Inversi Penunjukan Nanik Sudaryati Deyang sebagai Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) yang baru oleh Presiden Prabowo Subianto mendapatkan respons positif sekaligus ekspektasi tinggi dari Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI.
Anggota Komisi IX DPR RI, Irma Suryani Chaniago, secara khusus mendorong agar kepemimpinan baru ini melakukan evaluasi mendasar terhadap sistem kemitraan dalam operasional Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).
Irma menekankan bahwa prioritas utama Kepala BGN yang baru haruslah mengembalikan program Makan Bergizi Gratis (MBG) ke semangat awal pendiriannya, yaitu sebagai instrumen pemberdayaan ekonomi kerakyatan.
Ia meminta agar masyarakat luas, khususnya pelaku usaha lokal, diberikan kesempatan lebih besar untuk bergabung menjadi mitra SPPG selama mereka mampu memenuhi standar teknis dan higienitas yang ditetapkan.
Evaluasi Kinerja dan Integritas SDM di Lapangan
Dalam keterangannya di Jakarta, Irma menyoroti perlunya pembenahan sistem pengawasan di internal BGN. Menurutnya, masih terdapat oknum-oknum di berbagai jenjang, mulai dari Koordinator Wilayah (Korwil), Kepala Regional (Kareg), hingga Koordinator Kecamatan (Korcam), yang tidak menjalankan tugas sesuai dengan standar operasional prosedur (SOP).
Irma mendesak agar Nanik S. Deyang bersikap tegas dalam melakukan pembersihan terhadap jajaran yang dinilai tidak kompeten atau menyalahgunakan wewenang. Fokus utama penegakan disiplin juga menyasar tiga posisi kunci di setiap SPPG, yakni kepala SPPG, pengawas gizi, dan pengawas keuangan.
“Ketiga elemen ini merupakan garda terdepan dalam menjaga kualitas dan keamanan pangan. Jika mereka bekerja dengan profesional dan sesuai SOP, tentu insiden keracunan yang sempat terjadi di beberapa tempat tidak perlu terjadi. Oleh karena itu, bagi petugas yang terbukti tidak bekerja dengan baik, jangan ragu untuk memberhentikan mereka demi menjamin keamanan gizi anak-anak bangsa,” tegas Irma.
Apresiasi terhadap Fondasi yang Telah Dibangun
Meskipun menuntut perbaikan kinerja yang signifikan, Irma tetap memberikan apresiasi terhadap dedikasi mantan Kepala BGN, Dadan Hindayana. Ia mengakui bahwa membangun ekosistem SPPG yang masif dalam waktu singkat bukanlah perkara mudah. Sejak program dimulai pada awal 2025 hingga Juni 2026, telah berdiri lebih dari 50 persen dari target jumlah SPPG nasional.
“Apa yang dilakukan oleh Bapak Presiden Prabowo Subianto dalam melakukan pergantian pimpinan sudah tepat. Namun, kita juga harus menghargai kerja keras Pak Dadan dan timnya selama hampir dua tahun ini. Membangun ratusan ribu titik dapur pelayanan dengan segala kompleksitas permasalahannya adalah upaya besar yang patut diakui,” tambahnya.
Baca Juga :
Tantangan bagi Kepemimpinan Nanik S. Deyang
Irma menyatakan keyakinannya bahwa Nanik S. Deyang memiliki kapasitas manajerial dan integritas yang cukup untuk memperbaiki kinerja Badan Gizi Nasional.
Tantangan ke depan bagi Nanik tidak hanya sekadar melanjutkan pembangunan infrastruktur dapur, melainkan memastikan bahwa sistem operasional yang berjalan jauh lebih transparan, akuntabel, dan bebas dari praktik-praktik yang merugikan.
Harapan DPR RI terhadap BGN sangat jelas: program MBG harus mampu bertransformasi menjadi program yang mampu menyentuh ekonomi masyarakat di tingkat desa, sembari tetap menjaga standar nutrisi yang ketat.
Kemitraan yang inklusif dengan rakyat diharapkan dapat menumbuhkan rasa memiliki (sense of belonging) masyarakat terhadap program ini, yang pada gilirannya akan memperkuat pengawasan sosial terhadap kualitas makanan yang disalurkan.
Komitmen Menuju Indonesia Emas 2045
Perubahan kepemimpinan di tubuh BGN dipandang sebagai momentum krusial bagi pemerintah untuk mempercepat perbaikan gizi nasional. Dengan dukungan penuh dari legislatif, diharapkan langkah-langkah reformasi yang diambil oleh Kepala BGN yang baru dapat segera diimplementasikan.
Pemerintah dipastikan akan terus mengawal agar setiap porsi makanan bergizi yang disalurkan bukan sekadar memenuhi target kuantitas, tetapi juga mampu memberikan dampak kesehatan jangka panjang bagi siswa, ibu hamil, dan masyarakat rentan lainnya.
Visi Indonesia Emas 2045 yang menargetkan SDM unggul dan berdaya saing tinggi hanya bisa dicapai jika fondasi gizi masyarakat dikelola dengan penuh integritas dan tanggung jawab oleh badan yang kompeten.
