Jakarta, inversi.id – Panggung diplomasi internasional Indonesia kembali menjadi sorotan. Tak lama setelah menyelesaikan kunjungan kenegaraan ke Australia, Presiden Prabowo Subianto langsung menyambut kedatangan Raja Yordania, Abdullah II ibn Al Hussein di Jakarta Jumat (14/11/2025). Pertemuan ini menegaskan ambisi Indonesia memperkuat kerja sama strategis, baik di bidang ekonomi maupun militer, terutama terkait misi perdamaian di Gaza.
Kedatangan Raja Abdullah II disambut dengan penuh kehormatan oleh Prabowo di Pangkalan Udara Halim Perdanakusuma, menunjukkan kedekatan personal sekaligus diplomatis antara kedua pemimpin.
Dalam dialog bilateral di Istana Negara, Prabowo dan Raja Abdullah membahas rencana kerja sama di pendidikan, teknologi, pertanian, hingga pertahanan.
Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin juga menegaskan telah ditandatangani MoU pertahanan sebagai bagian dari perkuatan aliansi kedua negara.
Salah satu hasil paling ambisius dari pertemuan ini adalah komitmen Indonesia untuk menyiapkan hingga 20.000 prajurit sebagai bagian dari pasukan internasional stabilisasi di Gaza.
Menhan Sjafrie Sjamsoeddin menjelaskan bahwa pasukan ini akan difokuskan pada tugas kemanusiaan — terutama di sektor kesehatan dan konstruksi — bukan sebagai kekuatan tempur koersif.
“Kami telah menyiapkan maksimal 20.000 prajurit, namun spesifikasinya akan berfokus pada sektor kesehatan dan konstruksi,” kata Sjafrie Sjamsoeddin kepada wartawan, Jumat (14/11). “Kami masih menunggu keputusan lebih lanjut terkait aksi perdamaian di Gaza.”
Ia juga mengungkap dua jalur potensial untuk pengiriman: melalui mandat PBB, atau melalui organisasi internasional lain yang diinisiasi bersama negara-negara Arab seperti Yordania, Arab Saudi, Mesir, Qatar, dan Uni Emirat Arab. Menurut Sjafrie, keputusan akhir akan sangat bergantung pada persetujuan bersama dan kesepakatan multilateral.
Menteri Luar Negeri Sugiono menyatakan bahwa Indonesia berkoordinasi secara intensif dengan Yordania terkait rencana pengiriman pasukan tersebut. Dalam pernyataannya, ia menyebut bahwa langkah ini masih menunggu “restu internasional” sebelum benar-benar dieksekusi.
