Jakarta – Kementerian Keuangan (Kemenkeu) menegaskan komitmennya untuk mendukung pemerintah daerah dalam mengoptimalkan pengelolaan aset-aset infrastruktur olahraga, termasuk melalui skema kerja sama dengan sektor swasta.
Penegasan tersebut disampaikan Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan Kemenkeu, Askolani, saat menjadi pembicara pada forum utama Indonesia Sports Summit (ISS) 2025 bertema Collaborative Development for a Sustainable Sports Ecosystem, Sabtu (6/12).
Dalam diskusi yang dipandu Elvira Khairunnisa itu, Askolani memaparkan bahwa pengelolaan aset olahraga masih menjadi tantangan di sejumlah daerah. Ia menyoroti perlunya pendekatan pembiayaan yang lebih modern, serta mekanisme kolaborasi yang efektif antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan sektor swasta.
“Ada tiga stakeholder yang harus kolaborasi. Satu adalah pusat, kedua yaitu pemda, ketiga pihak swasta,” ujar Askolani sembari menekankan pentingnya sinergi lintas pihak untuk memaksimalkan manfaat aset infrastruktur olahraga.
Askolani mencontohkan pembangunan 22 stadion oleh pemerintah pusat secara tahun jamak yang hampir seluruhnya selesai pada 2025. Ia menilai bahwa tahap berikutnya yang tidak kalah penting adalah bagaimana pengelolaan stadion-stadion tersebut setelah diserahterimakan kepada daerah.
“Kita bisa melihat stadion-stadion yang sudah jadi, bagaimana kemudian kolaborasi antara pusat, pemda dan swasta menjadi hal sangat penting. Kami di Kemenkeu siap untuk menilai aset itu kalau kemudian mau kita kerja samakan dengan swasta,” jelasnya.
Menurutnya, pemeliharaan aset yang kerap menjadi beban pemerintah daerah dapat diperingan dengan melibatkan pihak swasta. Ia menilai aset stadion memiliki potensi besar untuk diselenggarakan berbagai kegiatan, termasuk kegiatan kebudayaan atau aktivitas sosial masyarakat.
“Kami yakin dari aset-aset stadion itu banyak sekali event yang bisa dibuat. Bisa untuk kesenian, bisa untuk aktivitas masyarakat,” kata Askolani. Ia menambahkan bahwa sektor swasta memiliki kemampuan lebih dalam memanfaatkan nilai ekonomi aset, sehingga kemitraan menjadi solusi strategis yang saling menguntungkan.
Kemenkeu, lanjutnya, siap memberikan dukungan melalui penilaian aset, pendampingan kerja sama, hingga fasilitas fiskal. Ia mencontohkan beberapa model kolaborasi yang sudah berjalan, seperti pengelolaan Gelora Bung Karno (GBK) serta dukungan fiskal untuk kawasan Sirkuit Mandalika yang memperoleh fasilitas perpajakan.
Baca Juga :
“Dalam sisi pendanaan pusat, kita bisa bantu dalam hal asetnya, appraisalnya, dan kita bisa bantu dalam bentuk insentif fiskalnya. Ini yang menurut kami bisa dimanfaatkan oleh pemda kemudian bisa kerja sama dengan swasta,” jelasnya.
Askolani menyampaikan bahwa kolaborasi semacam ini dapat memberikan efek berganda bagi berbagai sektor, mulai dari pariwisata, ekonomi, bisnis, kesehatan, hingga peningkatan produktivitas generasi muda. Ia menilai bahwa praktik serupa yang diterapkan secara nasional dapat menjadi sumber pertumbuhan ekonomi baru.
Karena itu, Kemenkeu menilai ISS 2025 sebagai forum strategis untuk mempertemukan pemangku kepentingan dan mendorong keterlibatan aktif pemerintah daerah dan swasta dalam ekosistem olahraga nasional. “Apa yang dibicarakan bukan hanya sebatas diskusi tetapi menjadi langkah strategis yang penting,” ujar Askolani.
Ia juga menyoroti pengalaman Kemenpora dalam menghubungkan pemerintah dengan sektor swasta, termasuk keberhasilan pengelolaan GBK yang dapat menjadi contoh bagi daerah lain. “GBK yang sudah bisa menghasilkan profit, itu bisa dicontoh di tempat-tempat lain di Indonesia,” pungkasnya.
