Inversi Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, menegaskan komitmen pemerintah dalam memperkuat fondasi ekonomi nasional yang bersumber dari tingkat desa.
Hal tersebut disampaikan Presiden saat meresmikan operasionalisasi 1.061 unit Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) yang tersebar di wilayah Jawa Timur dan Jawa Tengah, dalam sebuah acara yang dipusatkan di Kabupaten Nganjuk, Jawa Timur, pada Sabtu (16/05/2026).
Dalam pidato arahannya, Presiden Prabowo menyoroti bahwa sinergi antara program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan penguatan KDKMP bukan sekadar langkah pemenuhan gizi, melainkan sebuah instrumen strategis untuk menciptakan multiplier effect (efek pengganda) bagi perekonomian masyarakat di akar rumput.
Menghidupkan Ekonomi Desa dari Hulu ke Hilir
Presiden Prabowo memaparkan bahwa program MBG memiliki kapasitas untuk menjadi motor penggerak ekonomi pedesaan yang masif. Dengan adanya penyediaan makanan bergizi secara rutin, terjadi perputaran uang yang signifikan di tingkat desa. Hal ini mampu memutus ketergantungan pada rantai distribusi panjang yang selama ini seringkali memangkas keuntungan para produsen lokal.
“Nilai fundamental yang kita bangun saat ini melalui program MBG adalah terciptanya arus uang yang beredar setiap hari di desa. Ini bukan sekadar bantuan sosial, melainkan stimulus ekonomi yang menghidupkan sektor produktif di tingkat lokal,” ujar Presiden.
Sebagai gambaran nyata, Presiden menguraikan simulasi perputaran ekonomi dalam satu desa. Berdasarkan perhitungan pemerintah, sebuah desa dapat mencatatkan peredaran uang hingga lebih dari Rp10,8 miliar per tahun melalui program tersebut.
Dengan dana yang berputar di dalam desa, potensi ekonomi lokal akan terserap secara optimal. Petani ikan, produsen bawang merah, pengrajin tempe, hingga peternak telur mendapatkan kepastian pasar langsung di lingkungan mereka sendiri.
Koperasi sebagai Pusat Layanan dan Pemberdayaan
Presiden Prabowo menegaskan bahwa kehadiran 1.061 KDKMP akan berfungsi sebagai pusat layanan ekonomi yang terintegrasi. Koperasi ini diharapkan menjadi wadah bagi masyarakat untuk mengelola potensi ekonomi desa secara kolektif, sekaligus menjadi jawaban atas dominasi ekonomi yang selama ini kerap terpusat pada pemodal besar.
“Integrasi antara program MBG dengan Koperasi Desa Merah Putih adalah kunci untuk membangkitkan ekonomi kerakyatan. Kami ingin memastikan bahwa ekonomi Indonesia tumbuh dari bawah, di mana masyarakat desa menjadi pemain utama dalam pembangunan ekonomi mereka sendiri,” tegasnya.
Baca Juga :
Selain itu, guna memperkuat posisi masyarakat kecil, Presiden telah mengeluarkan instruksi untuk mempermudah akses pembiayaan yang murah dan terjangkau. Salah satu langkah konkretnya adalah penurunan suku bunga kredit ultra mikro melalui program PNM Mekaar.
“Saya telah memerintahkan jajaran terkait agar suku bunga kredit ultra mikro, yang sebelumnya mencapai 22 hingga 24 persen, harus diturunkan secara signifikan di bawah 10 persen. Ke depan, koperasi desa juga akan kami fungsikan sebagai pusat layanan keuangan rakyat, sehingga akses permodalan murah bagi pelaku usaha di desa menjadi lebih mudah dijangkau,” papar Presiden.
Ketegasan dalam Pengelolaan dan Tata Kelola
Di balik besarnya potensi program ini, Presiden Prabowo tidak menafikan adanya tantangan dalam tata kelola, terutama risiko penyimpangan anggaran. Oleh karena itu, Kepala Negara memberikan peringatan keras kepada seluruh pihak yang terlibat dalam ekosistem MBG dan KDKMP agar bekerja dengan integritas tinggi.
Pemerintah berkomitmen untuk melakukan pengawasan ketat dan tidak akan mentoleransi adanya praktik korupsi atau penyalahgunaan kewenangan. “Pemerintah tidak akan ragu-ragu dalam mengambil tindakan tegas. Siapapun yang melanggar, melakukan penyimpangan, atau menyalahgunakan jabatan, akan kita tertibkan dan copot dari posisinya tanpa kompromi,” ujar Presiden dengan nada tegas.
Aspirasi Masyarakat sebagai Bahan Bakar Kebijakan
Dalam berbagai kunjungan kerja ke pelosok daerah, Presiden mengakui bahwa program MBG telah mendapatkan dukungan luas dari masyarakat kecil. Banyak warga, mulai dari petani hingga keluarga prasejahtera, menyampaikan aspirasi agar program ini tetap berlanjut karena dinilai memberikan manfaat langsung bagi kesejahteraan keluarga dan pemenuhan gizi anak-anak mereka.
“Setiap kali saya bertemu dengan petani atau rakyat kecil, mereka selalu memohon agar program MBG jangan diberhentikan. Program ini sangat dirasakan manfaatnya untuk cucu-cucu mereka dan menjaga ketahanan pangan keluarga. Aspirasi inilah yang menjadi bahan bakar bagi kami untuk terus melanjutkan dan memperbaiki program ini,” pungkas Presiden.
Langkah strategis yang diambil pemerintah melalui integrasi MBG dan KDKMP ini menandai babak baru dalam industrialisasi berbasis desa di Indonesia.
Dengan memadukan pemenuhan gizi, kemudahan akses modal, dan penguatan lembaga ekonomi desa, pemerintah optimistis bahwa Indonesia dapat mencapai pertumbuhan ekonomi yang lebih inklusif, merata, dan berkelanjutan dari tingkat terkecil hingga skala nasional.
