Inversi Keberhasilan pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Provinsi Jawa Tengah mendorong pemerintah pusat menjadikan wilayah tersebut sebagai percontohan nasional (pilot project) dalam penguatan kemitraan lintas sektor.
Program ini mengintegrasikan sektor perikanan, usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), serta Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) guna meningkatkan konsumsi ikan sekaligus memperkuat perekonomian lokal.
Langkah strategis ini diinisiasi oleh Kementerian Koordinator Bidang Pangan sebagai bagian dari upaya optimalisasi implementasi MBG secara menyeluruh. Deputi Bidang Koordinasi Sumber Daya Maritim, Dandy Satria Iswara, menyampaikan bahwa Jawa Tengah menunjukkan kinerja yang sangat baik dalam mendukung program tersebut, baik dari sisi kuantitas maupun kualitas pelaksanaan.
Menurutnya, dukungan pemerintah daerah yang dipimpin Gubernur Ahmad Luthfi menjadi salah satu faktor kunci keberhasilan. Hal ini tercermin dari jumlah SPPG yang terus bertambah, tingkat kepatuhan terhadap standar keamanan pangan, serta keterlibatan aktif UMKM lokal dalam penyediaan bahan baku makanan bergizi.
Data menunjukkan bahwa potensi penerima manfaat MBG di Jawa Tengah mencapai sekitar 9,63 juta jiwa, dari total target nasional sebesar 82,9 juta penerima manfaat. Dengan demikian, kontribusi Jawa Tengah mencapai hampir 11 persen dari total cakupan nasional, menjadikannya salah satu provinsi dengan peran strategis dalam keberhasilan program ini.
Selain itu, sekitar 3.800 unit SPPG telah beroperasi dengan tingkat pencapaian pembangunan mencapai sekitar 97 persen dari target yang ditetapkan. Capaian ini menunjukkan bahwa implementasi program berjalan secara masif, terstruktur, dan terukur.
Dari sisi kualitas, perkembangan yang dicapai juga sangat signifikan. Hampir 2.000 SPPG telah mengantongi Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS), ratusan lainnya telah memiliki sertifikasi halal, serta lebih dari 1.300 tenaga juru masak (chef) telah tersertifikasi.
Bahkan, sejumlah SPPG telah mulai menerapkan standar keamanan pangan berbasis Hazard Analysis Critical Control Point (HACCP) sebagai bagian dari upaya peningkatan mutu layanan.
Kondisi ini menunjukkan bahwa Jawa Tengah tidak hanya unggul dalam jumlah, tetapi juga dalam kualitas dan kesiapan sistem. Hal tersebut menjadi indikator bahwa provinsi ini layak dijadikan model dalam pengembangan program MBG di daerah lain.
Lebih lanjut, Dandy menjelaskan bahwa program MBG merupakan investasi jangka panjang dalam pembangunan sumber daya manusia menuju visi Indonesia Emas 2045. Ia menegaskan bahwa sekitar 70 persen anggaran program digunakan untuk pembelian bahan pangan, sehingga secara langsung memberikan dampak ekonomi kepada masyarakat.
Belanja bahan pangan tersebut mengalir kembali ke sektor produktif, seperti petani, nelayan, dan pelaku UMKM. Dengan demikian, program MBG tidak hanya berfungsi sebagai intervensi gizi, tetapi juga sebagai penggerak ekonomi lokal yang berkelanjutan.
Dalam konteks penguatan rantai pasok, sektor perikanan menjadi salah satu fokus utama. Jawa Tengah dinilai memiliki potensi besar, baik dari perikanan tangkap maupun budidaya. Komoditas seperti ikan lele, nila, patin, tongkol, dan tuna menjadi sumber protein yang terjangkau, melimpah, serta bernilai gizi tinggi.
Pemerintah mendorong agar ikan tidak hanya dijadikan sebagai menu pelengkap, tetapi menjadi menu utama dalam penyajian makanan MBG. Hal ini diharapkan dapat meningkatkan konsumsi ikan di masyarakat sekaligus mendukung ketahanan pangan berbasis sumber daya lokal.
Dukungan infrastruktur di Jawa Tengah juga dinilai sangat memadai. Lebih dari 8.500 koperasi desa dan kelurahan Merah Putih telah terbentuk, dengan sekitar 6.200 di antaranya telah beroperasi secara aktif. Ekosistem ini berperan penting dalam menghubungkan rantai produksi pangan dengan kebutuhan SPPG, sehingga distribusi bahan baku menjadi lebih efisien.
Selain itu, pemerintah juga mengembangkan program Kampung Nelayan Merah Putih di sejumlah wilayah, seperti Jepara, Pati, Kebumen, dan Purworejo. Secara nasional, telah dibangun puluhan kampung nelayan, dengan target pengembangan yang terus meningkat di masa mendatang.
Penguatan sektor perikanan juga dilakukan melalui inovasi budidaya, seperti sistem bioflok tematik yang telah diterapkan di beberapa daerah, termasuk Batang, Kendal, Magelang, Kabupaten Semarang, dan Boyolali. Pendekatan ini memperkuat sektor hulu sehingga mampu mendukung kebutuhan bahan baku secara berkelanjutan.
Di sisi lain, pelaku UMKM menyambut positif penguatan kemitraan ini. Salah satu pelaku usaha olahan ikan nila asal Banyumas, Sri Narsih, mengungkapkan bahwa produknya mulai dilirik sebagai bagian dari menu SPPG. Produk olahan seperti nila krispi dinilai praktis, tahan lama, serta sesuai untuk distribusi dalam skala besar.
Peningkatan permintaan tersebut mendorong pelaku usaha untuk memperluas pasokan bahan baku dari berbagai daerah di Jawa Tengah. Hal ini menunjukkan bahwa program MBG mampu membuka peluang pasar baru sekaligus meningkatkan pendapatan pelaku UMKM.
Sementara itu, Pelaksana Tugas Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretaris Daerah Jawa Tengah, Hanung Triyono, menegaskan bahwa potensi perikanan di wilayahnya sangat besar karena didukung oleh garis pantai di bagian utara dan selatan.
Ia menilai bahwa program MBG menjadi momentum strategis untuk mendorong peningkatan konsumsi ikan sekaligus mempercepat hilirisasi produk perikanan. Melalui sinergi antara nelayan, pembudidaya, UMKM, dan SPPG, diharapkan tercipta nilai tambah yang signifikan bagi sektor perikanan.
Lebih jauh, sinergi tersebut juga berkontribusi dalam meningkatkan kualitas gizi masyarakat, memperkuat ekonomi lokal, serta menciptakan sistem pangan yang lebih berdaya saing dan berkelanjutan.
Secara keseluruhan, keberhasilan implementasi MBG di Jawa Tengah menunjukkan bahwa kolaborasi lintas sektor merupakan kunci utama dalam mencapai tujuan program. Dengan pendekatan yang terintegrasi, berbasis potensi lokal, serta didukung oleh infrastruktur yang kuat, program ini mampu memberikan dampak yang luas, baik dari sisi kesehatan masyarakat maupun pertumbuhan ekonomi daerah.
Ke depan, model yang diterapkan di Jawa Tengah diharapkan dapat direplikasi di berbagai daerah lain di Indonesia. Dengan demikian, manfaat program MBG dapat dirasakan secara merata oleh seluruh masyarakat, sekaligus menjadi fondasi dalam membangun generasi Indonesia yang sehat, produktif, dan berdaya saing tinggi.