JAKARTA
Bencana hidrometeorologi yang melanda Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat bukan sekadar menyisakan kerusakan fisik, tetapi juga menghapus jejak kehidupan di puluhan desa. Pemerintah kini dihadapkan pada pekerjaan besar dan berlapis: memulihkan ekosistem sosial, lingkungan, dan pemerintahan secara menyeluruh di wilayah-wilayah yang terdampak paling parah.
Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengungkapkan, sedikitnya 22 desa dinyatakan hilang akibat banjir bandang dan longsor. “Aceh menjadi wilayah paling terdampak dengan 13 desa lenyap, disusul Sumatera Utara 8 desa, dan Sumatera Barat 1 desa,” ucap Tito saat konferensi pers penanganan bencana di Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta Timur, Senin (29/12/2025).
Hilangnya desa-desa ini bukan hanya persoalan administrasi, melainkan menandai runtuhnya ruang hidup masyarakat—mulai dari permukiman, lahan pertanian, hingga struktur sosial yang selama ini menopang ekonomi lokal.
Tak berhenti di situ, dampak bencana juga melumpuhkan roda pemerintahan di tingkat paling bawah. Data Kementerian Dalam Negeri mencatat 1.580 kantor desa terdampak, dengan Aceh kembali menjadi daerah paling parah mencapai 1.455 desa. Kondisi ini membuat layanan publik, pendataan penduduk, hingga distribusi bantuan tersendat, terutama di wilayah Aceh Utara dan Aceh Tamiang.
Situasi tersebut menegaskan bahwa pemulihan pascabencana bukan sekadar membangun ulang rumah atau infrastruktur, tetapi juga menghidupkan kembali sistem pemerintahan, ekonomi, dan lingkungan yang saling terhubung. Desa yang hilang berarti ekosistem kehidupan ikut terputus—mulai dari mata pencaharian warga, tata ruang, hingga relasi sosial yang telah terbentuk bertahun-tahun.
Sebagai langkah awal, Kemendagri menyiapkan pengiriman 1.054 Praja Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) ke Aceh mulai 3 Januari 2026. Para praja ini akan diterjunkan selama satu bulan untuk membantu memulihkan fungsi pemerintahan desa, mendampingi masyarakat terdampak, sekaligus memastikan layanan dasar kembali berjalan.
“Program ini menjadi bagian dari kurikulum lapangan, mirip dengan Kuliah Kerja Nyata (KKN), namun dengan tantangan nyata di wilayah bencana,” tambah Mendagri.
Langkah tersebut menjadi sinyal bahwa negara mulai bergerak dari fase tanggap darurat menuju pemulihan jangka panjang. Namun, tantangan ke depan jauh lebih besar: menata ulang wilayah rawan bencana, memulihkan lingkungan yang rusak, memastikan keberlanjutan ekonomi warga, serta membangun kembali desa-desa yang hilang agar tidak sekadar berdiri secara fisik, tetapi juga hidup sebagai ruang aman dan berdaya bagi masyarakat.
