INVERSI.ID – Kabar baik datang dari Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Sumut) yang akhirnya memberi angin segar bagi dunia pendidikan, terutama di wilayah Kepulauan Nias. Mulai tahun ajaran 2026/2027, sebanyak 41.000 lebih siswa SMA/SMK/SLB Negeri di Nias dipastikan akan menikmati sekolah gratis lewat Program Unggulan Bersekolah Gratis atau PUBG. Program ini diumumkan langsung oleh Kepala Dinas Pendidikan Sumut, Alexander Sinulingga, sebagai bagian dari langkah besar untuk menciptakan pemerataan pendidikan bagi seluruh pelajar di wilayah tersebut.
“Kepulauan Nias jadi wilayah pertama penerima manfaat PUBG (Program Unggulan Bersekolah Gratis) yang diterapkan pada tahun ajaran 2026/2027,” ucap Alexander Sinulingga di Medan.
Program ini hadir dari inisiatif Gubernur Sumut, Bobby Afif Nasution, yang memasukkan PUBG ke dalam program besar bernama Program Terbaik Hasil Cepat (PHTC). Fokus utama PHTC adalah memastikan semua anak di usia sekolah bisa menempuh pendidikan menengah tanpa harus memikirkan biaya. Di tengah kondisi ekonomi masyarakat yang beragam, kebijakan ini diharapkan mampu membuka akses yang lebih luas untuk pendidikan berkualitas.
Sekolah Gratis untuk 41 Ribu Siswa Nias: Langkah Konkret Menuju Pendidikan Merata
Data dari Disdik Sumut menyebutkan bahwa ada 41.876 siswa dari lima kabupaten/kota di Kepulauan Nias yang bakal mendapat manfaat langsung dari program sekolah gratis ini. Mereka tidak lagi dibebani biaya SPP, yang selama ini masih menjadi kendala bagi sebagian besar keluarga. Pemerintah telah menyiapkan alokasi anggaran sebesar Rp21,484 miliar per semester untuk mendukung pelaksanaan program tersebut.
“PUBG hadir untuk menghapus pengutipan biaya pendidikan yang masih terjadi di SMA/SMK. Kita ingin semua pelajar mendapatkan kesempatan pendidikan yang lebih adil,” jelas Alexander Sinulingga.
Pernyataan ini bukan sekadar wacana, karena Disdik Sumut sendiri telah melakukan berbagai persiapan matang, salah satunya melalui kajian konsultan yang saat ini sudah mencapai 75 persen. Kajian ini dilakukan terhadap skema penerapan program, termasuk survei terhadap 539 sekolah di seluruh Sumatera Utara. Hasil survei tersebut bakal menjadi landasan untuk menentukan teknis pelaksanaan, termasuk bagaimana dana dialokasikan, mekanisme evaluasi, hingga pemantauan sekolah.
“Kajian ini ditargetkan akan rampung pada akhir Desember 2025 dan disusul penyusunan juknis (petunjuk teknis) serta kurikulum,” tambah Alexander.
Kepulauan Nias dipilih sebagai zona pertama bukan tanpa alasan. Wilayah ini selama bertahun-tahun menghadapi berbagai tantangan, mulai dari akses pendidikan, keterbatasan infrastruktur, hingga perlunya pemerataan kualitas sekolah negeri. Oleh karena itu, penerapan awal di Nias menjadi simbol dari upaya pemerintah untuk menjangkau daerah yang selama ini butuh perhatian khusus.
Setelah Nias, program ini akan diperluas secara bertahap ke zona lainnya di Sumatera Utara. Alexander menyebutkan bahwa pemerintah telah menyiapkan perkiraan anggaran per semester untuk setiap zona: pantai barat sebesar Rp23,461 miliar, dataran tinggi Rp58,712 miliar, dan pantai timur Rp98,763 miliar. Rencana ini menunjukkan betapa seriusnya pemerintah dalam memperluas akses pendidikan gratis ke seluruh sudut Sumut.
Baca Juga :
“Seluruh siswa SMA/SMK/SLB Negeri di Sumut ditargetkan bebas pungutan biaya pendidikan pada 2029 nanti,” ungkap Alexander Sinulingga.
Target besar ini menjadi tonggak penting menuju pemerataan pendidikan, sekaligus membuka peluang bagi generasi muda Sumut untuk mengakses pendidikan setara tanpa hambatan finansial.
Menuju Pendidikan Masa Depan: Digitalisasi, Coding, dan Kurikulum Berbasis AI
Selain fokus pada penghapusan biaya pendidikan, pemerintah provinsi juga tidak menutup mata terhadap perkembangan zaman. Transformasi digital kini menjadi bagian penting dalam dunia pendidikan, dan Sumut tidak ingin tertinggal. Oleh karena itu, bersamaan dengan program sekolah gratis, pemerintah sedang menyiapkan program digitalisasi pendidikan yang mencakup peningkatan literasi digital, kurikulum coding, hingga pengenalan kecerdasan buatan (AI).
“Digitalisasi adalah kunci transformasi pendidikan. Kita ingin anak-anak Sumut siap menghadapi tantangan masa depan,” sebut Alexander Sinulingga.
Langkah ini sangat relevan mengingat kebutuhan skill digital terus meningkat. Dunia kerja masa depan akan menuntut kemampuan adaptasi teknologi, pemahaman coding dasar, kecerdasan buatan, dan kemampuan berpikir kritis. Dengan mulai memasukkan elemen-elemen ini ke dalam pembelajaran, pelajar Sumut diharapkan lebih siap menghadapi persaingan global.
Program digitalisasi ini juga akan mendukung sekolah-sekolah yang selama ini masih tertinggal dalam penggunaan perangkat dan fasilitas pembelajaran digital. Mulai dari akses internet, perangkat komputer, tablet, hingga platform pembelajaran interaktif semuanya akan diperbaiki secara bertahap.
Kombinasi antara pendidikan gratis dan kurikulum modern berbasis teknologi akan menciptakan lingkungan belajar yang tidak hanya inklusif, tetapi juga relevan dengan kebutuhan masa kini. Pemerintah berharap perubahan ini dapat mengubah kualitas SDM Sumatera Utara dalam beberapa tahun ke depan.
Di tengah gempuran teknologi dan kemajuan zaman, Sumatera Utara tampaknya tidak ingin hanya menjadi penonton. Program PUBG bukan hanya soal pembebasan biaya. Ini adalah gerakan besar menuju percepatan kualitas pendidikan di berbagai daerah. Mulai dari Nias hingga dataran tinggi, dari pantai timur hingga wilayah barat, seluruh pelajar punya kesempatan besar untuk merasakan pendidikan tanpa batas.
Dengan arah yang jelas, pendanaan yang terukur, serta visi untuk menyeimbangkan akses dan kualitas, PUBG bisa menjadi salah satu program pendidikan paling strategis di Indonesia dalam beberapa tahun ke depan. Jika implementasinya berjalan mulus, bukan tidak mungkin Sumut menjadi provinsi dengan sistem pendidikan menengah gratis paling siap dan paling relevan untuk masa depan.
