JAKARTA – Program Makan Bergizi Gratis (MBG) selama ini lebih sering disorot dari sisi teknis, mulai dari masalah distribusi hingga kualitas makanan. Namun di balik berbagai polemik tersebut, para pakar menilai MBG sebenarnya menyimpan potensi jauh lebih besar, menjadi penggerak ekonomi daerah.
Guru Besar Ekonomi Pertanian Universitas Nusa Cendana, Kupang, Prof. Dr. Ir. D. Roy Nendissa, menilai cara pandang publik terhadap program ini masih terlalu sempit karena hanya melihatnya sebagai program konsumsi bagi siswa.
“Jika MBG hanya dipahami sebagai program makan, maka yang kita lihat hanyalah piring, menu, dan anggaran. Tetapi jika dilihat dari perspektif ekonomi, MBG adalah pasar raksasa yang dibiayai negara dan berlangsung setiap hari,” kata Roy Nendissa dalam kajiannya, Sabtu (4/4/2026).
Menurutnya, program tersebut berpotensi menjadi mesin ekonomi baru, terutama bagi daerah yang masih menghadapi tantangan kemiskinan dan keterbatasan pasar seperti Nusa Tenggara Timur (NTT).
Program MBG menciptakan permintaan besar untuk berbagai komoditas pangan, mulai dari beras, sayuran, telur, ayam, ikan, hingga buah-buahan. Selain itu, kegiatan ini juga membuka peluang bagi sektor jasa seperti distribusi, pengolahan makanan, hingga tenaga kerja.
Roy menjelaskan, skema pengadaan pangan publik seperti MBG pada dasarnya dapat menjadi pasar institusional yang stabil bagi produsen lokal.
“Setiap program makan sekolah menciptakan permintaan besar untuk pangan dan jasa. Artinya negara sedang membangun pasar yang sangat kuat. Jika dirancang dengan tepat, pasar ini bisa memperkuat rantai nilai lokal dan membuka peluang bagi produsen kecil,” ujarnya.
Dalam konteks NTT, kepastian pasar seperti ini dinilai sangat penting karena selama ini banyak petani dan peternak kesulitan menjual hasil produksinya secara berkelanjutan.
“Petani menanam tetapi tidak tahu ke mana menjual, peternak berproduksi tanpa kontrak pembelian yang jelas. MBG sebenarnya menawarkan sesuatu yang sangat mahal nilainya bagi daerah seperti NTT, yaitu kepastian permintaan,” tambahnya.
Baca Juga :
Jangan Sampai Ekonomi Bocor ke Luar Daerah
Roy juga mengingatkan, potensi ekonomi dari program MBG bisa hilang jika kebutuhan pangan program tersebut justru dipenuhi dari luar daerah. Menurutnya, kondisi tersebut akan membuat manfaat ekonomi tidak dirasakan oleh masyarakat lokal.
“Jika kebutuhan MBG dipenuhi dari luar daerah, maka yang terjadi adalah kebocoran manfaat ekonomi. Anak-anak memang memperoleh makanan, tetapi petani lokal tidak mendapatkan pasar,” jelas Roy.
Sebaliknya, apabila komoditas seperti sayur, telur, ayam, dan bahan pangan lokal lainnya dipasok dari dalam daerah, maka program ini dapat menjadi penggerak ekonomi baru bagi masyarakat.
Roy menegaskan bahwa keberhasilan MBG sebagai penggerak ekonomi sangat bergantung pada kebijakan pemerintah daerah. Pemerintah tidak cukup hanya menjadi pelaksana program, tetapi harus membangun sistem yang menghubungkan produksi lokal dengan kebutuhan program.
“Pemerintah daerah tidak cukup hanya berperan sebagai pembayar program. Pemerintah harus menjadi arsitek sistem yang memastikan produksi lokal masuk dalam rantai pasok MBG,” katanya.
Langkah tersebut dapat dilakukan melalui pemetaan sentra produksi, pengaturan pola tanam, penguatan koperasi, hingga dukungan pembiayaan bagi petani dan pelaku usaha kecil.
Roy juga menilai MBG seharusnya menjadi bagian dari ekosistem ekonomi daerah yang melibatkan berbagai pihak, mulai dari pemerintah, perguruan tinggi, koperasi, hingga dunia usaha.
Perguruan tinggi seperti Universitas Nusa Cendana, misalnya, dapat berperan dalam riset, pelatihan, dan pendampingan petani agar produksi pangan lokal dapat memenuhi kebutuhan program secara berkelanjutan.
“Jika seluruh unsur ini terhubung, MBG tidak lagi sekadar memberi makan siswa, tetapi juga menjadi penggerak ekonomi lokal,” ujarnya.
Investasi Sosial-Ekonomi Jangka Panjang
Roy menilai program MBG sebenarnya merupakan investasi sosial yang memiliki dampak ekonomi luas jika dikelola dengan baik.
Menurutnya, setiap rupiah yang dibelanjakan dalam program tersebut tidak hanya meningkatkan gizi anak-anak, tetapi juga mampu mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat.
“Setiap rupiah yang dibelanjakan untuk kebutuhan makan siswa tidak hanya meningkatkan gizi, tetapi juga dapat mendorong produksi lokal, menggerakkan perdagangan, menciptakan lapangan kerja, memperkuat koperasi, serta meningkatkan pendapatan rumah tangga,” tegasnya.
Ia menambahkan, jika dikelola secara strategis, program MBG dapat menjadi fondasi pembangunan ekonomi pangan lokal yang lebih mandiri di daerah seperti NTT.
“MBG tidak seharusnya dipahami sebagai pengeluaran rutin semata, tetapi sebagai investasi sosial-ekonomi bagi masa depan daerah,” kata Roy.
