelanjutan,” jelasnya.
Dalam kesempatan yang sama, Kepala Biro Umum dan Keuangan Badan Karantina Indonesia, Gladys Peuru, turut memberikan apresiasi terhadap langkah koordinasi yang dilakukan oleh BGN. Ia menilai bahwa sinergi lintas instansi merupakan contoh nyata dari tata kelola pemerintahan yang baik.
“Sinergi yang diinisiasi oleh BGN ini menjadi contoh penting bagaimana koordinasi sejak awal dapat memperkuat kepastian hukum serta mendukung kelancaran pelaksanaan program strategis nasional,” ujar Gladys.
Pertemuan ini juga menjadi momentum untuk menyelaraskan tata kelola administrasi antara pemerintah pusat dan daerah. Salah satu fasilitas yang dapat dimanfaatkan dalam mendukung percepatan layanan adalah Makassar Government Center (MGC), yang merupakan pusat layanan terpadu milik Pemerintah Kota Makassar.
MGC menyediakan berbagai layanan publik dalam satu lokasi yang terintegrasi, sehingga memudahkan masyarakat maupun pelaku usaha dalam mengakses layanan pemerintahan. Keberadaan fasilitas ini diharapkan dapat mendukung percepatan proses perizinan serta meningkatkan kualitas pelayanan publik secara keseluruhan.
Program Makan Bergizi Gratis sendiri merupakan salah satu program strategis nasional yang bertujuan meningkatkan kualitas gizi masyarakat, khususnya peserta didik.
Oleh karena itu, keberhasilan program ini tidak hanya bergantung pada aspek teknis pelaksanaan, tetapi juga pada kekuatan sistem hukum dan administrasi yang mendukungnya.
Dengan adanya sinergi antara BGN, DPMPTSP, dan berbagai instansi terkait, diharapkan seluruh proses perizinan dan pengawasan dapat berjalan secara optimal. Hal ini akan menciptakan lingkungan usaha yang kondusif sekaligus memastikan bahwa program MBG dapat memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat.
Ke depan, BGN akan terus mendorong penguatan koordinasi lintas sektor serta pemanfaatan teknologi digital dalam mendukung pelaksanaan program. Langkah ini sejalan dengan upaya pemerintah dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang modern, transparan, dan akuntabel.
Secara keseluruhan, kunjungan kerja ini mencerminkan komitmen BGN dalam membangun fondasi hukum yang kuat bagi pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis.
Dengan dukungan sistem perizinan yang jelas, pengawasan yang efektif, serta sinergi lintas instansi, program ini diharapkan dapat berjalan secara berkelanjutan dan memberikan dampak positif bagi peningkatan kualitas sumber daya manusia Indonesia.
