JAKARTA, INVERSI – Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral menegaskan komitmennya untuk mempercepat pengolahan sampah perkotaan menjadi sumber energi listrik sebagai tindak lanjut arahan Presiden Prabowo Subianto.
Pemerintah membidik agar proyek Pembangkit Listrik Tenaga Sampah atau PLTSa mulai beroperasi pada 2027, seiring meningkatnya urgensi penanganan sampah di kota-kota besar yang kian mendekati kondisi krisis.
Penegasan tersebut disampaikan Wakil Menteri ESDM Yuliot saat membuka Roundtable Discussion bertema Peta Jalan Dekarbonisasi Industri Indonesia 2026: Kemitraan, Permodalan, dan Teknologi di Jakarta, Selasa 3 Februari. Menurut Yuliot, persoalan sampah perkotaan kini menjadi prioritas nasional yang dipantau langsung oleh Presiden.
“Di beberapa kota besar ini sudah terjadi krisis sampah, krisis penanganan sampah. Karena itu, Kementerian ESDM memprioritaskan bagaimana sampah bisa diolah menjadi energi atau waste to energy,” ujar Yuliot.
Ia menegaskan bahwa konversi sampah menjadi listrik bukan sekadar solusi lingkungan, tetapi juga bagian dari strategi ketahanan energi nasional.
Landasan kebijakan program ini diperkuat dengan terbitnya Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2025 tentang Penanganan Sampah Perkotaan melalui Pengolahan Sampah Menjadi Energi Terbarukan Berbasis Teknologi Ramah Lingkungan. Regulasi tersebut dinilai menjadi instrumen penting untuk memecah kebuntuan pengelolaan sampah yang selama ini bergantung pada Tempat Pembuangan Akhir dan berujung penumpukan.
Yuliot menjelaskan, salah satu kunci keberhasilan proyek PLTSa adalah kepastian mekanisme pembiayaan yang menarik bagi investor. Pemerintah memastikan skema finansial yang lebih kompetitif, termasuk penyesuaian harga jual listrik dan kepastian biaya layanan pengolahan sampah atau tipping fee.
“Harga jual listrik itu sudah naik, sekitar 20 sen dolar,” katanya, mengindikasikan adanya insentif tarif yang jauh lebih menarik dibandingkan ketentuan sebelumnya.
Selain itu, pemerintah menyiapkan skema subsidi untuk menutup selisih antara Biaya Pokok Penyediaan pembangkitan dengan harga keekonomian proyek. Menurut Yuliot, perhitungan subsidi dilakukan secara cermat agar tidak membebani anggaran negara namun tetap menjamin kelayakan bisnis.
Baca Juga :
“Selisih antara biaya pembangkitan dan harga listrik akan dihitung sebagai subsidi, dengan mempertimbangkan kapasitas dan harga pokok penyediaan,” ujarnya.
Dalam peta jalan ESDM, proyek PLTSa ditargetkan berkontribusi signifikan terhadap bauran Energi Baru Terbarukan. Meski target operasi penuh akan berjalan bertahap hingga 2034, langkah awal akan dimulai pada 2026 dengan pembangunan fisik proyek.
“Jika lahannya sudah tersedia, dari groundbreaking biasanya membutuhkan waktu 1,5 hingga 2 tahun. Diharapkan pada 2027 sudah ada PLTSa yang mulai beroperasi,” tegas Yuliot.
Sebelumnya, Presiden Prabowo menekankan pentingnya penanganan sampah nasional secara serius dan terintegrasi. Dalam Rapat Koordinasi Nasional Pemerintah Pusat dan Daerah Tahun 2026, Kepala Negara menyampaikan rencana peluncuran Gerakan Indonesia ASRI sebagai gerakan nasional untuk menciptakan lingkungan yang aman, sehat, resik, dan indah. Menurut Prabowo, persoalan sampah telah menjadi masalah krusial di hampir seluruh daerah.
“Sampah ini menjadi masalah. Diproyeksikan hampir semua tempat pembuangan akhir akan mengalami kelebihan kapasitas paling lambat pada 2028, bahkan bisa lebih cepat,” kata Prabowo.
Untuk menjawab tantangan tersebut, pemerintah akan memulai pembangunan 34 proyek waste to energy di 34 kota pada tahun ini, disertai sinergi kuat antara pemerintah pusat, daerah, dan pemangku kepentingan lainnya.
Presiden juga meminta agar proses groundbreaking segera dilakukan agar proyek dapat berfungsi dalam dua tahun ke depan. Dengan langkah ini, pemerintah berharap pengelolaan sampah tidak hanya mengurangi beban TPA, tetapi juga menghasilkan energi bersih yang mendukung transisi energi dan target dekarbonisasi nasional.
