JAKARTA
Industri pers nasional tengah berada pada fase paling menantang dalam sejarah modern. Di tengah tekanan keberlanjutan bisnis, gempuran algoritma platform digital, hingga kemunculan kecerdasan buatan (AI), media dituntut bukan hanya bertahan, tetapi juga pandai berkelit tanpa kehilangan integritas dan nilai kemanusiaan.
Hal tersebut mengemuka dalam diskusi Kaleidoskop Media Massa 2025 yang digelar di Hall Dewan Pers, Jakarta, Selasa (23/12), bagian dari rangkaian Pra Hari Pers Nasional (HPN) 2026. Ketua Umum Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Pusat, Akhmad Munir, menegaskan bahwa disrupsi teknologi telah menguji fondasi industri pers, mulai dari model bisnis hingga independensi redaksi.
“Sepanjang 2025, kehidupan pers benar-benar diuji. Kita diuji dalam mengelola perusahaan pers yang sehat, menjaga independensi, menegakkan kredibilitas, sekaligus tetap setia pada kepentingan publik,” ujar Munir.
Menurut Direktur Utama LKBN Antara itu, tekanan tidak hanya datang dari sisi teknologi, tetapi juga dari realitas ekonomi media yang kian rapuh. Banyak perusahaan pers menghadapi penurunan pendapatan, keterbatasan sumber daya, dan ketergantungan pada platform digital yang dikendalikan algoritma.
Dalam situasi tersebut, Munir mengingatkan agar pers tidak kehilangan jati diri. Ia menekankan bahwa nilai kemanusiaan dan etika jurnalistik harus tetap menjadi jangkar, terutama dalam peliputan bencana dan krisis sosial, seperti banjir bandang dan longsor di sejumlah wilayah Sumatera.
“Kehadiran pers di tengah bencana bukan sekadar soal kecepatan. Pers harus membantu masyarakat tetap berpikir jernih di tengah ketidakpastian melalui informasi yang akurat, terverifikasi, dan berimbang,” katanya.
Ia menegaskan, pemberitaan tidak boleh terjebak pada sensasionalisme visual atau sekadar hitungan korban. “Di balik setiap bencana ada manusia yang terluka, kehilangan, dan trauma. Etika jurnalistik harus menjadi fondasi utama,” tegas Munir.
Sementara itu, Wakil Ketua Dewan Pers Totok Suryanto menilai dominasi media sosial dan platform digital telah menggerus posisi media arus utama. Keterbatasan finansial membuat banyak media tak lagi mampu menempatkan koresponden di daerah, sehingga fungsi kontrol sosial melemah.
Baca Juga :
“Kalau media sosial dilengkapi verifikasi, konfirmasi, dan kode etik, maka media mainstream akan semakin terdesak,” ujarnya.
Anggota Dewan Pakar PWI Pusat Wahyu Muryadi mengungkapkan, tekanan tersebut telah menyebabkan sejumlah media gulung tikar. Meski intervensi negara dinilai perlu untuk menjaga keberlangsungan industri pers, ia mengingatkan adanya risiko terhadap independensi media.
Di sisi lain, Agus Sudibyo, Ketua Bidang Pendidikan PWI Pusat, menyoroti dominasi algoritma platform digital yang semakin menentukan arus informasi publik. Ia menyebut, hingga kini upaya penyelesaian regulasi publisher rights masih menemui jalan buntu.
Namun, sejumlah narasumber menolak bersikap terlalu pesimistis. Ketua Dewan Pakar PWI Pusat Dhimam Abror, bersama Effendi Gazali, dan budayawan Sujiwo Tejo, menilai teknologi bukan akhir dari jurnalisme. Menurut mereka, sejarah menunjukkan media selalu menemukan keseimbangan baru dalam setiap gelombang perubahan.
Menutup diskusi, Akbar Faisal menegaskan, profesi wartawan tengah menghadapi ujian eksistensial. Ia berharap organisasi profesi seperti PWI mampu menjadi fasilitator penguatan kapasitas wartawan agar tetap relevan di era digital.
Munir pun menegaskan komitmen PWI untuk memperkuat profesionalisme, menjaga etika, dan mendorong jurnalisme yang bertanggung jawab.
“Pers Indonesia harus tetap menjadi pilar demokrasi sekaligus pilar kemanusiaan. Di tengah krisis dan disrupsi, pers harus hadir, bertahan, dan menyalakan harapan,” pungkasnya.
