TANGERANG — Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menunjukkan komando tegas dalam mendorong percepatan swasembada energi nasional. Di hadapan pelaku industri migas nasional dan global, Bahlil secara langsung memerintahkan seluruh Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) serta PT Pertamina (Persero) untuk segera menyerap produksi minyak mentah dari sumur-sumur rakyat yang kini telah dilegalkan pemerintah.
Langkah tersebut diposisikan sebagai strategi akselerasi hulu nasional di era pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, di mana potensi energi tradisional daerah tidak lagi dipandang sebagai sektor pinggiran, melainkan bagian penting penopang target swasembada energi nasional.
Instruksi keras itu disampaikan Bahlil dalam ajang The 50th IPA Convention & Exhibition (Convex) 2026 di ICE BSD, Kabupaten Tangerang, Rabu (20/5/2026).
“Sekarang kita sudah kasih legalisasinya, jadi masyarakat juga sekarang sudah bisa mengambil hasil bumi, minyak dengan baik. Tolong yang sudah dikasih tunjuk itu tolong diambil minyak cepat,” tegas Bahlil.
Pemerintah sebelumnya telah mengambil langkah besar dengan melegalisasi pengelolaan sumur minyak tua oleh masyarakat. Kebijakan ini menjadi titik balik penting setelah selama puluhan tahun aktivitas tersebut kerap dianggap ilegal karena tidak memiliki izin resmi.
Kini, melalui pendekatan baru pemerintah, sumur-sumur rakyat justru dioptimalkan sebagai kekuatan tambahan untuk mendongkrak lifting minyak nasional yang selama ini terus menjadi tantangan besar Indonesia.
Bahlil bahkan secara terbuka meminta seluruh KKKS agar tidak lagi ragu menyerap hasil produksi minyak mentah dari koperasi maupun UMKM pengelola sumur rakyat.
“Saya meminta kepada teman-teman K3S yang telah ditunjuk untuk menerima hasil crude daripada kelompok koperasi maupun UMKM yang di belakang rumahnya ada sumur minyak yang sudah terjadi selama puluhan tahun yang selama ini dikejar-kejar oleh oknum petugas karena memang tidak ada izinnya,” ujarnya.
Tak hanya kepada perusahaan swasta, Bahlil juga memberi peringatan keras kepada Pertamina agar bergerak lebih cepat dalam mengeksekusi kebijakan penyerapan minyak rakyat tersebut.
Baca Juga :
“Ada Pertamina? Saya dengar katanya laporan Pertamina masih lambat-lambat, tolong dipercepat Pertamina, jangan kalian pikir kalian bawa UMKM terus bisa buat lambat-lambat. Ya, ini aku kasih tau baik-baik duluan ini,” kata Bahlil dengan nada tegas.
Sikap tersebut memperlihatkan gaya kepemimpinan Bahlil yang menuntut eksekusi cepat dan hasil nyata di lapangan. Pemerintah ingin memastikan seluruh potensi produksi domestik, termasuk dari sumur-sumur tua rakyat, benar-benar masuk ke rantai pasok energi nasional.
Bagi pemerintah, optimalisasi sumur rakyat bukan semata urusan legalisasi ekonomi masyarakat, melainkan bagian dari agenda strategis memperkuat ketahanan dan kedaulatan energi nasional.
“Bagi negara, berpihak kepada BUMN itu penting. Tapi, jauh lebih penting adalah memikirkan semua kepentingan negara. K3S yang lain juga mempunyai kontribusi yang sama terhadap pembangunan bangsa dan negara di negara kita tercipta,” tandasnya.
Kebijakan ini sekaligus memperlihatkan arah baru tata kelola hulu migas nasional di bawah pemerintahan Prabowo. Energi rakyat kini mulai diintegrasikan ke dalam strategi besar negara demi mengejar target swasembada energi yang menjadi prioritas utama pemerintah.
