Inversi Badan Gizi Nasional (BGN) secara resmi memberikan klarifikasi tegas terkait narasi keliru yang beredar luas di berbagai platform media sosial mengenai dugaan pemberhentian sepihak seorang siswa di SDN 01 Banjaranyar, Kabupaten Pemalang.
Koordinator Regional BGN Jawa Tengah, Reza Mahendra, membantah dengan keras tuduhan bahwa siswa tersebut dikeluarkan dari sekolah sebagai bentuk intimidasi atas kritik orang tua terhadap Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Reza menegaskan bahwa narasi “siswa dikeluarkan” adalah disinformasi yang tidak memiliki landasan faktual.
Hingga saat ini, status keanggotaan siswa tersebut sebagai peserta didik di SDN 01 Banjaranyar masih aktif dan sah secara administratif. Konflik yang terjadi merupakan akumulasi dari kesalahpahaman komunikasi antara wali murid dan pihak sekolah, yang kemudian mengalami distorsi informasi saat berkembang di ruang publik.
Pihak sekolah, dengan pendampingan aparat setempat, telah menempuh jalur dialog untuk memberikan edukasi mengenai mekanisme anggaran MBG, namun proses tersebut mengalami kendala dalam tataran implementasi di lapangan.
Distorsi Narasi dari Isu LKS hingga MBG
Berdasarkan penelusuran dokumen lapangan dan data kronologis, isu ini pertama kali muncul pada 27 Januari 2026, yang berawal dari ketidakpuasan wali murid terhadap sejumlah kebijakan sekolah, termasuk pengadaan Lembar Kerja Siswa (LKS) dan iuran infaq. Dinamika tersebut kemudian berkembang menjadi kritik terhadap Program MBG saat memasuki periode bulan suci Ramadan.
Ketidaksepahaman tersebut dipicu oleh mispersepsi wali murid mengenai struktur harga menu. Wali murid memiliki asumsi bahwa nominal paket MBG adalah Rp15.000 per porsi, padahal regulasi teknis menetapkan tarif sebesar Rp8.000 untuk porsi kecil dan Rp10.000 untuk porsi besar.
Meskipun sekolah telah berupaya melakukan pemanggilan dan memberikan penjelasan mengenai pagu anggaran yang berlaku, siswa yang bersangkutan justru tidak lagi mengikuti kegiatan belajar mengajar pasca-pertemuan tersebut.
Situasi kian memanas ketika narasi di media sosial bergeser dari kritik kebijakan menjadi tuduhan perundungan (bullying) oleh pihak sekolah. Pihak sekolah mengklaim telah berupaya persuasif untuk membujuk orang tua agar anak kembali ke sekolah, namun langkah tersebut tidak membuahkan hasil. Akibat kebuntuan komunikasi, kasus ini kemudian beralih ke ranah hukum.
Proses Penegakan Hukum dan Investigasi Objektif
Dalam menanggapi tuduhan perundungan, pihak sekolah telah menjalani serangkaian proses pemeriksaan intensif di Polres Pemalang. Sejauh ini, pihak penyidik telah melakukan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) sebanyak enam kali guna menguji kebenaran dugaan intimidasi. Fokus utama investigasi ini adalah untuk membedakan antara kritik kebijakan yang sah dengan isu perundungan yang dituduhkan.
Baca Juga :
“Penting untuk ditekankan bahwa fokus pemeriksaan di kepolisian adalah mengenai dugaan perundungan, bukan mengenai kritik terhadap program MBG. Kami sangat menghargai masukan dan kritik konstruktif masyarakat sebagai bagian dari evaluasi program, namun kami juga harus melindungi integritas institusi pendidikan dari tuduhan yang tidak terbukti kebenarannya,” ujar perwakilan SPPG Pemalang Randudongkal 2.
Saat ini, pendampingan hukum bagi pihak sekolah tengah berlangsung dengan melibatkan kuasa hukum tingkat provinsi guna memastikan proses penyelesaian kasus berjalan secara transparan dan objektif.
MBG di Lapangan: Antusiasme Siswa di Tengah Polemik
Di balik polemik yang terjadi, Kepala SDN 01 Banjaranyar, Sri Umbartiningsih, memberikan kesaksian mengenai realitas pelaksanaan MBG di lingkungan sekolahnya. Berdasarkan observasi harian, program ini justru mendapatkan respons yang sangat positif dari mayoritas peserta didik.
Tingginya antusiasme siswa dibuktikan dengan pola perilaku mereka yang menantikan jadwal pembagian makanan, bahkan kerap menunjukkan inisiatif untuk mengonsumsi porsi milik rekan yang tidak hadir di sekolah.
Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Pemalang Randudongkal 2, yang mulai beroperasi sejak 1 September 2025, saat ini melayani kebutuhan gizi 3.608 penerima manfaat. Pihak SPPG berkomitmen untuk menjadikan kasus ini sebagai momentum evaluasi layanan guna meningkatkan kualitas menu dan memperkuat sistem komunikasi dengan orang tua murid.
“Kami menyadari bahwa keberhasilan program ini sangat bergantung pada kepercayaan publik. Oleh karena itu, peningkatan kualitas menu dan transparansi anggaran akan terus kami prioritaskan,” tambah pihak SPPG.
Kedewasaan Berdemokrasi dan Perlindungan Hak Anak
Kasus di Pemalang ini menjadi pengingat penting bagi seluruh pemangku kepentingan mengenai bahaya disinformasi dalam ekosistem pendidikan. Narasi yang tidak terverifikasi dapat mengganggu proses pembelajaran dan merugikan masa depan anak.
Pemerintah, dalam hal ini BGN, menekankan bahwa ruang untuk kritik terhadap program nasional selalu terbuka melalui jalur yang benar, selama kritik tersebut didasarkan pada fakta yang objektif dan tidak bertujuan untuk menyebarkan kebencian.
Kedepannya, BGN menginstruksikan seluruh unit SPPG di Indonesia untuk proaktif dalam melakukan sosialisasi pagu anggaran dan standar operasional gizi kepada orang tua siswa melalui komite sekolah.
Langkah ini krusial untuk mencegah terjadinya mispersepsi serupa di masa depan. Fokus utama negara tetaplah pada pemenuhan hak gizi anak-anak Indonesia yang sehat dan cerdas.
Dengan memastikan setiap tahapan program dijalankan secara transparan, akuntabel, dan berbasis komunikasi dua arah yang baik, diharapkan Program Makan Bergizi Gratis dapat berjalan optimal dan memberikan manfaat jangka panjang bagi peningkatan kualitas sumber daya manusia nasional dalam menyongsong Indonesia Emas 2045.
