Sekretaris Jenderal (Sekjen) PDI-P, Hasto Kristiyanto, menyatakan bahwa sorotan yang dilakukan oleh Komite HAM Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) terhadap netralitas Presiden Joko Widodo (Jokowi) dalam pemilihan presiden (Pilpres) 2024 menunjukkan bahwa isu demokrasi di Indonesia mendapat perhatian dari lembaga internasional dan dapat sorotan.
“Apa yang terjadi akan ditangkap termasuk oleh lembaga-lembaga dunia,” kata Hasto di Sekretariat Barikade 98, Cikini, Jakarta Pusat, pada Senin, 18 Maret 2024.
“Karena kita telah meratifikasi tentang pentingnya penghormatan terhadap hak kedaulatan rakyat di dalam,” tambahnya.
Baca Juga: Fakta-fakta Hak Angket DPR Kecurangan Pemilu 2024 Terancam Gagal, Tak Ada Arahan PDIP dan PKB
Hasto juga mengungkapkan bahwa berbagai pakar dan ahli juga telah mengomentari netralitas presiden dalam Pemilu 2024.
Selanjutnya, Hasto menyebutkan bahwa para ahli telah mengajak masyarakat untuk turut mengawasi dan mengingatkan presiden akan pentingnya kedaulatan rakyat.
Hasto juga menegaskan bahwa kedaulatan rakyat tidak boleh diperjualbelikan oleh kelompok tertentu.
“Kita ini adalah suatu negara yang kita adalah pemilik-pemilik dari negara ini. Jangan mau dikalahkan oleh satu keluarga. Itu adalah satu obor yang sangat baik bagi kita untuk bergerak di dalam mewujudkan kebenaran di dalam politik melalui pemilu,” ujar Sekretaris Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar-Mahfud.
Baca Juga: NasDem Tak Mau Jalan Bareng PDIP untuk Gulirkan Hak Angket, Tunggu Sikap KPU?
Baca Juga :
Terakhir, Hasto menegaskan bahwa tidak ada individu atau kelompok yang dapat mengendalikan proses demokrasi di Indonesia.
“Karena pemilu, siapa pun yang merekayasa artinya membunuh masa depan kita,” tambahnya.
