INVERSI.ID – Pemerintah memastikan operasi pencarian dan pertolongan atau search and rescue (SAR) terhadap korban bencana hidrometeorologi di tiga provinsi, yakni Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat, terus dilanjutkan secara terukur dan terkoordinasi. Langkah ini dilakukan sebagai bentuk tanggung jawab negara dalam memastikan seluruh laporan korban hilang ditangani secara serius, sekaligus menjaga keakuratan data nasional terkait dampak bencana.
Komitmen tersebut ditegaskan oleh Kepala Pusat Data, Informasi, dan Komunikasi Kebencanaan BNPB, Abdul Muhari, dalam konferensi pers Update Penanganan Bencana Hidrometeorologi Aceh yang digelar di Pusat Informasi dan Media Center, Kantor Gubernur Aceh, Banda Aceh, Minggu. Ia menekankan bahwa keputusan melanjutkan operasi SAR didasarkan pada perkembangan laporan di lapangan yang bersifat dinamis dan memerlukan koordinasi lintas instansi.
“Operasi SAR kami sesuaikan dengan data korban hilang yang dilaporkan di masing-masing kabupaten/kota,” kata Kepala Pusat Data, Informasi, dan Komunikasi Kebencanaan BNPB Abdul Muhari di Banda Aceh, Minggu, 14 Desember 2025.
Koordinasi antara BNPB, Basarnas, pemerintah daerah, dan unsur terkait lainnya menjadi kunci dalam memastikan pencarian korban berjalan efektif. Pemerintah menilai bahwa bencana hidrometeorologi yang melanda sejumlah wilayah di tiga provinsi tersebut memiliki dampak yang luas, sehingga penanganannya harus dilakukan dengan pendekatan menyeluruh, hati-hati, dan berbasis data yang valid.
Perpanjangan operasi SAR juga mempertimbangkan potensi ditemukannya korban di wilayah administratif yang berbeda dari lokasi awal laporan. Kondisi geografis, aliran sungai, serta cuaca ekstrem yang masih berpotensi terjadi menjadi faktor yang memengaruhi mobilitas korban maupun proses evakuasi di lapangan.
“Meski di beberapa wilayah laporan korban hilang telah nihil, tim Basarnas tetap bersiaga karena ada kemungkinan korban ditemukan di wilayah administratif lain yang berdekatan,” ujarnya.
Operasi SAR Berjalan di Sejumlah Kabupaten dan Kota
Di Provinsi Aceh, operasi pencarian dan pertolongan masih berlangsung di enam kabupaten. Wilayah tersebut meliputi Kabupaten Bener Meriah, Aceh Utara, Aceh Tengah, Bireuen, Aceh Tamiang, dan Nagan Raya. Tim SAR gabungan terus melakukan penyisiran dengan mempertimbangkan kondisi medan, laporan masyarakat, serta hasil pemetaan wilayah rawan yang terdampak bencana hidrometeorologi.
Sementara itu, di Sumatera Utara, operasi SAR dilanjutkan di Kabupaten Tapanuli Tengah, Kabupaten Tapanuli Selatan, dan Kota Sibolga. Wilayah-wilayah tersebut sebelumnya dilaporkan mengalami dampak signifikan akibat cuaca ekstrem, seperti banjir dan tanah longsor, yang memicu laporan korban hilang dari masyarakat.
Adapun di Sumatera Barat, operasi SAR diteruskan di empat wilayah, yakni Kabupaten Agam, Kota Padang Panjang, Kabupaten Padang Pariaman, dan Kabupaten Tanah Datar. Pemerintah daerah bersama tim SAR gabungan terus melakukan koordinasi intensif guna memastikan setiap laporan dari keluarga korban dapat ditindaklanjuti dengan cepat.
Baca Juga :
Selain wilayah yang masih aktif melakukan pencarian, sejumlah kabupaten lain juga berstatus siaga Basarnas. Status siaga ini memungkinkan operasi SAR kembali dibuka sewaktu-waktu apabila terdapat laporan baru dari keluarga atau masyarakat terkait dugaan korban hilang. Pemerintah menilai kesiapsiagaan ini penting untuk menjamin tidak ada laporan yang terlewat.
Proses Identifikasi Ketat dan Sinkronisasi Data
Pemerintah menaruh perhatian besar pada proses identifikasi korban yang ditemukan, terutama apabila jasad ditemukan di wilayah yang berbeda dari lokasi asal laporan. Abdul Muhari menegaskan bahwa setiap korban akan diidentifikasi secara ketat dengan mencocokkan nama, alamat, serta data kependudukan lainnya.
Ia mengatakan korban yang ditemukan di wilayah berbeda bakal tetap diidentifikasi secara ketat berdasarkan nama dan alamat, kemudian dicocokkan dengan data kependudukan untuk memastikan asal daerah korban.
Langkah ini dinilai krusial untuk menjaga keakuratan data nasional dan mencegah terjadinya duplikasi pencatatan korban. Dalam situasi bencana berskala besar, pemerintah menyadari bahwa dinamika di lapangan kerap memunculkan perbedaan data antara laporan awal dan hasil verifikasi lanjutan.
“Proses identifikasi di lapangan sangat dinamis. Ada kasus khusus, misalnya jasad yang ditemukan di area pemakaman dan ternyata merupakan warga yang telah meninggal sebelum bencana. Setelah diverifikasi, data korban akan disesuaikan,” ujarnya.
Verifikasi ulang berbasis kecamatan yang dilakukan pemerintah daerah turut berkontribusi dalam memperbarui data korban. Hasil verifikasi ini menjadi dasar dalam penyesuaian jumlah korban hilang maupun korban meninggal dunia, sehingga data yang disampaikan kepada publik benar-benar mencerminkan kondisi aktual di lapangan.
Data Terbaru Korban dan Komitmen Pemerintah
Berdasarkan perkembangan terbaru, tim gabungan SAR yang dipimpin Basarnas pada Minggu menemukan 66 korban meninggal dunia. Rinciannya, 33 korban ditemukan di Aceh, 19 korban di Sumatera Utara, dan 14 korban di Sumatera Barat. Pemerintah pun menyampaikan belasungkawa mendalam kepada seluruh keluarga korban yang terdampak bencana tersebut.
Pada hari yang sama, tim SAR juga menemukan 10 jasad tambahan, terdiri atas sembilan korban di Aceh dan satu korban di Kabupaten Agam, Sumatera Barat. Dengan penambahan tersebut, total korban meninggal dunia akibat bencana hidrometeorologi di tiga provinsi meningkat dari 1.006 jiwa menjadi 1.016 jiwa.
Dalam kurun waktu sepekan terakhir, jumlah korban hilang mengalami penurunan yang cukup signifikan. Abdul Muhari menyampaikan bahwa angka korban hilang berkurang sebanyak 58 orang, seiring ditemukannya sejumlah korban yang sebelumnya dilaporkan hilang serta hasil verifikasi ulang oleh pemerintah daerah.
“Sementara itu, jumlah korban hilang menurun dari 217 orang menjadi 212 orang, seiring proses identifikasi dan sinkronisasi data kependudukan lintas daerah,” demikian Abdul Muhari.
Pemerintah menegaskan bahwa upaya pencarian dan pendataan korban akan terus dilakukan secara transparan dan akuntabel. Selain fokus pada operasi SAR, pemerintah juga mendorong percepatan pemulihan pascabencana, termasuk pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat terdampak dan perbaikan infrastruktur yang rusak.
Melalui koordinasi yang solid antara BNPB, Basarnas, pemerintah daerah, serta unsur TNI dan Polri, pemerintah berharap seluruh proses penanganan bencana hidrometeorologi ini dapat berjalan optimal. Pemerintah juga mengimbau masyarakat untuk tetap waspada terhadap potensi cuaca ekstrem, sekaligus aktif melaporkan apabila memiliki informasi terkait dugaan korban hilang.
Dengan pendekatan yang terukur, berbasis data, dan mengedepankan kemanusiaan, pemerintah berkomitmen memastikan tidak ada korban yang terabaikan dalam penanganan bencana hidrometeorologi di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat.
