Inversi Rencana pemerintah untuk melakukan penyesuaian anggaran program Makan Bergizi Gratis (MBG) tahun 2026, dari pagu awal Rp335 triliun menjadi Rp268 triliun, terus menuai perhatian berbagai pihak.
Anggota Komisi IX DPR RI, Asep Romy Romaya, memberikan catatan krusial bahwa langkah efisiensi sebesar Rp67 triliun tersebut tidak boleh mengorbankan kualitas makanan, kandungan nutrisi, maupun cakupan target sasaran bagi anak-anak sekolah di seluruh pelosok Indonesia.
Asep menegaskan bahwa DPR RI pada prinsipnya memahami niat pemerintah untuk memperbaiki tata kelola dan meningkatkan efisiensi anggaran negara. Namun, ia menekankan bahwa terdapat batasan mutlak yang tidak dapat dikompromikan, yakni standar gizi dan kualitas makanan yang disajikan bagi para penerima manfaat.
Menjaga Integritas Nutrisi di Tengah Efisiensi
Dalam keterangannya pada Kamis (21/5/2026), Asep memaparkan bahwa efisiensi anggaran harus menyasar sektor-sektor yang bersifat teknis dan administratif, bukan menyentuh komponen utama yang berdampak langsung pada mutu pangan.
Menurutnya, pemangkasan anggaran sebaiknya difokuskan pada biaya-biaya pendukung seperti biaya dukungan manajemen, biaya operasional internal, serta optimalisasi rantai distribusi yang selama ini dianggap masih belum efisien.
“Pemangkasan anggaran sebesar Rp67 triliun tersebut harus diarahkan pada komponen biaya teknis. Saya ingatkan kembali, kualitas makanan yang akan didistribusikan tetap harus memenuhi standar nutrisi dan gizi yang telah ditetapkan. Itu adalah batasan mutlak yang tidak boleh dilanggar, meskipun ada tuntutan untuk melakukan efisiensi,” ujar Asep.
Legislator asal Jawa Barat ini menambahkan bahwa efisiensi harus menjadi momentum bagi Badan Gizi Nasional (BGN) untuk melakukan perbaikan tata kelola secara menyeluruh.
Ia khawatir, jika penghematan justru dilakukan dengan mengurangi kualitas bahan baku atau memangkas porsi protein, maka tujuan utama program MBG untuk memerangi stunting dan memperbaiki kualitas gizi nasional akan kehilangan esensinya.
Optimalisasi Rantai Pasok melalui UMKM dan Koperasi Lokal
Salah satu strategi yang didorong oleh Komisi IX untuk menekan biaya operasional tanpa menurunkan kualitas adalah dengan memangkas panjangnya rantai pasok. Asep menyarankan agar Badan Gizi Nasional (BGN) lebih agresif melibatkan ekosistem ekonomi lokal, seperti Koperasi Desa Merah Putih (KDMP), UMKM, kelompok petani, peternak, dan nelayan setempat.
Baca Juga :
“Dengan membeli bahan pangan langsung dari produsen lokal di sekitar lokasi Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), kita bisa menekan biaya logistik dan distribusi secara signifikan. Langkah ini tidak hanya menjadi solusi atas tantangan efisiensi anggaran, tetapi juga memberikan efek ganda (multiplier effect) bagi penguatan ekonomi kerakyatan di tingkat pedesaan,” jelasnya.
Menurut Asep, ketergantungan pada rantai pasok yang terlalu panjang sering kali menjadi penyebab membengkaknya biaya operasional program. Dengan mendekatkan sumber pangan ke titik pelayanan, biaya distribusi dapat dipangkas secara alami tanpa harus mengorbankan kualitas pangan yang disajikan ke meja siswa.
