INVERSI.ID – Ledakan yang terjadi di SMAN 72 Jakarta Utara pada Jumat (7/11) bikin publik geger. Insiden ini cepat banget naik jadi headline dan akhirnya memicu berbagai spekulasi. Salah satu reaksi tercepat datang dalam bentuk wacana pembatasan game online, yang dianggap punya pengaruh terhadap perilaku anak-anak. Tapi bener nggak sih game memang harus disalahkan?
Sekretaris Komisi E DPRD DKI Jakarta, Justin Adrian Untayana, punya pandangan berbeda. Menurutnya, menyalahkan game online setiap kali ada kasus kekerasan hanya menunjukkan reaksi yang reaktif dan kurang mendalam. Buat Justin, narasi menyalahkan game hanyalah cara instan mencari kambing hitam.
“Kalau ada penusukan dan tidak ada gim, kemungkinan film lah yang disalahkan. Tapi, sekarang ada gim, maka gim disalahkan untuk kejadian seperti ini,” kata Justin di Jakarta, Jumat.
Pernyataan Justin ini langsung memantik diskusi soal siapa sebenarnya yang harus bertanggung jawab ketika terjadi tindakan kriminal oleh anak di bawah umur. Dan di titik inilah peran keluarga, terutama orang tua, benar-benar jadi sorotan.
Peran Orang Tua yang Sering Hilang dari Perdebatan
Ketika muncul kasus kekerasan yang melibatkan remaja, perhatian publik sering kali mengarah ke faktor-faktor eksternal: lingkungan pergaulan, film, media sosial, bahkan game online. Padahal, menurut Justin, justru orang tualah yang harus lebih dulu dipertanyakan.
Justin menegaskan bahwa anak-anak masih sepenuhnya berada dalam pengawasan orang tua. Karena itu, jika terjadi kekerasan atau tindakan melanggar hukum oleh anak di bawah umur, tanggung jawab utamanya tidak seharusnya dialihkan ke perusahaan game atau platform teknologi.
“Kalau ada pelanggaran hukum oleh anak bawah umur, maka sebenarnya orang tua yang harus bertanggung jawab. Karena anak tersebut masih sepenuhnya di bawah perwaliannya,” ujarnya.
Dalam pandangan Justin, perusahaan game bukanlah penjaga anak. Mereka menyediakan hiburan, bukan menjadi pengasuh digital yang harus memantau tiap perilaku penggunanya. Masyarakat sering lupa bahwa karakter dan pola perilaku seorang anak dibentuk pertama kali di rumah. Orang tua punya peran besar dalam membangun batasan, aturan, serta nilai yang mereka tanamkan.
Justin bahkan menyebut bahwa ia sudah banyak menyaksikan kasus penelantaran anak yang kemudian berujung pada kenakalan, hingga tindakan kekerasan. Pola ini berulang di banyak tempat: kurangnya kehadiran orang tua membuat anak mencari pelarian, kadang ke lingkungan yang salah atau aktivitas yang tidak terpantau.
Baca Juga :
Di era digital sekarang, pengawasan bukan hanya soal memeriksa teman bermain di lingkungan rumah, tetapi juga siapa yang mereka akses, ajak ngobrol, atau konsumsi secara online. Mulai dari aplikasi chat, direct message, sampai fitur-fitur media sosial lainnya, semua bisa mempengaruhi cara anak berpikir dan bersikap.
Pada era modern ini, orang tua juga harus mengecek aktivitas anak-anaknya di dunia maya, seperti di handphone, direct message, dan fitur-fitur media sosial yang lainnya.
Menurut Justin, ketika ada kesalahan yang dilakukan anak, orang tua perlu hadir dalam pengawasan dan pembinaan, bukan malah melepas tanggung jawab dan menyalahkan faktor eksternal. Sikap abai terhadap anak-anak, lanjut Justin, justru bisa digolongkan sebagai bentuk kelalaian yang memiliki konsekuensi hukum.
“Sikap abai terhadap anak-anak merupakan kesalahan yang patut dimintakan pertanggungjawaban kepada para orang tua. Dalam hukum pidana sekalipun, kelalaian yang mengakibatkan celaka/ melayangnya nyawa dapat dipidana,” katanya.
Perlukah Pemerintah Mengatur Pertanggungjawaban Hukum Orang Tua?
Dari semua kritik dan keprihatinannya, Justin menyampaikan satu usulan penting: pemerintah sebaiknya mulai memikirkan regulasi yang menempatkan orang tua sebagai pihak yang bertanggung jawab atas perilaku anak di bawah umur. Menurutnya, wacana pembatasan game justru mengalihkan fokus dari akar masalah utama.
Untuk itu, kata Justin, sebaiknya pemerintah pusat mulai memikirkan hukum pertanggungjawaban orang tua atas kenakalan atau bahkan kejahatan-kejahatan anak di bawah umur, dibandingkan dengan menyasar para developer game.
Kalau usulan ini dibahas lebih dalam, sebenarnya cukup masuk akal. Regulasi yang jelas bisa membuat orang tua lebih sadar akan pentingnya pengawasan dan peran mereka dalam perkembangan anak. Bukan sekadar memantau kegiatan sehari-hari, orang tua juga perlu memahami tren digital yang sedang berkembang, termasuk game online yang kini jadi bagian penting dari kehidupan remaja.
Game online sendiri sebenarnya tidak selalu memberikan dampak buruk. Banyak penelitian menunjukkan manfaat seperti peningkatan kemampuan problem solving, kreativitas, hingga kolaborasi dalam tim. Masalah justru muncul ketika anak bermain tanpa batasan, tanpa pengawasan, atau menjadikan game sebagai pelarian dari kondisi keluarga yang tidak harmonis.
Dengan regulasi yang tepat, tanggung jawab pengawasan bisa lebih jelas: pengembang game mengurus konten, pemerintah mengatur kebijakan, dan orang tua memantau perilaku anak. Kombinasi ini bisa jadi ekosistem yang sehat bagi perkembangan remaja di era digital.
