Inversi Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang digulirkan pemerintah pusat terbukti memberikan dampak sosiologis dan ekonomi yang signifikan, khususnya bagi keluarga dari kelompok sosial ekonomi menengah ke bawah.
Temuan ini tertuang dalam laporan riset mendalam yang dilakukan oleh Pusat Kajian Sosiologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Universitas Indonesia (UI) pada Maret 2026. Penelitian yang mencakup lima wilayah kabupaten/kota tersebut menyoroti bagaimana intervensi gizi nasional ini berinteraksi dengan dinamika ekonomi rumah tangga masyarakat di berbagai daerah.
Data riset yang dikumpulkan sepanjang Oktober hingga Desember 2025 di Kota Kupang, Kota Depok, Kabupaten Sukabumi, Kabupaten Garut, dan Kabupaten Pesisir Selatan melibatkan 1.267 responden.
Hasilnya, program ini mendapatkan tingkat penerimaan (acceptance rate) yang sangat tinggi dari kelompok masyarakat prasejahtera. Sebanyak 85,8 persen siswa dari kelas sosial ekonomi bawah tercatat secara konsisten menghabiskan porsi makanan yang disediakan, menunjukkan bahwa program ini berhasil menjadi jaring pengaman nutrisi yang relevan di sekolah.
Dampak Ekonomi Rumah Tangga dan Mitigasi Kerawanan Pangan
Dosen dan peneliti sosiologi FISIP UI, Hari Nugroho, dalam keterangannya mengungkapkan bahwa Program MBG telah menjadi instrumen strategis yang meringankan beban finansial keluarga. Bagi kelompok menengah ke bawah, program ini bukan sekadar urusan pemenuhan asupan kalori, melainkan juga bentuk subsidi tidak langsung yang efektif.
“Data kami menunjukkan bahwa semakin rendah kelas sosial siswa, semakin tinggi tingkat penerimaan mereka terhadap program ini. Orang tua memberikan penilaian positif karena MBG meringankan pengeluaran harian, menghemat uang saku anak, membantu orang tua yang memiliki keterbatasan waktu untuk menyiapkan bekal, serta secara nyata mencegah anak mengalami kerawanan pangan selama berada di lingkungan sekolah,” ujar Hari.
Secara sosiologis, temuan ini mengonfirmasi bahwa program intervensi gizi memiliki fungsi ganda: sebagai upaya perbaikan kesehatan jangka panjang sekaligus stimulus ekonomi rumah tangga melalui efisiensi pola pengeluaran.
Risiko Sentralisasi Kebijakan
Namun demikian, di balik tingginya respons positif masyarakat, riset UI menyoroti berbagai tantangan struktural yang perlu segera dibenahi. Salah satu temuan yang paling menonjol adalah masih adanya ketimpangan antara desain kebijakan yang bersifat top-down dengan realitas kebutuhan di tingkat daerah.
Peneliti mencatat bahwa standardisasi Prosedur Operasional Standar (SOP), petunjuk teknis, hingga siklus menu nasional yang diatur secara terpusat oleh Badan Gizi Nasional (BGN) dinilai kurang fleksibel.
Baca Juga :
Pengelola dapur di daerah sering kali mengalami kendala karena tidak memiliki ruang untuk menyesuaikan menu dengan ketersediaan bahan pangan lokal atau preferensi selera siswa setempat. Struktur komando yang hierarkis dan kaku ini menyulitkan inovasi di tingkat tapak.
Tantangan Distribusi, Higienitas, dan Kualitas Organoleptik
Selain persoalan desain kebijakan, efektivitas distribusi menjadi catatan kritis dalam riset tersebut. Sebanyak 73,3 persen sekolah yang menjadi sampel survei melaporkan pernah mengalami kendala operasional, terutama keterlambatan pengiriman makanan.
Dampaknya sangat fatal terhadap kualitas organoleptik makanan: sekitar 59 persen siswa mengaku makanan yang mereka terima memiliki suhu yang tidak konsisten—”kadang hangat, kadang dingin.”
Lebih mengkhawatirkan lagi, sebanyak 19 persen siswa mengaku pernah mengalami keluhan kesehatan ringan seperti sakit perut atau mual pasca-mengonsumsi makanan program. Persoalan kebosanan terhadap menu yang disajikan juga menjadi catatan penting, di mana sebagian besar siswa mulai menunjukkan tanda-tanda kejenuhan terhadap siklus menu yang monoton.
Tingkat sisa makanan (food waste) menjadi indikator efisiensi yang perlu diperhatikan. Sayur menjadi jenis makanan yang paling sering tersisa, dengan persentase mencapai 77,9 persen.
Alasan utama siswa tidak menghabiskan makanan adalah rasa yang kurang sesuai selera, mencapai 55,9 persen. “Temuan ini menunjukkan bahwa upaya pemenuhan gizi seimbang belum sepenuhnya optimal karena komposisi nutrisi tidak akan memberikan dampak kesehatan jika makanan tidak dikonsumsi secara penuh oleh siswa,” tegas Hari.
Rekomendasi Kebijakan: Menuju Pendekatan yang Lebih Inklusif
Sebagai upaya untuk memastikan keberlanjutan dan keberhasilan Program MBG, tim peneliti UI merekomendasikan adanya perbaikan secara komprehensif. Perubahan yang diusulkan meliputi:
- Penajaman Prioritas Penerima Manfaat: Melakukan pemetaan ulang terhadap kelompok sasaran agar intervensi lebih tepat sasaran bagi mereka yang paling membutuhkan (targeted universalism).
- Desentralisasi Tata Kelola: Memberikan ruang bagi pemerintah daerah dan pengelola dapur lokal untuk melakukan penyesuaian menu berbasis kearifan lokal (local wisdom), guna meningkatkan selera makan siswa sekaligus menggerakkan ekonomi petani sekitar.
- Peningkatan Kualitas Rantai Distribusi: Memperpendek rantai pasok untuk menjamin kesegaran dan suhu makanan tetap ideal sampai di tangan siswa, serta memperketat pengawasan higienitas untuk mencegah kasus gangguan pencernaan.
- Evaluasi Berkelanjutan: Membangun mekanisme umpan balik yang lebih inklusif dengan melibatkan siswa, guru, dan orang tua dalam penyusunan siklus menu secara berkala.
Riset ini menegaskan bahwa Program MBG memiliki potensi yang sangat besar bagi masa depan modal manusia Indonesia. Namun, keberhasilannya akan sangat ditentukan oleh kemauan pemerintah untuk melakukan koreksi kebijakan, meninggalkan pola sentralisasi yang kaku, dan beralih ke pendekatan yang lebih adaptif, partisipatif, serta berbasis pada kebutuhan riil di setiap daerah.
Integrasi antara niat baik kebijakan nasional dengan presisi eksekusi di lapangan adalah kunci utama untuk mewujudkan generasi yang sehat dan tangguh menuju Indonesia Emas 2045.
