JAKARTA – Program Makan Bergizi Gratis (MBG) tak lagi sekadar dipahami sebagai upaya pemenuhan gizi anak sekolah. Di balik itu, pemerintah tengah menjalankan strategi yang jauh lebih besar, yakni membangun ekosistem ekonomi daerah berbasis pangan lokal yang berkelanjutan.
Melalui skema anggaran yang mencapai Rp1 miliar per Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) setiap bulan, program ini mulai menunjukkan efek domino yang signifikan terhadap perputaran ekonomi di tingkat lokal.
Badan Gizi Nasional (BGN) memastikan bahwa dana besar tersebut tidak tersendat di birokrasi pusat. Sebaliknya, sistem yang diterapkan justru dirancang untuk mempercepat distribusi dan memastikan dampaknya langsung dirasakan masyarakat.
Kepala BGN, Dadan Hindayana, mengungkapkan bahwa skema ini sengaja dirancang untuk memicu efek domino bagi perekonomian di tingkat daerah. Sebagai gambaran, ia mencontohkan perputaran uang yang masif di wilayah Jawa Barat.\
Kalau di Jawa Barat sudah ada 5.000 SPPG, itu artinya uang di Jawa Barat beredar Rp5 triliun per bulan. Dengan sekarang sudah berjalan 2,5 bulan, itu uang di Jawa Barat kurang lebih sudah beredar sekitar Rp11-12 triliun,” ujar Dadan dalam keterangannya, dikutip Jumat (20/3/2026).
Sebanyak 93% anggaran MBG langsung disalurkan ke daerah melalui mekanisme virtual account. Artinya, hampir seluruh dana benar-benar digunakan untuk operasional di lapangan—mulai dari pengadaan bahan pangan, distribusi, hingga pemberdayaan tenaga kerja lokal.
Langkah ini sekaligus menjawab kekhawatiran publik soal efektivitas anggaran negara. Transparansi menjadi kunci, di mana setiap aliran dana dapat dipantau secara sistematis dan akuntabel.
Yang membuat program ini unik adalah kewajiban menyerap bahan baku dari petani dan pelaku usaha lokal di sekitar SPPG. Kebijakan ini bukan sekadar teknis, tetapi strategi besar untuk menciptakan rantai ekonomi yang hidup di daerah.
Jadi bisa dibayangkan, untuk satu dapur SPPG yang mengelola Rp1 miliar per bulan, mereka akan membeli beras dari petani local, lalu sayur dari kelompok tani sekitar, ditambah telur serta ikan dari peternak serta nelayan setempat, dan terakhir, buah dari UMKM local. Hal itu akan meningkatkan permintaan meningkat, menaikkan produksi, sekalgus pendapatan masyarakat ikut terdorong.
Baca Juga :
BGN menegaskan bahwa sistem digitalisasi melalui virtual account memungkinkan pengawasan yang ketat. Setiap rupiah dapat ditelusuri penggunaannya, meminimalisir potensi kebocoran, sekaligus meningkatkan kepercayaan publik terhadap program ini.
Dadan menjelaskan, BGN menerapkan sistem transparansi dan efisiensi dalam penyaluran anggaran dari KPPN. Sebesar 93 persen anggaran langsung diteruskan ke daerah melalui mekanisme virtual account SPPG sehingga terjadi pemerataan ekonomi dan memastikan uang beredar hingga ke pelosok.
Program MBG bukan sekadar urusan perut, melainkan strategi menggerakkan ekonomi sirkular. Dadan menegaskan, bahan baku pangan wajib diserap dari petani dan pelaku usaha lokal di sekitar SPPG.
“Saya harapkan terjadi satu pergerakan ekonomi circular. Sekarang, sudah banyak kepala daerah yang menginginkan uang yang masuk itu dibelanjakan dengan membeli bahan baku yang ada di daerah tersebut,” jelasnya.
Pendekatan ini menunjukkan bahwa program sosial berskala besar tetap bisa dijalankan dengan prinsip efisiensi, akuntabilitas, dan berdampak nyata. Jika sebelumnya program bantuan sosial sering dipandang sebagai beban anggaran, MBG justru mengubah paradigma tersebut. Dengan desain ekosistem yang terintegrasi, program ini menjadi instrumen pembangunan ekonomi daerah yang langsung menyentuh akar masyarakat.
