JAKARTA, INVERSI – Pemerintah Provinsi DKI Jakarta memastikan tidak akan menggelar pesta kembang api pada perayaan malam Tahun Baru 2026. Kepastian tersebut disampaikan langsung oleh Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung Wibowo sebagai bagian dari kebijakan penyelenggaraan perayaan akhir tahun yang lebih sederhana dan berorientasi pada empati sosial.
Pramono menegaskan bahwa atraksi kembang api dinilai tidak lagi relevan untuk digelar pada momen pergantian tahun kali ini. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta memilih alternatif hiburan lain yang dinilai lebih sederhana dan tetap menarik bagi masyarakat.
“Saya segera memutuskan kembang api menurut saya juga tidak perlu ada. Jadi pakai atraksi drone saja sudah cukup,” ujar Pramono saat ditemui di kawasan Jakarta Utara, Jumat.
Meski tanpa kembang api, Pramono menekankan bahwa perayaan malam Tahun Baru tetap akan diselenggarakan di Jakarta. Menurutnya, sebagai ibu kota negara dan kota global, Jakarta tetap menjadi sorotan nasional maupun internasional pada momen pergantian tahun. Oleh karena itu, penyelenggaraan acara tetap diperlukan, namun dengan konsep yang lebih sederhana dan bermakna.
Gubernur DKI Jakarta tersebut juga menegaskan bahwa pemerintah tidak melarang masyarakat untuk merayakan tahun baru sesuai dengan cara dan keyakinan masing-masing. Ia menyebut perayaan pergantian tahun dapat dimaknai sebagai ungkapan rasa syukur, tanpa harus menampilkan kemewahan yang berlebihan. Pemerintah, kata Pramono, berupaya menghadirkan ruang perayaan yang tetap inklusif dan menghormati kondisi sosial yang tengah terjadi.
Pramono menyampaikan bahwa keputusan teknis terkait rangkaian acara malam Tahun Baru 2026 akan ditetapkan secara rinci pada Senin, 22 Desember. Penetapan tersebut akan mencakup lokasi, konsep acara, serta bentuk kegiatan yang akan digelar di sejumlah titik di Jakarta. Ia memastikan bahwa seluruh keputusan akan mempertimbangkan aspek kesederhanaan, keamanan, serta kepatutan sosial.
Lebih lanjut, Pramono menegaskan bahwa kebijakan tanpa kembang api juga dilatarbelakangi oleh keprihatinan terhadap bencana yang terjadi di sejumlah wilayah di Sumatera. Ia menyatakan tidak ingin perayaan tahun baru di Jakarta terkesan berlebihan dan mengabaikan rasa empati terhadap masyarakat yang sedang mengalami musibah.
“Yang jelas saya tidak ingin kita menampakkan kemewahan berlebihan dan tidak punya empati dengan apa yang terjadi dengan saudara saudara kita yang ada di Sumatera,” ujar Pramono.
Sebagai bentuk solidaritas, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta juga berencana menyediakan ruang khusus untuk kegiatan doa bersama dan refleksi pada malam pergantian tahun. Pramono menyebut tempat tersebut akan menjadi ruang kontemplasi bagi masyarakat untuk mendoakan para korban bencana, khususnya yang terjadi di Aceh, Sumatera Barat, dan Sumatera Utara.
Baca Juga :
“Pasti nanti akan ada tempat secara khusus untuk kita merenung, berdoa, dan kontemplasi, terutama berkaitan dengan peristiwa yang terjadi di Aceh, Sumatra Barat, dan Sumatra Utara,” katanya.
Dengan kebijakan ini, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta berharap perayaan Tahun Baru 2026 dapat berlangsung secara khidmat, bermakna, dan tetap mencerminkan empati sosial, sekaligus menjaga citra Jakarta sebagai kota global yang beradab dan peduli terhadap sesama.
