JAKARTA – Wakil Ketua Komisi IV DPR RI, Alex Indra Lukman, meminta Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) memberikan bantuan berupa pemasangan Vessel Monitoring System (VMS) kepada nelayan kecil sebagai bentuk “hadiah Lebaran”.
Bantuan tersebut diusulkan berasal dari sebagian Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang diperoleh dari kebijakan VMS. “Output dari kebijakan VMS ini adalah PNBP. Ayo kita kembalikan sebagian PNBP yang berhasil diperoleh pada tahun 2025 lalu untuk membantu pemasangan VMS bagi nelayan kecil kita,” ujar Alex.
Politisi Fraksi PDI Perjuangan itu menyampaikan harapan tersebut dalam rapat kerja Komisi IV DPR RI bersama mitra kerja dengan agenda pengamanan harga dan persiapan stok bahan pangan menjelang Ramadhan 2026, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (4/2/2026).
Rapat kerja tersebut dipimpin Ketua Komisi IV DPR RI Siti Heriadi atau Titiek Soeharto dan Wakil Ketua Komisi IV DPR RI Alex Indra Lukman. Hadir dalam rapat tersebut Menteri Pertanian Amran Sulaiman, Wakil Menteri Pertanian Sudaryono, Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono, Wakil Menteri KKP Didit Herdiawan Ashaf, Kepala Bulog Ahmad Rizal Ramdhani, beserta jajaran.
Vessel Monitoring System (VMS) merupakan sistem pemantauan kapal perikanan berbasis satelit yang wajib dipasang pada kapal perikanan berizin pusat, umumnya kapal di atas 30 Gross Tonnage (GT) atau kapal eks daerah yang bermigrasi. Sistem ini berfungsi untuk melacak posisi dan aktivitas kapal secara real-time, meningkatkan keselamatan pelayaran melalui fitur alarm, meningkatkan efisiensi operasional, serta memastikan kepatuhan terhadap regulasi perikanan berkelanjutan.
Berdasarkan data hingga April 2025, sekitar 8.893 kapal telah terpasang VMS dari total 13.313 kapal perikanan yang mengantongi izin dari pemerintah pusat.
Dalam rapat tersebut, Alex juga mengapresiasi langkah Menteri KKP yang menggaransi percepatan pemberian izin bagi pengusaha perikanan yang akan memasang VMS.
“Dengan semakin banyak nelayan yang menggunakan VMS, tentu akan menambah potensi pemasukan negara dari sektor perikanan tangkap,” ujar Alex yang juga menjabat Ketua DPD PDI Perjuangan Sumatera Barat itu.
Sementara itu, Menteri KKP Sakti Wahyu Trenggono memperkirakan produksi ikan nasional pada periode Januari hingga Maret 2026 akan mencapai 3,57 juta ton. Angka tersebut terdiri atas produksi ikan budidaya sebesar 2,05 juta ton dan produksi ikan tangkap sebesar 1,52 juta ton, dengan tetap memperhatikan dinamika cuaca dan musim penangkapan.
