SURABAYA, INVERSI – Komitmen Pemerintah Provinsi Jawa Timur dalam pemenuhan akses pendidikan mendapatkan apresiasi dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).
Melalui Direktorat Jenderal Bina Pembangunan Daerah, Kementerian Dalam Negeri, Pemprov Jatim mendapatkan penghargaan tersebut saat peluncuran Program Bantuan Biaya Pendidikan Peserta Didik Prasejahtera Tahun 2025 di Surabaya.
Direktur SUPD IV Ditjen Bina Pembangunan Daerah Kemendagri, Paudah, menyebut Jawa Timur menjadi provinsi yang dinilai serius memastikan anak usia sekolah tetap berada di bangku pendidikan.
“Atas nama Kementerian Dalam Negeri kami mengucapkan apresiasi terutama program memberikan bantuan kepada peserta pendidikan agar bisa terus belajar,” ujarnya dikutip, Kamis (11/12/2025).
Paudah menambahkan bahwa Jawa Timur merupakan satu-satunya provinsi yang telah menyelesaikan dokumen rencana anak tidak sekolah.
Ia menyebut keberhasilan tersebut lahir dari kolaborasi kuat antara pemerintah pusat, daerah, dan ekosistem pendidikan.
Menurutnya, pemenuhan hak pendidikan di Jawa Timur berjalan sangat baik sehingga tidak ada masyarakat yang terhambat memperoleh pendidikan dasar.
“Apresiasi terhadap komitmen tinggi dari Provinsi Jatim sehingga pendidikan hak dasar seluruh warga bisa dilaksanakan,” ucapnya.
Kepala Dinas Pendidikan Jawa Timur, Aries Agung Paewai, menyampaikan bahwa sebanyak 48.077 siswa SMA, SMK, dan SLB dari keluarga desil 1 dan 2 akan menerima bantuan. Setiap siswa memperoleh Rp1 juta yang ditransfer melalui virtual account.
Baca Juga :
Dana tersebut dapat digunakan untuk membeli seragam, buku, alat tulis, sepatu, paket data, hingga biaya transportasi.
Aries menegaskan adanya aturan pembatalan bantuan jika siswa putus sekolah, meninggal, terlibat kriminal, atau menikah dini.
Selain peluncuran bantuan, acara juga diisi penyerahan dokumen rencana aksi penanganan anak tidak sekolah dari Kemendagri kepada Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa sebagai dasar penguatan kebijakan pendidikan di daerah.
