‎Ekonom USU Soroti Penurunan Inflasi di Wilayah Sumut saat Akhir Tahun

MEDAN, INVERSI – Ekonom dari Universitas Sumatera Utara (USU) Wahyu Ario Pratomo menyoroti penurunan inflasi di wilayah Sumatera Utara (Sumut), menjadi 3,96% pada November 2025.
‎
‎Menurut dia, ini menjadi cermin kinerja kepala daerah dalam menjaga stabilitas harga, meski di sisi bersamaan musibah bencana banjir bandang dan tanah longsor melanda wilayah Sumut pada 25 November 2025.
‎
‎”Dari 4,97% pada Oktober dan 5,32% pada September 2025,” kata Wahyu saat menjadi pembicara di Kantor Gubernur Sumut, Jalan Diponegoro, Medan, dikutip Jumat (12/12/2025).
‎
‎Wahyu berpendapat, tren penurunan inflasi tersebut menunjukkan intervensi Pemerintah Provinsi atau Pemprov Sumut, pemerintah kabupaten/kota, dan pemangku kepentingan lainnya berjalan efektif.
‎
‎“Salah satunya adalah dengan mendatangkan cabai merah dari Jember, Jawa Timur, sebanyak 50 ton kemarin. Ini intervensi yang pintar. Bisa dilihat, inflasi yang tadinya 5,32% pada September 2025 kemudian turun,” tutur Dosen Ekonomi Pembangunan Fakultas Ekonomi dan Bisnis USU ini.
‎
‎Menurut Wahyu, inflasi di Sumut sangat dipengaruhi harga komoditas seperti cabai merah, bawang merah, beras, dan ayam ras.
‎
‎Komoditas tersebut kerap menjadi penyumbang utama inflasi di daerah.
‎
‎“Inflasi juga sebagai ukuran kinerja kepala daerah,” ujarnya.
‎
‎Ia menilai, inflasi dapat dipicu oleh kurangnya produksi terhadap permintaan, serta infrastruktur distribusi yang belum optimal sehingga menimbulkan biaya logistik yang tinggi.
‎
‎Oleh sebab itu, Wahyu menyarankan pemerintah memperkuat kerja sama antarwilayah dengan mengoptimalkan infrastruktur, menjaga stabilitas harga melalui pasar murah dan operasi pasar, meningkatkan produksi komoditas pangan dan hortikultura, serta melakukan mitigasi risiko inflasi sejak dini.
‎
‎Sementara, Kepala Biro Perekonomian Setdaprovsu Poppy Marulita Hutagalung menyampaikan bahwa Pemprov Sumut telah menerapkan strategi 4K yakni Keterjangkauan Harga, Ketersediaan Pasokan, Kelancaran Distribusi, dan Komunikasi Efektif, sebagaimana tercantum dalam Peta Jalan Pengendalian Inflasi Daerah Sumut 2025–2027.
‎
‎“Operasi pasar, sidak pasar dan gudang distributor, monitoring pasokan, serta penguatan tata niaga bahan pokok terus dilakukan. Begitu juga gerakan pangan murah, pembentukan toko pantau inflasi, perluasan Rumah Pangan Kita (RPK), dan penyusunan kajian pengendalian inflasi,” ujar Poppy.
‎
‎Selain itu, Pemprov Sumut juga menggencarkan gerakan menanam dan panen serentak, penguatan infrastruktur, serta peningkatan kerja sama antar daerah.
‎
‎Di sisi bersamaan, peran BUMN/BUMD, UMKM, dan koperasi juga ditingkatkan dalam tata niaga pangan strategis.
‎
‎“Untuk tahun 2026, terdapat pengembangan kawasan produksi padi di Simalungun dan Deli Serdang seluas 2.000 hektare. Kawasan produksi jagung di Simalungun dan Dairi seluas 2.000 hektare, perluasan kawasan produksi cabai juga dilakukan di Simalungun, Dairi, Humbahas, dan Samosir seluas 200 hektare, serta perluasan kawasan produksi bawang merah seluas 200 hektare di Simalungun, Humbahas, Samosir, Dairi,” ucapnya.
‎
‎Diketahui, gerakan tanam dan panen serentak, serta pengembangan kawasan produksi padi, jagung dan cabai ini, merupakan bagian dari Program Jaminan Kestabilan Harga Komoditi Pangan (JASKOP) yang digagas Gubernur Sumut Bobby Nasution bersama Wagub Sumut Surya sebagai penguatan produksi dan distribusi komoditas.