Jakarta – PT Pos Indonesia (Persero) memastikan penyaluran Bantuan Langsung Tunai Sementara Kesejahteraan Rakyat atau BLT Kesra 2025 tetap berlangsung di wilayah-wilayah terdampak bencana di Sumatera, meskipun sejumlah kantor pos sempat tidak dapat beroperasi penuh akibat dampak banjir dan longsor. Perusahaan menyiapkan berbagai skenario layanan untuk memastikan bantuan tetap sampai kepada keluarga penerima manfaat sesuai jadwal yang ditetapkan pemerintah.
Pelaksana tugas Direktur Utama PT Pos Indonesia Haris menjelaskan bahwa beberapa kantor pos di daerah banjir mengalami gangguan operasional, termasuk di Langsa dan Sibolga. Namun, proses pemulihan layanan berjalan cepat sehingga penyaluran BLT kembali dapat dilakukan secara bertahap.
“Memang beberapa kantor kami juga terdampak. Terakhir posisi hari Senin itu Langsa dan Sibolga belum bisa aktif penuh, tetapi sekarang sudah mulai beroperasi dan kami sudah mulai membayarkan,” ujar Haris saat meninjau penyaluran BLT di Kantor Pos Premier Rawamangun, Jakarta.
Untuk memastikan bantuan tetap tersalurkan, PT Pos menerapkan tiga pola mekanisme pembayaran. Pertama, pembayaran langsung di kantor pos. Kedua, pembayaran di komunitas seperti kantor desa, kelurahan, atau sekolah untuk memudahkan jangkauan bagi warga. Ketiga, pengantaran langsung ke tempat tinggal penerima khusus untuk lansia, penyandang disabilitas, dan warga yang dalam kondisi sakit. Pola ini dirancang agar distribusi dapat berjalan adaptif meski infrastruktur di beberapa wilayah masih terdampak bencana.
Penyaluran BLT Kesra 2025 ditargetkan menjangkau 35 juta keluarga penerima manfaat, dengan sekitar 18 juta di antaranya disalurkan melalui PT Pos. Dari total data yang dialokasikan kepada PT Pos, tercatat sekitar 12 juta telah masuk dalam sistem, dan lebih dari 10 juta telah dibayarkan. Capaian ini setara dengan 85,74 persen dari alokasi yang diterima perusahaan, menunjukkan proses penyaluran berlangsung efektif meskipun menghadapi hambatan lapangan.
Haris memaparkan kondisi penyaluran di wilayah Sumatera yang terdampak bencana. Untuk Sibolga, terdapat alokasi 5.537 keluarga penerima manfaat, dan sekitar 1.200 telah menerima bantuan sebelum bencana melanda. Angka ini setara dengan 20 persen dari total alokasi. Sementara di Langsa, dari alokasi sekitar 42.000 penerima, sebanyak 10.595 telah menerima BLT Kesra atau 24,59 persen per 1 Desember 2025. Ia menegaskan bahwa seluruh pembayaran hanya diberikan kepada penerima sah berdasarkan data resmi Kementerian Sosial yang telah divalidasi pemerintah daerah.
Proses verifikasi dilakukan dengan ketat menggunakan surat pemberitahuan berkode QR yang harus dibawa penerima manfaat. Haris menekankan pentingnya prosedur tersebut untuk menjaga ketepatan sasaran sekaligus mempertahankan akuntabilitas penyaluran.
“Kami harus memastikan bantuan sampai kepada KPM yang memang tercantum dalam data dan tetap bisa dipertanggungjawabkan, sambil terus berkoordinasi dengan pemerintah daerah untuk mencari skema terbaik bagi kawasan bencana,” jelasnya.
Terkait usulan penyaluran langsung di lokasi pengungsian, Haris menyampaikan bahwa opsi tersebut masih dikaji bersama pemerintah daerah. Menurutnya, penyaluran di titik pengungsian memerlukan mekanisme yang lebih hati-hati agar tidak menimbulkan potensi kerumunan, ketidaktertiban, atau gesekan sosial, terutama ketika banyak warga terdampak namun tidak seluruhnya tercatat sebagai penerima BLT.
Baca Juga :
PT Pos menargetkan seluruh penyaluran untuk data yang telah diterima dapat selesai maksimal pada 11 Desember 2025, dengan catatan proses verifikasi dan konfirmasi data di tingkat lokal berjalan lancar. Perusahaan memastikan tetap siaga melakukan penyesuaian teknis di lapangan agar bantuan yang diamanatkan pemerintah dapat diterima masyarakat tepat waktu.
Dengan langkah-langkah tersebut, PT Pos Indonesia berupaya menjaga kelancaran penyaluran bantuan sosial di tengah kondisi bencana, sekaligus memastikan bahwa hak masyarakat yang terdampak tetap terpenuhi secara akuntabel dan terstruktur.
Baca Juga : https://inversi.id/penyaluran-blt-kesra-capai-262-juta-penerima-pemerintah-pastikan-rampung-pada-desember/
