Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko memastikan tak ada pembicaraan politik dalam kunjungan aliansi kepala desa ke Istana Kepresidenan menemui Presiden Joko Widodo beberapa waktu lalu.
Moeldoko menyatakan audiensi aliansi kepala desa ke Istana untuk beraudiensi terkait revisi Undang-Undang Desa. Moeldoko menekankan pertemuan aliansi kepala desa dengan Presiden Joko Widodo itu dalam rangka revisi Undang Undang Desa.
“Intinya ini bentuk audiensi. Bapak Presiden menerima semua pihak audiensi. Tapi yang jelas konteksnya itu dalam rangka revisi Undang-Undang Desa,” kata Moeldoko di Jakarta, Rabu.
Moeldoko menguraikan keinginan aliansi kepala desa adalah perpanjang masa jabatan kepala desa dari enam tahun menjadi sembilan tahun. Kemudian mereka meminta tetap bisa ikutan pemilihan hingga dua kali masa jabatan.
Pada Jumat, 29 Desember 2023, Presiden Joko Widodo menerima aliansi kepala desa yang terdiri dari berbagai asosiasi, di Istana Kepresidenan Jakarta, untuk membahas perkembangan revisi Undang-Undang Desa.
“Kami bertemu dengan Presiden (Jokowi) kaitannya membahas revisi Undang-Undang Desa, Nomor 6 Tahun 2014. Kami ingin menanyakan kepada beliau langsung bagaimana perkembangan terkait revisi undang-undang tersebut,” kata Sekretaris Jenderal (Sekjen) DPP Perkumpulan Aparatur Pemerintahan Desa Seluruh Indonesia (Papdesi) Senthot Rudi Prastiono di Istana Kepresidenan Jakarta saat itu.
Baca juga: Kenangan Moeldoko Bersama Rizal Ramli, Obat yang Menyehatkan
Senthot mengatakan selain Papdesi, asosiasi yang hadir dalam pertemuan tersebut ialah yakni Asosiasi Kepala Desa (AKD) se-Jawa Timur dan Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (Apdesi).
