INVERSI.ID – Komisi V DPRD Jawa Barat mempertanyakan rencana pembangunan Sekolah Maung atau Manusia Unggulan yang digagas Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi. Pasalnya, hingga kini belum ada laporan resmi terkait program tersebut dan belum tercantum dalam skema Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Jawa Barat 2026.
Anggota Komisi V DPRD Jawa Barat, Zaini Shofari, menyampaikan bahwa informasi mengenai Sekolah Maung justru pertama kali diketahui legislatif melalui unggahan media sosial pribadi gubernur serta pemberitaan media massa.
Komisi V Pertanyakan Perencanaan Sekolah Maung
Zaini mengungkapkan pihaknya belum pernah menerima penjelasan formal terkait konsep maupun perencanaan pembangunan Sekolah Maung. Ia menyebut istilah dan gagasan sekolah tersebut baru diketahui beberapa hari terakhir.
“Komisi V belum pernah mendengar diksi Sekolah Maung. Baru tahu empat harian yang lalu dari medsos gubernur dan media idenya sudah terlahir. Saya tidak tahu itu masuk perencanaan, atau lagi-lagi ide mendadak gubernur yang sporadis,” ujar Zaini dikonfirmasi di Bandung, Rabu (14/1).
Ia menegaskan pembangunan sekolah baru membutuhkan proses panjang, mulai dari pengadaan lahan hingga pembangunan fisik, yang umumnya memakan waktu bertahun-tahun. Karena itu, Zaini menilai perlu kehati-hatian dalam merancang program besar di sektor pendidikan.
Belum Masuk APBD 2026, Pemprov Diminta Realistis
Zaini menekankan hingga saat ini rencana pembangunan Sekolah Maung belum masuk dalam APBD Jawa Barat 2026. Kondisi tersebut membuatnya menyarankan Pemerintah Provinsi Jawa Barat untuk mengambil langkah yang lebih realistis dan terukur.
Menurutnya, penguatan sekolah yang sudah ada dinilai lebih efektif dibanding membangun sekolah baru dari awal. Ia menyebut masih banyak sekolah menengah atas di Jawa Barat yang memiliki lahan tersisa dan bisa dikembangkan sesuai kebutuhan program unggulan.
“Mending perkuat sekolah yang sudah ada. Di beberapa SMA itu ada yang masih punya lahan 1 sampai 2 hektar sisanya. Itu bisa masuk satu program studi yang Gubernur inginkan,” ucap Zaini.
Ia menambahkan, optimalisasi sekolah eksisting akan memangkas waktu birokrasi serta mempercepat pelaksanaan program dibandingkan harus melalui proses pengadaan lahan dan pembangunan fisik baru.
Baca Juga :
“Belum (masuk APBD 2026). Yang baru itu lama, sekarang beli lahan, tahun depan membangun. Jadi perkuat yang ada, alokasi masuk ke situ,” tuturnya.
Hibah Lahan Disiapkan, DPRD Ingatkan Efisiensi
Meski menyoroti aspek perencanaan dan penganggaran, Zaini membenarkan adanya pergerakan di tingkat daerah terkait rencana Sekolah Maung. Berdasarkan penelusurannya saat kunjungan kerja ke SMAN 1 Pondok Salam, Pemerintah Kabupaten Purwakarta disebut tengah menyiapkan hibah lahan seluas sekitar 9 hektare kepada Pemerintah Provinsi Jawa Barat.
Zaini tetap mengapresiasi visi Gubernur Dedi Mulyadi dalam mendorong lahirnya sekolah unggulan di Jawa Barat. Namun, ia menegaskan efisiensi anggaran harus menjadi pertimbangan utama agar program tersebut dapat berjalan optimal dan berkelanjutan.
“Kami apresiasi itu, mungkin itu jadi salah satu jalan menuju Jabar Istimewa dengan banyaknya sekolah unggulan. Tapi kalau Gubernur punya ide yang lain terus juga anggarannya bisa terselesaikan ya dicoba saja,” kata Zaini menambahkan.
